Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Veteran & Pensiunan Bisa Ajukan Keringanan PBB di Sini

0
0

CIPUTAT, DDTCNews – Kepala Seksi Pelayanan Keberatan Pajak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Anung Indra Kumara mengatakan apabila ada wajib pajak yang kurang mampu membayar PBB, maka bisa mengajukan keringanan pada Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel.

Anung menjelaskan cara pengajuannya harus disertai beberapa berkas pendukung. Seperti, surat permohonan pengurangan pembayaran yang ditujukan pada Walikota Tangsel, lalu surat keterangan pensiun (veteran) atau surat keterangan tidak mampu dari RT setempat.

“WP yang berhak mendapatkan keringanan PBB adalah veteran, pensiunan, dan warga tidak mampu. Di luar ketiga kriteria ini dapat,” terangnya di Tangsel beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, BPPD Gelar Sosialisasi

Setelah menyerahkan berkas-berkas yang dibutuhkan ke DPPKAD Tangsel, lalu akan diproses untuk dikaji oleh Pemkot Tangsel.

“Namun, pengajuan tidak boleh lebih dari 3 bulan setelah WP menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT PBB).Lewat dari 3 bulan tersebut maka tidak bisa di proses," jelasnya.

Seperti dilansir dari kabartangsel.com hal inilah yang harus dicermati baik-baik oleh masyarakat, karena terkadang masyarakat banyak yang tidak tahu kapan menjalankan kewajiban pajaknya seperti ini,” 

Baca Juga: Pemprov Beri Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Anung menjelaskan, pengurangan PBB yang didapatkan maksimal sebesar 75% dari PBB terutang. Tidak semua mendapatkan penurunan tarif yang sama, setelah mendapat verifikasi dari tim pengkaji berkas DPPKAD Tangsel.

“Kami sengaja memberi sosialisasi ini kepada masyarakat, agar mereka tahu selain kewajiban membayar pajak, mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan keringanan pajak, namun tidak semuanya, hanya beberapa orang sesuai kategori,” tutupnya.(Gfa)

Baca Juga: Semester I/2019, Setoran Pajak DKI Baru 31%

“WP yang berhak mendapatkan keringanan PBB adalah veteran, pensiunan, dan warga tidak mampu. Di luar ketiga kriteria ini dapat,” terangnya di Tangsel beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, BPPD Gelar Sosialisasi

Setelah menyerahkan berkas-berkas yang dibutuhkan ke DPPKAD Tangsel, lalu akan diproses untuk dikaji oleh Pemkot Tangsel.

“Namun, pengajuan tidak boleh lebih dari 3 bulan setelah WP menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT PBB).Lewat dari 3 bulan tersebut maka tidak bisa di proses," jelasnya.

Seperti dilansir dari kabartangsel.com hal inilah yang harus dicermati baik-baik oleh masyarakat, karena terkadang masyarakat banyak yang tidak tahu kapan menjalankan kewajiban pajaknya seperti ini,” 

Baca Juga: Pemprov Beri Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Anung menjelaskan, pengurangan PBB yang didapatkan maksimal sebesar 75% dari PBB terutang. Tidak semua mendapatkan penurunan tarif yang sama, setelah mendapat verifikasi dari tim pengkaji berkas DPPKAD Tangsel.

“Kami sengaja memberi sosialisasi ini kepada masyarakat, agar mereka tahu selain kewajiban membayar pajak, mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan keringanan pajak, namun tidak semuanya, hanya beberapa orang sesuai kategori,” tutupnya.(Gfa)

Baca Juga: Semester I/2019, Setoran Pajak DKI Baru 31%
Topik : pajak daerah, kota tangerang selatan, pbb, keringanan pajak
artikel terkait
Jum'at, 30 September 2016 | 14:03 WIB
KOTA PALOPO
Selasa, 16 Agustus 2016 | 17:16 WIB
KABUPATEN SUMENEP
Senin, 17 Juni 2019 | 18:36 WIB
KABUPATEN ACEH TENGAH
Sabtu, 28 April 2018 | 12:09 WIB
KABUPATEN LAMONGAN
berita pilihan
Selasa, 14 Mei 2019 | 17:34 WIB
KOTA PALEMBANG
Rabu, 15 Mei 2019 | 16:45 WIB
KABUPATEN INDRAMAYU
Senin, 20 Mei 2019 | 15:40 WIB
PROVINSI JAWA BARAT
Selasa, 21 Mei 2019 | 10:04 WIB
KABUPATEN MALANG
Kamis, 23 Mei 2019 | 16:44 WIB
KABUPATEN SIAK
Jum'at, 24 Mei 2019 | 14:29 WIB
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selasa, 30 April 2019 | 17:45 WIB
KOTA MALANG
Kamis, 30 November 2017 | 09:55 WIB
KOTA MEDAN
Senin, 11 Desember 2017 | 15:30 WIB
KOTA BANDAR LAMPUNG
Jum'at, 11 November 2016 | 20:22 WIB
PROVINSI RIAU