Review
Kamis, 29 September 2022 | 16:16 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Komunitas
Senin, 03 Oktober 2022 | 16:52 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Senin, 03 Oktober 2022 | 12:25 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Sabtu, 01 Oktober 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase

Usulan Pajak Minimum Senat AS Ditolak Industri, Tapi Didukung Ritel

A+
A-
0
A+
A-
0
Usulan Pajak Minimum Senat AS Ditolak Industri, Tapi Didukung Ritel

Ilustrasi.

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Pelaku usaha dan korporasi menyatakan keberatannya terhadap pajak minimum dengan tarif 15% yang diusulkan para anggota Partai Demokrat Senat AS.

Chief Policy Officer Chamber of Commerce Neil Bradley mengatakan keberadaan pajak minimum akan menghambat investasi dan inovasi pelaku usaha.

"Pajak minimum akan memperburuk perekonomian. Kongres perlu menolak kebijakan ini," ujar Bradley, dikutip Sabtu (30/7/2022).

Baca Juga: Celah Pajak e-Commerce Berisiko Melebar, Vietnam Siapkan Strategi Ini

Pelaku industri yang tergabung dalam National Association of Manufacturers mengatakan pajak minimum akan menggerus daya saing sektor manufaktur AS, apalagi di tengah kenaikan harga bahan baku saat ini.

"Kenaikan pajak akan menghambat kemampuan pabrikan menyerap tenaga kerja domestik. Makin sedikit peluang bagi pekerja AS untuk mengamankan masa depan mereka," ujar CEO National Association of Manufacturers Jay Timmons seperti dilansir thehill.com.

Meski demikian, rencana pengenaan pajak minimum yang diusung oleh Partai Demokrat justru mendapatkan dukungan dari sektor ritel.

Baca Juga: Korlantas Sebut Kendaraan yang Tunggak Pajak Bisa Ditilang

Retail Industry Leaders Association memandang pemberlakuan pajak minimum dengan tarif 15% atas book income akan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil.

Untuk diketahui, ketentuan pajak minimum dengan tarif 15% diusulkan oleh Partai Demokrat dalam rancangan undang-undang yang berjudul Inflation Reduction Act.

Bila diberlakukan, kebijakan ini akan menghasilkan penerimaan pajak senilai US$313 miliar untuk 10 tahun ke depan.

Baca Juga: Sengketa PPh Pasal 23 atas Pinjaman Tanpa Bunga

Sebagai catatan, pajak minimum yang diusulkan dalam Inflation Reduction Act bukanlah pajak korporasi minimum global sebagaimana yang telah disepakati pada Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE).

Untuk mengadopsi pajak korporasi minimum global sesuai dengan Pilar 2, AS perlu meningkatkan tarif global intangible low-taxed income (GILTI) dari yang saat ini sebesar 10,5% menjadi 15%. (sap)

Baca Juga: 'Email dan NIK Sudah Didaftarkan NPWP' Saat Daftar Online, Ini Artinya

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak internasional, pajak minimum global, inflation reduction act, AS

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 02 Oktober 2022 | 14:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Siapkan Aturan Teknis Pelaporan Repatriasi dan Investasi Harta PPS

Minggu, 02 Oktober 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Efek Tarif Cukai Naik, Produksi Rokok Turun 3,3% Sampai Agustus 2022

Minggu, 02 Oktober 2022 | 13:30 WIB
NORWEGIA

Pakai Aset Negara, Sektor Perikanan Ini Kena Pajak Khusus

Minggu, 02 Oktober 2022 | 12:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Faktur Pajak atas Transaksi Bebas PPN Terlambat Dibuat, Kena Sanksi?

berita pilihan

Senin, 03 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Perusahaan Modal Ventura?

Senin, 03 Oktober 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Korlantas Sebut Kendaraan yang Tunggak Pajak Bisa Ditilang

Senin, 03 Oktober 2022 | 17:11 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 atas Pinjaman Tanpa Bunga

Senin, 03 Oktober 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

'Email dan NIK Sudah Didaftarkan NPWP' Saat Daftar Online, Ini Artinya

Senin, 03 Oktober 2022 | 16:52 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Memanfaatkan Sumber Informasi Terbuka untuk Awasi Kepatuhan Pajak HNWI

Senin, 03 Oktober 2022 | 16:30 WIB
PER-14/PJ/2022

Sudah Ada SPT Masa Unifikasi, Lampiran Formulir 1107 PUT 1 Dihapus

Senin, 03 Oktober 2022 | 16:09 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Wah! Ada Email Blast Lagi dari DJP, WP Diminta Perbarui Data Pribadi

Senin, 03 Oktober 2022 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat! e-SPT Sudah Ditutup, Pembetulan SPT Tahunan Badan Pakai e-Form

Senin, 03 Oktober 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi: Jangan Sampai Pabriknya Besar-Besar, Tapi Lingkungannya Miskin