BERITA TERKINI
PERKENALKAN, saya Utomo salah satu staf keuangan di perusahaan farmasi. Saat diberlakukannya Coretax DJP, perusahaan tempat saya bekerja sudah perlahan-lahan menggunakan sistem baru tersebut, terutama untuk pembuatan bukti pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21).
Akan tetapi, ada kendala yang saya temui. Saat saya akan membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 non-pegawai, ternyata tidak bisa. Pesan error yang tercantum adalah “NIK tidak valid”. Kira-kira kami harus melakukan upaya apa untuk mengatasi hal ini? Terima kasih, Bapak/Ibu.
Utomo, Jakarta.
TERIMA kasih Pak Utomo atas pertanyaannya. Salah satu kewajiban perpajakan yang mulai dilakukan di sistem coretax berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 81 Tahun 2024 (PMK 81/2024) adalah kewajiban pemotongan PPh Pasal 21.
Selanjutnya, ketentuan soal pemotongan PPh Pasal 21 ini lebih dulu diatur dalam PMK 168/2023. Beleid tersebut mengatur bahwa:
“ (1) Penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan Pasal 21 dan/atau pajak penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan merupakan wajib pajak orang pribadi, meliputi:
Dalam konteks ini, perusahaan tempat Pak Utomo bekerja mengategorikan non-pegawai sebagai penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21. Bila ditelusuri, pihak yang disebut sebagai 'non-pegawai' dapat dikategorikan sebagai pegawai tidak tetap tergantung dengan skema kepegawaian yang berlaku di perusahaan. Dengan demikian, sudah tepat apabila perusahaan melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh non-pegawai tersebut.
Sementara itu, proses pembuatan bukti pemotongan PPh Pasal 21 saat ini berbentuk dokumen elektronik sesuai dengan amanat Pasal 163 ayat (1) PMK 81/2024 yang berbunyi:
“(1) Surat Pemberitahuan Masa pajak penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 wajib disampaikan oleh pemotong pajak dalam bentuk dokumen elektronik.”
Adapun dokumen elektronik yang dimaksud di atas merujuk pada pelaporan melalui sistem Coretax DJP sebagaimana diatur dalam Pasal 477 PMK 81/2024.
Beralih pada pertanyaan Pak Utomo, mengenai kendala adanya pesan error 'NIK tidak valid'. Pesan error ini rupanya banyak ditemukan oleh wajib pajak saat melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 21.
Pesan error ini menunjukkan adanya NIK yang sudah valid secara data kependudukan dan pencatatan sipil namun belum melakukan pemadanan NPWP atau registrasi coretax. Untuk memitigasi kendala tersebut, Ditjen Pajak (DJP) menyiapkan NPWP sementara dengan format 16 digit, yaitu 9990000000999000.
Untuk sementara Pak Utomo dapat mengganti NIK pihak yang dipotong dengan NPWP sementara yang disediakan oleh DJP agar proses pemotongan PPh Pasal 21 tetap dapat dilakukan. Adapun ketentuan dalam pemotongan menggunakan NPWP sementara adalah sebagai berikut:
NPWP : 9990000000999000
Nama : PENERIMA PENGHASILAN#NIK16digit yang tidak valid
NITKU : 9990000000999000 000000
Pencatuman nama dengan format tersebut dapat digunakan sementara hingga pihak yang dipotong melakukan registrasi Coretax DJP atau aktivasi NIK. Dengan format tersebut, pihak yang dipotong dapat menggunakan PPh yang telah dipotong sebagai kredit pajak pada SPT Tahunan PPh.
Jika ingin memperoleh penjelasan yang lebih komprehensif, Bapak juga dapat menghubungi kantor pajak terdekat untuk mendapatkan layanan konsultasi pada helpdesk. Alamat dan nomor telepon kantor pajak dapat dilihat pada tautan berikut https://pajak.go.id/id/daftar-unit-kerja. Demikian jawaban yang dapat saya berikan, semoga membantu.
Sebagai informasi, artikel Konsultasi Coretax hadir setiap pekan untuk menjawab pertanyaan terpilih dari pembaca setia DDTCNews. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan seputar coretax system, silakan mengirimkannya melalui kolom pertanyaan yang tersedia pada kanal Coretax atau klik tautan berikut ini. (sap)
