Berita
Kamis, 02 Desember 2021 | 19:30 WIB
LAPORAN ASIAN DEVELOPMENT BANK
Kamis, 02 Desember 2021 | 19:19 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR II
Kamis, 02 Desember 2021 | 19:00 WIB
PAPUA NUGINI
Kamis, 02 Desember 2021 | 18:36 WIB
PENGAWASAN PAJAK
Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Minggu, 28 November 2021 | 19:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 26 November 2021 | 16:17 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY
Jum'at, 26 November 2021 | 16:13 WIB
UNIVERSITAS PARAHYANGAN
Reportase
Perpajakan.id

Waduh, Lagi-Lagi Selebritas Terjerat Kasus Penghindaran Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Waduh, Lagi-Lagi Selebritas Terjerat Kasus Penghindaran Pajak

Ilustrasi.

BEIJING, DDTCNews - Pemerintah China menggencarkan penegakan hukum pada kalangan artis terkenal yang terindikasi melakukan penggelapan pajak.

Kasus terbaru melibatkan aktris Zheng Shuang. Otoritas administrasi perpajakan mengumumkan Zheng Shuang telah membayar denda senilai US$46 juta atau setara Rp655 miliar. Pembayaran denda dilakukan karena sang aktris terbukti melakukan penggelapan pajak.

"Zheng Shuang tidak melaporkan penghasilan pribadi dalam SPT senilai 191 juta yuan dan kurang bayar pajak lainnya pada 2019 dan 2020," tulis keterangan administrasi perpajakan negara dikutip pada Rabu (8/9/2021).

Baca Juga: Tingkatkan Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak, Ini Kata ADB

Otoritas menjelaskan praktik penggelapan pajak yang dilakukan Zheng adalah dengan manipulasi kontrak kerja. Bintang film 'Meteor Shower' pada 2009 lalu itu ditengarai menggunakan dua skema kontrak kerja untuk pekerjaan yang sama (yin-yang contracts).

Namun, kontrak yang dilaporkan kepada otoritas pajak hanya yang bernilai rendah. Proses penyelidikan terhadap Zheng sudah dimulai pada April 2021 karena pemerintah menemukan indikasi kuat terjadinya manipulasi kontrak dan Zheng telah menerima kompensasi berlebih.

Salah satu data yang digunakan otoritas adalah bocornya percakapan Zheng dengan produser perihal negosiasi gaji untuk pembuatan sebuah film. Negosiasi gaji tersebut menyalahi aturan pemerintah karena bayaran yang diterima Zheng lewat dari ambang batas 40% dari biaya produksi yang dibayar kepada pemeran utama.

Baca Juga: Kebijakan 2022 Ditetapkan, Tarif Cukai Rokok dan Minol Dipangkas

Zheng ditawari gaji senilai 160 juta yuan. Sementara itu, persentase nilai tersebut mencapai 70% dari total biaya produksi. Nominal pembayaran gaji yang terima Zheng juga melanggar ambang batas pembayaran artis yang ditetapkan maksimal senilai 50 juta yuan per pertunjukan.

Kantor berita Xinhua melaporkan proses penyelidikan terhadap Zheng fokus pada aliran keuangan yang tidak dilaporkan kepada otoritas pajak. Zheng disebut menggunakan entitas perusahaan sebagai alat untuk mengalihkan penghasilan dan menyamarkannya sebagai bentuk penambahan modal kepada perusahaan.

Seperti dilansir Tax Notes International, upaya penegakan hukum pajak terhadap artis bukan pertama kali dilakukan pemerintah. Pada 2018, Pemerintah China menjerat artis Fan Bingbing karena dituding melakukan penghindaran pajak melalui manipulasi kontrak kerja.

Baca Juga: Karena Pajak, KPU Didesak Coret Anak Ferdinand Marcos sebagai Capres

Fan diperintahkan membayar denda pajak hingga 479 juta yuan. Upaya penegakan hukum kemudian berlanjut terhadap praktik sama yang dilakukan Zheng Shuang. (sap)

Topik : penghindaran pajak, pajak internasional, tax avoidance, china, zheng shuang, fan bingbing, vicky zhao, tiongkok

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 30 November 2021 | 13:30 WIB
KOREA SELATAN

Korea Selatan Berencana Pajaki NFT Mulai Tahun Depan

Selasa, 30 November 2021 | 10:13 WIB
INGGRIS

Kalah di Pengadilan, Otoritas Pajak Cairkan Restitusi Rp1,4 Triliun

berita pilihan

Kamis, 02 Desember 2021 | 19:30 WIB
LAPORAN ASIAN DEVELOPMENT BANK

Tingkatkan Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak, Ini Kata ADB

Kamis, 02 Desember 2021 | 19:19 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR II

UU HPP Terbit, Kanwil DJP Jatim II Gelar Sosialisasi Secara Maraton

Kamis, 02 Desember 2021 | 19:00 WIB
PAPUA NUGINI

Kebijakan 2022 Ditetapkan, Tarif Cukai Rokok dan Minol Dipangkas

Kamis, 02 Desember 2021 | 18:36 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Apakah Dapat SP2DK Pasti Harus Bayar Pajak Lagi? Ini Penjelasan DJP

Kamis, 02 Desember 2021 | 18:30 WIB
FILIPINA

Karena Pajak, KPU Didesak Coret Anak Ferdinand Marcos sebagai Capres

Kamis, 02 Desember 2021 | 18:00 WIB
BANGLADESH

Masuk Radar Pajak, Netflix Kini Wajib Setor PPN

Kamis, 02 Desember 2021 | 17:37 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Aktif Telepon Wajib Pajak Jelang Akhir Tahun, Simak Ketentuannya

Kamis, 02 Desember 2021 | 17:30 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Pedagang Online Dapat ‘Surat Cinta’ dari Kantor Pajak? Ini Imbauan DJP

Kamis, 02 Desember 2021 | 17:30 WIB
KOTA BALIKPAPAN

Beberapa Jenis Pajak Daerah Sudah Capai Target Per Akhir November 2021

Kamis, 02 Desember 2021 | 17:00 WIB
ESTONIA

Menkeu Pastikan Dampak Pajak Minimum Global Bakal Minimal