BERITA TERKINI
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCPEN) Airlangga Hartarto. (tangkapan layar Youtube)
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah berencana akan memulai program vaksinasi Covid-19 pada pekan kedua Januari 2021.
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCPEN) Airlangga Hartarto mengatakan vaksinasi tahap awal tersebut akan menggunakan vaksin Sinovac. Menurutnya, vaksinasi akan segera dimulai setelah memperoleh izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
"Ini tentu menunggu emergency use authorization dari Badan POM dan juga terkait dengan kehalalannya," katanya melalui konferensi video, Senin (4/1/2021).
Airlangga mengatakan pemerintah telah memantau uji efikasi vaksin tersebut oleh Turki, Brasil, dan Sinovac sebagai produsen. Saat ini, pemerintah juga menguji langsung vaksin tersebut di Bandung.
Sembari menunggu izin dari BPOM dan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), pemerintah mulai mendistribusikan vaksin ke berbagai daerah. Para calon penerimanya juga telah memperoleh pemberitahuan melalui pesan singkat, terutama dari kalangan tenaga medis.
Secara bersamaan, pemerintah terus mengupayakan pengadaan vaksin tambahan dari Astrazeneca, Novavax, Pfizer, dan GAVI. Meski akan memulai vaksinasi, Menko Perekonomian tersebut tetap mengimbau masyarakat disiplin penerapan protokol kesehatan.
"Presiden tentu berharap bahwa kegiatan vaksinasi maupun kedisiplinan masyarakat itu harus berjalan seiring. Tentunya vaksinasi untuk 182 juta penduduk itu memerlukan waktu," ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga terus memantau pergerakan data kasus aktif Covid-19, terutama setelah libur Natal dan tahun baru 2021. Kementerian Kesehatan juga akan menambah jumlah tenaga kesehatan sebanyak 10.000 orang untuk menangani pandemi, termasuk 7.900 perawat di 141 fasilitas kesehatan.
Sebelumnya, Airlangga sering menyebut vaksinasi Covid-19 sebagai game changer penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Menurutnya, vaksinasi akan meningkatkan keyakinan masyarakat untuk menjalankan berbagai aktivitas ekonomi. (kaw)
