KPP PRATAMA BINTAN

Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Muhamad Wildan | Minggu, 26 Juni 2022 | 16:00 WIB
Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Suasana kegiatan penyitaan oleh KPP Pratama Bintan. (foto: DJP)

BINTAN, DDTCNews – KPP Pratama Bintan kembali melakukan penempelan segel sita atas aset milik penunggak pajak dengan didampingi oleh pihak kepolisian dan kelurahan setempat.

Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Pratama Bintan Getsemany Liberty mengatakan KPP sebenarnya sudah menempelkan segel sebanyak 2 kali, tetapi kerap kali dilepas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

"KPP Bintan melakukan penempelan kembali segel sita sambil menunggu proses lelang," katanya, dikutip dari laman resmi DJP, Minggu (26/6/2022).

Baca Juga:
Anggota DPR Ini Usul Insentif Pajak untuk Warga yang Adopsi Hewan Liar

Getsemany menjelaskan proses lelang sebelumnya sudah dilakukan. Meski demikian, pelaksanaan lelang tersebut ditunda karena wajib pajak melakukan upaya hukum hingga tingkat kasasi.

Dalam putusannya, Mahkamah Agung pun menyatakan menolak permohonan wajib pajak sehingga proses sita dan lelang dapat dilanjutkan kembali.

Aset-aset milik penunggak pajak yang disita berupa puluhan unit kendaraan bermotor hingga 2 bidang tanah/bangunan. Wajib pajak diketahui memiliki tunggakan pajak hingga Rp16,2 miliar.

Baca Juga:
Punya Reksadana dan Saham, Gimana Isi Harga Perolehan di SPT Tahunan?

Kokoh menuturkan penyegelan aset wajib pajak kali ini telah diawali dengan penerbitan surat paksa hingga pelaksanaan gijzeling atau penyanderaan terhadap wajib pajak.

Berkaca pada kasus ini, ia pun berharap wajib pajak untuk segera melunasi utang pajaknya. Wajib pajak yang memerlukan informasi mengenai tata cara pelunasan pajak dapat melakukan konsultasi ke KPP. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN