Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 22 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 20 September 2021 | 19:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Rabu, 22 September 2021 | 12:28 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 22 September 2021 | 12:02 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Wah, Negara Bagian Ini Bakal Hapus PPh OP dalam 10 Tahun

A+
A-
0
A+
A-
0
Wah, Negara Bagian Ini Bakal Hapus PPh OP dalam 10 Tahun

Ilustrasi. (DDTCNews)

JACKSON, DDTCNews – Kongres Mississippi mengusulkan wacana penghapusan pengenaan pajak penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi secara bertahap dalam waktu 10 tahun.

Ketua Kongres Mississippi Philip Gunn mengatakan sebanyak 85 anggota Kongres Mississippi sudah menyetujui rencana tersebut. Dengan demikian, aturan baru tersebut tinggal menunggu persetujuan dari Senat Mississippi.

"Hari ini adalah hari pertama masyarakat Mississippi tidak perlu lagi membayar PPh orang pribadi kepada pemerintah negara bagian. Dalam waktu singkat, hampir 60% masyarakat tidak perlu lagi membayar pajak," katanya, dikutip Kamis (25/2/2021).

Baca Juga: Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

Batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang berlaku di Mississippi nantinya akan dinaikkan secara bertahap selama 10 tahun ke depan. Mulai 2022, threshold PTKP yang berlaku di Mississippi adalah US$50.000 per tahun.

Meski demikian, perlu dicatat kenaikan PTKP secara bertahap bisa ditunda bila penerimaan pajak yang dikumpulkan oleh Mississippi tidak mencukupi. Namun, Gunn tetap optimistis penghapusan PPh orang pribadi dalam 10 tahun bisa tercapai tanpa hambatan yang berarti.

"Pertumbuhan ekonomi di Mississippi berjalan baik selama beberapa tahun terakhir. Bila semuanya berjalan sesuai rencana, 10 tahun lagi masyarakat Mississippi tidak perlu membayar PPh orang pribadi," ujar Gunn seperti dilansir djournal.com.

Baca Juga: Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat

Selain menghapuskan PPh orang pribadi secara bertahap dalam 10 tahun, tarif pajak penjualan bahan makanan (grocery sales tax) juga akan dipangkas 50% secara bertahap dalam waktu 5 tahun. Saat ini, tarif pajak penjualan bahan makanan sebesar 7%.

Untuk mengkompensasi hilangnya basis pajak akibat penghapusan PPh orang pribadi dan penurunan tarif grocery sales tax, pajak penjualan di luar grocery sales tax akan ditingkatkan di antaranya seperti pajak penjualan minuman keras (liquor sales tax) dari 7% menjadi 9,5%.

Selanjutnya, pajak penjualan peralatan pertanian (farm equipment sales tax) akan naik dari 1,5% menjadi 4%. Adapun tarif pajak atas penjualan kendaraan bermotor akan ditingkatkan dari yang saat ini sebesar 3% menjadi 5,5%. (rig)

Baca Juga: DPR Sampaikan Beberapa Usulan Perihal Alternative Minimum Tax

Topik : amerika serikat, pph orang pribadi, kebijakan pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 20 September 2021 | 16:00 WIB
ESTONIA

Tak Ada Pajak Mobil, Negara Ini Bakal Sulit Kejar Target Bebas Emisi

Senin, 20 September 2021 | 14:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

IMF: Proposal OECD Pilar 1 Bisa Gerus Penerimaan Negara Berkembang

Senin, 20 September 2021 | 13:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Tahun Depan, 3 Daerah Ini Mulai Pungut Cukai Tas Kresek Rp700/Lembar

Senin, 20 September 2021 | 12:30 WIB
ESTONIA

Obesitas Jadi Ancaman Serius, Negara Ini Bakal Pungut Pajak Gula

berita pilihan

Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Kawasan Daur Ulang Berikat?

Rabu, 22 September 2021 | 18:30 WIB
MAURITIUS

Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pengenaan PPN Jasa Keagenan Kapal Asing

Rabu, 22 September 2021 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Likuiditas Positif, Uang Beredar di Indonesia Tembus Rp7.198 Triliun

Rabu, 22 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sistem Pajak Progresif Makin Tak Relevan, Begini Penjelasan DPD RI

Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK

Penurunan Tarif Pajak Bunga Obligasi, Apakah Hanya untuk WPLN?

Rabu, 22 September 2021 | 17:30 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT I

Sandera Wajib Pajak, Kanwil DJP Jajaki Kerja Sama dengan Kemenkumham

Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Perlunya Antisipasi Risiko Kenaikan Tarif PPN

Rabu, 22 September 2021 | 17:00 WIB
UNI EROPA

Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat

Rabu, 22 September 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DPR Sampaikan Beberapa Usulan Perihal Alternative Minimum Tax