Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 15:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Universitas Negeri Malang Teken Kerja Sama Pendidikan dengan DDTC

A+
A-
0
A+
A-
0
Universitas Negeri Malang Teken Kerja Sama Pendidikan dengan DDTC

Managing Partner DDTC Darussalam dan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang Cipto Wardoyo. 

MALANG, DDTCNews – Universitas Negeri Malang (UM) resmi menjadi perguruan tinggi ke-31 yang telah menjalin kerja sama pendidikan dengan DDTC.

Hal ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama pendidikan (memorandum of understanding/MoU) yang dilakukan langsung oleh Managing Partner DDTC Darussalam dan Dekan Fakultas Ekonomi (FE) UM Cipto Wardoyo pada hari ini, Selasa (31/8/2021).

Cipto mewakili pihak UM berharap agar MoU ini benar-benar diwujudkan dalam bentuk aktivitas nyata bagi Tax Center FE UM. Terlebih, saat ini perguruan tinggi perlu meraih indikator utama (IKU) No.2 yang mengharuskan mahasiswa mendapatkan 20 SKS di luar kampus.

Baca Juga: Eks Menkeu Nasihati Otoritas: Tak Perlu Tambah Pajak Berbasis Konsumsi

“Inilah peluang besar bagi mahasiswa FE UM untuk mendapatkan pengalaman yang setara dengan 20 SKS di luar kampus dengan DDTC,” ujar Cipto.

Managing Partner DDTC Darussalam menyatakan MoU dengan perguruan tinggi merupakan wujud konkret dari salah satu misi DDTC, yaitu untuk mengeliminasi informasi asimetris pada masyarakat Indonesia.

“Mudah-mudahan kerja sama ini tidak seremonial saja, tetapi bisa ditindaklanjuti untuk kepentingan bersama. Misalnya, dalam hal riset bersama, kajian kurikulum perpajakan, pelatihan dosen. Mudah-mudahan bisa kita eksekusi pascaditandatanganinya kerja sama ini,” ujar Darussalam.

Baca Juga: Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN Soal 8 Area Rawan Korupsi

Secara garis besar, dengan adanya MoU tersebut, DDTC dan UM berkomitmen menjalankan kerja sama yang mencakup kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Adapun 30 perguruan tinggi yang sebelumnya sudah meneken MoU antara lain Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Diponegoro, Universitas Kristen Petra, Institut STIAMI, Universitas Sebelas Maret, Universitas Brawijaya, STHI Jentera, dan Universitas Kristen Maranatha.

Ada pula Universitas Muhammadiyah Sukabumi, YKPN Yogyakarta, Universitas Multimedia Nusantara, IBI Kwik Kian Gie, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Universitas Pamulang, Universitas Trunojoyo Madura, dan Universitas 17 Agustus 1945.

Baca Juga: Sosialisasi UU HPP, Wajib Pajak Dapat Penjelasan Soal PPS dari DJP

Selanjutnya, ada Universitas Negeri Padang, Universitas Bina Sarana Informatika, Universitas Sumatera Utara, Universitas Jambi, UPN Veteran Jakarta, Universitas Jember, Universitas Mataram, Universitas Gunadarma, Universitas Surabaya, Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia, dan Universitas Islam Malang (Unisma), dan Universitas Nasional (Unas).

Setelah penandatanganan MoU, acara dilanjutkan dengan webinar bertajuk Reformasi Pajak Pasca Pandemi Sebagai Upaya Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional.

Darussalam mengatakan guna mengantisipasi dampak pandemi pemerintah telah secara tepat dan cepat memberikan berbagai relaksasi pajak. Menurutnya, poin penting dari langkah ini adalah kesukarelaan pemerintah untuk tidak membebani masyarakat dengan pajak.

Baca Juga: Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp10,2 M, Tersangka Diserahkan ke Kejaksaan

Darussalam juga menekankan pentingnya kegotongroyongan dalam menghadapi pandemi. Gotong royong tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam merawat sektor pajak baik pada saat ini maupun masa mendatang.

Selain itu, berdasarkan pada catatan krisis ekonomi terdahulu, umumnya pemulihan ekonomi lebih cepat ketimbang pemulihan penerimaan pajak. Dengan demikian, diperlukan terobosan signifikan dan keluar dari rutinitas sebelumnya.

“Untuk itu, perlu upaya serius dan luar biasa untuk memutus persoalan fundamental pajak di Indonesia melalui agenda reformasi pajak yang saat ini pemerintah telah mengajukan RUU KUP. Saya yakin RUU KUP yang diajukan sudah sesuai dengan international best practice dan konsep fundamental pajak,” pungkasnya. (kaw)

Baca Juga: Debitur KUR Terdampak Erupsi Semeru Dapat Keringanan

Topik : edukasi pajak, DDTC, MoU, Universitas Negeri Malang, UM, kerja sama pendidikan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:34 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kewajiban Perpajakan Pedagang Online Sama dengan UMKM? Ini Kata DJP

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:30 WIB
UU CIPTA KERJA

Pasca-Putusan MK, Penetapan Upah Minimum Tetap Mengacu UU Ciptaker

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:24 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

Investasi Masuk ke Daerah, Jokowi Minta Polri Beri Pengawalan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 12:00 WIB
KINERJA EKONOMI NASIONAL

Ekonomi Indonesia Tahun 2021 Diperkirakan Hanya Tumbuh 3,3%

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:39 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Turunkan Tarif Maksimal Pajak Hiburan, Begini Detailnya

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:30 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA

Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN Soal 8 Area Rawan Korupsi

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Begini Tren Rasio Kepatuhan Laporan SPT Tahunan 2016-2021

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:43 WIB
KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Sosialisasi UU HPP, Wajib Pajak Dapat Penjelasan Soal PPS dari DJP

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Perusahaan Bisa Dijatuhi Hukuman Pidana Perpajakan, Simak Ketentuannya

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN

Cara Bayar Pajak Kendaraan via ATM untuk Wilayah Provinsi Jawa Barat