KAMUS PAJAK

Update 2024: Apa itu Formulir 1721-VI dan Formulir 1721-VII?

Nora Galuh Candra Asmarani | Rabu, 07 Februari 2024 | 15:00 WIB
Update 2024: Apa itu Formulir 1721-VI dan Formulir 1721-VII?

BUKTI Pemotongan (bupot) PPh Pasal 21 merupakan dokumen yang dibuat oleh pemotong pajak. Bupot berfungsi sebagai bukti atas pemotongan PPh Pasal 21 dan menunjukkan besarnya pajak yang telah dipotong.

Selain Formulir 1721-A1, Formulir 1721-A2, dan Formulir 1721-VIII, bupot PPh Pasal 21 juga ada yang berjenis formulir 1721-VI dan formulir 1721-VII. Lantas, apa itu formulir 1721-VI dan formulir 1721-VII?

Formulir 1721-VI

FORMULIR 1721-VI adalah Bupot PPh Pasal 21 yang tidak bersifat final (Pasal 2 ayat (2) huruf a PER-2/PJ/2024). Jika mengacu perincian kode objek pajak dalam formulir 1721-VI, yang dimaksud dengan PPh Pasal 21 yang tidak bersifat final pada formulir ini terdiri atas 11 jenis penghasilan.

Baca Juga:
Laksanakan Bantuan Penagihan Pajak, DJP: Perpres Perlu Direvisi

Pertama, upah pegawai tidak tetap. Kedua, imbalan kepada distributor pemasaran berjenjang. Ketiga, imbalan kepada agen asuransi. Keempat, imbalan kepada penjaja barang dagangan. Kelima, kepada tenaga ahli.

Keenam, imbalan kepada bukan pegawai lainnya. Ketujuh, honorarium atau imbalan kepada anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang menerima imbalan secara tidak teratur. Kedelapan, jasa produksi, tantiem, bonus, atau imbalan kepada mantan pegawai.

Kesembilan, penarikan uang pensiun oleh pegawai. Kesepuluh, imbalan kepada peserta kegiatan. Kesebelas, objek PPh Pasal 21 yang tidak bersifat final lainnya. Untuk penghasilan dikenakan PPh final, formulir 1721-VI juga digunakan sebagai bupot PPh Pasal 26.

Baca Juga:
Reorganisasi Instansi Vertikal DJP Berlanjut? Ini Kata Dirjen Pajak

Hal ini berarti formulir 1721-VI juga digunakan sebagai bupot atas imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya yang diterima wajib pajak luar negeri (WPLN) dari Indonesia (objek PPh Pasal 26).

Pemotong pajak harus memberikan formulir 1721-VI kepada penerima penghasilan setiap kali membuat bupot. Adapun tata cara pengisian dan format bukti potong formulir 1721-VI dapat dilihat pada Lampiran PER-2/PJ/2024.

Formulir 1721-VII

FORMULIR 1721-VII adalah Bupot PPh Pasal 21 yang bersifat final (Pasal 2 ayat (2) huruf b PER-2/PJ/2024). Mengacu pada perincian kode objek pajak dalam formulir 1721-VII, ada 3 jenis penghasilan yang termasuk dalam PPh Pasal 21 final dalam formulir ini.

Baca Juga:
60 Juta NIK Sudah Dipadankan Dengan NPWP

Pertama, uang pesangon yang dibayarkan sekaligus. Kedua, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Ketiga, objek PPh Pasal 21 final lainnya

Pemotong pajak harus memberikan formulir 1721-VII kepada penerima penghasilan setiap kali membuat bupot. Adapun tata cara pengisian dan format bukti potong formulir 1721-VII dapat dilihat pada Lampiran PER-2/PJ/2024.

Simpulan

FORMULIR 1721-VI yang merupakan bupot PPh 21 yang digunakan untuk pemotongan PPh yang tidak bersifat final. Formulir 1721-VI ini di antaranya diperuntukkan bagi pegawai tidak tetap, tenaga ahli, dan peserta kegiatan. Selain itu, Formulir 1721-VI juga digunakan sebagai bupot PPh Pasal 26.

Sementara itu, Formulir 1721-VII merupakan bupot PPh 21 yang digunakan untuk pemotongan PPh yang bersifat final. Formulir 1721-VII ini di antaranya digunakan untuk pemotongan PPh 21 atas uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 22 Februari 2024 | 18:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Laksanakan Bantuan Penagihan Pajak, DJP: Perpres Perlu Direvisi

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Reorganisasi Instansi Vertikal DJP Berlanjut? Ini Kata Dirjen Pajak

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:07 WIB KEBIJAKAN PAJAK

60 Juta NIK Sudah Dipadankan Dengan NPWP

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:00 WIB KPP PRATAMA PALOPO

Edukasi soal Bukti Potong, KPP Bahas Tanggungan Pajak Khusus ASN

BERITA PILIHAN
Kamis, 22 Februari 2024 | 18:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Laksanakan Bantuan Penagihan Pajak, DJP: Perpres Perlu Direvisi

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Reorganisasi Instansi Vertikal DJP Berlanjut? Ini Kata Dirjen Pajak

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:07 WIB KEBIJAKAN PAJAK

60 Juta NIK Sudah Dipadankan Dengan NPWP

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:45 WIB KONSULTASI PAJAK

Pengajuan Permohonan IKH secara Online, Bagaimana Tata Caranya?

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:30 WIB BEA CUKAI MALANG

Cegat Bus Antarkota di Pintu Tol, DJBC Amankan 30 Koli Rokok Ilegal

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:27 WIB KEPATUHAN PAJAK

4,3 Juta WP Sudah Lapor SPT Tahunan 2023, Mayoritas Gunakan e-Filing

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:01 WIB KINERJA FISKAL

APBN Catatkan Surplus Rp31,3 Triliun pada Januari 2024

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ikut Lelang Barang-Barang Sitaan Pajak

Kamis, 22 Februari 2024 | 16:37 WIB PENERIMAAN PAJAK

Kontraksi, Penerimaan Pajak Terkumpul Rp149,25 Triliun di Januari 2024

Kamis, 22 Februari 2024 | 16:30 WIB PMK 7/2024

Beli Rumah Lain, WP OP Tak Boleh Lagi Pakai Fasilitas PPN DTP 2024