KAMUS PAJAK

Update 2024: Apa Itu Formulir 1721-A1 dan 1721-A2?

Nora Galuh Candra Asmarani | Senin, 05 Februari 2024 | 18:30 WIB
Update 2024: Apa Itu Formulir 1721-A1 dan 1721-A2?

BATAS waktu pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi akan jatuh pada 31 Maret. Biasanya, DJP memberikan imbauan kepada wajib pajak sejak awal tahun untuk segera melaporkan SPT Tahunannya tersebut.

Sebelum dapat melaporkan SPT Tahunan, ada data yang perlu disiapkan. Data tersebut di antaranya seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Electronic Filing Identification Number (EFIN), serta Bukti Pemotongan (Bupot) PPh Pasal 21.

Bupot PPh Pasal 21 adalah dokumen yang dibuat oleh pemotong pajak sebagai bukti atas pemotongan PPh Pasal 21. Selain itu, Bupot PPh Pasal 21 juga menunjukkan besarnya PPh Pasal 21 yang telah dipotong.

Baca Juga:
Laksanakan Bantuan Penagihan Pajak, DJP: Perpres Perlu Direvisi

Bupot PPh Pasal 21 terbagi menjadi beberapa jenis formulir. Selain Formulir 1721-VIII, ada pula Formulir 1721-A1 atau 1721-A2. Lantas, apa itu Formulir 1721-A1 dan 1721-A2?

Formulir 1721-A1

KETENTUAN mengenai Formulir 1721-A1 di antaranya tercantum dalam Perdirjen Pajak No. PER-2/PJ/2024 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bupot PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Tata Cara Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26.

Merujuk Pasal 2 ayat (2) huruf d PER-2/PJ/2024, Formulir 1721-A1 merupakan bukti pemotongan (Bupot) PPh Pasal 21 yang diperuntukkan bagi pegawai tetap atau pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala.

Baca Juga:
Reorganisasi Instansi Vertikal DJP Berlanjut? Ini Kata Dirjen Pajak

Pemotong pajak harus memberikan Formulir 1721-A1 tersebut kepada penerima penghasilan paling lama 1 bulan setelah masa pajak terakhir.

Sementara itu, masa pajak terakhir berarti masa Desember, masa pajak tertentu di mana pegawai tetap berhenti bekerja, atau masa pajak tertentu di mana pensiunan berhenti menerima uang terkait pensiun (Pasal 1 angka 18 PMK 168/2023).

Formulir 1721-A2

KETENTUAN mengenai formulir 1721-A2 di antaranya tercantum dalam Perdirjen Pajak No. PER-17/PJ/2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak, Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian SPT Masa Bagi Instansi Pemerintah.

Baca Juga:
60 Juta NIK Sudah Dipadankan Dengan NPWP

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b PER-17/PJ/2021, Formulir 1721-A2 merupakan Bupot PPh Pasal 21 yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara atau pensiunannya.

Pemotong PPh Pasal 21 harus memberikan Bupot Formulir 1721-A2 kepada penerima penghasilan paling lama 1 bulan setelah tahun kalender berakhir.

Hal ini berarti pemotong PPh Pasal 21 diharuskan memberikan Bupot Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 selambat-lambatnya Januari. Contoh, untuk tahun pajak 2023 maka Bupot Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 tersebut paling lambat diberikan pada akhir Januari 2024.

Baca Juga:
Edukasi soal Bukti Potong, KPP Bahas Tanggungan Pajak Khusus ASN

Jika terdapat pegawai yang pindah ke instansi pemerintah lain atau berhenti bekerja sebelum bulan Desember maka pemberian Bupot Formulir 1721-A2 harus dilakukan maksimal 1 bulan setelah yang bersangkutan pindah ke instansi pemerintah lain atau berhenti bekerja.

Simpulan

FORMULIR 1721-A1 dan Formulir 1721-A2 pada dasarnya merupakan jenis Bupot PPh Pasal 21 yang diberikan pemotong PPh kepada penerima penghasilan. Bedanya, formulir 1721 A1 diserahkan kepada pegawai tetap atau penerima pensiun berkala.

Sementara itu, Formulir 1721 A2 diberikan kepada PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, pejabat negara, atau pensiunannya. Ketentuan lebih lanjut, mengenai Formulir 1721-A1 dan 1721-A2 di antaranya dapat disimak dalam PER-17/PJ/2021 dan PER-2/PJ/2024. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 22 Februari 2024 | 18:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Laksanakan Bantuan Penagihan Pajak, DJP: Perpres Perlu Direvisi

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Reorganisasi Instansi Vertikal DJP Berlanjut? Ini Kata Dirjen Pajak

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:07 WIB KEBIJAKAN PAJAK

60 Juta NIK Sudah Dipadankan Dengan NPWP

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:00 WIB KPP PRATAMA PALOPO

Edukasi soal Bukti Potong, KPP Bahas Tanggungan Pajak Khusus ASN

BERITA PILIHAN
Kamis, 22 Februari 2024 | 18:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Laksanakan Bantuan Penagihan Pajak, DJP: Perpres Perlu Direvisi

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Reorganisasi Instansi Vertikal DJP Berlanjut? Ini Kata Dirjen Pajak

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:07 WIB KEBIJAKAN PAJAK

60 Juta NIK Sudah Dipadankan Dengan NPWP

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:45 WIB KONSULTASI PAJAK

Pengajuan Permohonan IKH secara Online, Bagaimana Tata Caranya?

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:30 WIB BEA CUKAI MALANG

Cegat Bus Antarkota di Pintu Tol, DJBC Amankan 30 Koli Rokok Ilegal

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:27 WIB KEPATUHAN PAJAK

4,3 Juta WP Sudah Lapor SPT Tahunan 2023, Mayoritas Gunakan e-Filing

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:01 WIB KINERJA FISKAL

APBN Catatkan Surplus Rp31,3 Triliun pada Januari 2024

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ikut Lelang Barang-Barang Sitaan Pajak

Kamis, 22 Februari 2024 | 16:37 WIB PENERIMAAN PAJAK

Kontraksi, Penerimaan Pajak Terkumpul Rp149,25 Triliun di Januari 2024

Kamis, 22 Februari 2024 | 16:30 WIB PMK 7/2024

Beli Rumah Lain, WP OP Tak Boleh Lagi Pakai Fasilitas PPN DTP 2024