Fokus
Reportase
Perpajakan.id

Universitas Negeri Malang Teken Kerja Sama Pendidikan dengan DDTC

A+
A-
0
A+
A-
0
Universitas Negeri Malang Teken Kerja Sama Pendidikan dengan DDTC

Managing Partner DDTC Darussalam dan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang Cipto Wardoyo. 

MALANG, DDTCNews – Universitas Negeri Malang (UM) resmi menjadi perguruan tinggi ke-31 yang telah menjalin kerja sama pendidikan dengan DDTC.

Hal ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama pendidikan (memorandum of understanding/MoU) yang dilakukan langsung oleh Managing Partner DDTC Darussalam dan Dekan Fakultas Ekonomi (FE) UM Cipto Wardoyo pada hari ini, Selasa (31/8/2021).

Cipto mewakili pihak UM berharap agar MoU ini benar-benar diwujudkan dalam bentuk aktivitas nyata bagi Tax Center FE UM. Terlebih, saat ini perguruan tinggi perlu meraih indikator utama (IKU) No.2 yang mengharuskan mahasiswa mendapatkan 20 SKS di luar kampus.

Baca Juga: Kejar Setoran, Jatuh Tempo Pembayaran PBB Dimajukan

“Inilah peluang besar bagi mahasiswa FE UM untuk mendapatkan pengalaman yang setara dengan 20 SKS di luar kampus dengan DDTC,” ujar Cipto.

Managing Partner DDTC Darussalam menyatakan MoU dengan perguruan tinggi merupakan wujud konkret dari salah satu misi DDTC, yaitu untuk mengeliminasi informasi asimetris pada masyarakat Indonesia.

“Mudah-mudahan kerja sama ini tidak seremonial saja, tetapi bisa ditindaklanjuti untuk kepentingan bersama. Misalnya, dalam hal riset bersama, kajian kurikulum perpajakan, pelatihan dosen. Mudah-mudahan bisa kita eksekusi pascaditandatanganinya kerja sama ini,” ujar Darussalam.

Baca Juga: Omzet Belum di Atas Rp500 Juta, UMKM Dapat Insentif PPh Final 0%

Secara garis besar, dengan adanya MoU tersebut, DDTC dan UM berkomitmen menjalankan kerja sama yang mencakup kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Adapun 30 perguruan tinggi yang sebelumnya sudah meneken MoU antara lain Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Diponegoro, Universitas Kristen Petra, Institut STIAMI, Universitas Sebelas Maret, Universitas Brawijaya, STHI Jentera, dan Universitas Kristen Maranatha.

Ada pula Universitas Muhammadiyah Sukabumi, YKPN Yogyakarta, Universitas Multimedia Nusantara, IBI Kwik Kian Gie, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Universitas Pamulang, Universitas Trunojoyo Madura, dan Universitas 17 Agustus 1945.

Baca Juga: Fokus Jaga Daya Beli Masyarakat, Kepala BKF Tegaskan Kekuatan APBN

Selanjutnya, ada Universitas Negeri Padang, Universitas Bina Sarana Informatika, Universitas Sumatera Utara, Universitas Jambi, UPN Veteran Jakarta, Universitas Jember, Universitas Mataram, Universitas Gunadarma, Universitas Surabaya, Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia, dan Universitas Islam Malang (Unisma), dan Universitas Nasional (Unas).

Setelah penandatanganan MoU, acara dilanjutkan dengan webinar bertajuk Reformasi Pajak Pasca Pandemi Sebagai Upaya Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional.

Darussalam mengatakan guna mengantisipasi dampak pandemi pemerintah telah secara tepat dan cepat memberikan berbagai relaksasi pajak. Menurutnya, poin penting dari langkah ini adalah kesukarelaan pemerintah untuk tidak membebani masyarakat dengan pajak.

Baca Juga: Bikin Rugi Miliaran Rupiah, Wajib Pajak Diserahkan ke Kejari

Darussalam juga menekankan pentingnya kegotongroyongan dalam menghadapi pandemi. Gotong royong tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam merawat sektor pajak baik pada saat ini maupun masa mendatang.

Selain itu, berdasarkan pada catatan krisis ekonomi terdahulu, umumnya pemulihan ekonomi lebih cepat ketimbang pemulihan penerimaan pajak. Dengan demikian, diperlukan terobosan signifikan dan keluar dari rutinitas sebelumnya.

“Untuk itu, perlu upaya serius dan luar biasa untuk memutus persoalan fundamental pajak di Indonesia melalui agenda reformasi pajak yang saat ini pemerintah telah mengajukan RUU KUP. Saya yakin RUU KUP yang diajukan sudah sesuai dengan international best practice dan konsep fundamental pajak,” pungkasnya. (kaw)

Baca Juga: 'Saya Selalu Berpesan untuk Mengutamakan Punya NPWP'

Topik : edukasi pajak, DDTC, MoU, Universitas Negeri Malang, UM, kerja sama pendidikan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 11 Mei 2022 | 10:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN I

Sengaja Tak Setor Pajak, Terdakwa Dihukum Penjara dan Denda Rp792 Juta

Rabu, 11 Mei 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ekonomi Terus Pulih, Sri Mulyani: Tapi Masih Belum Sesuai Harapan

Selasa, 10 Mei 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Wapres Minta Gubernur Beri Insentif Perpajakan untuk UMKM di Daerah

berita pilihan

Senin, 16 Mei 2022 | 16:00 WIB
PER-19/PJ/2021

Ketidaksesuaian Penyetoran Pajak Belanja Daerah, KPP Bisa Minta Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 15:30 WIB
PER-19/PJ/2021

Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 14:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Pengecualian Ketentuan Faktur Pajak yang Dibuat PKP Pedagang Eceran

Senin, 16 Mei 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Bakal Evaluasi Aturan Pajak dari Luar Daerah Pabean

Senin, 16 Mei 2022 | 13:00 WIB
CHINA

Bantu UMKM dan Manufaktur, China Percepat Restitusi PPN

Senin, 16 Mei 2022 | 12:55 WIB
DATA PPS HARI INI

4,5 Bulan PPS Berjalan, Harta WP yang Diungkap Tembus Rp86,7 Triliun

Senin, 16 Mei 2022 | 12:30 WIB
KAMUS CUKAI

Apa Itu Pagu Penundaan dalam Pembayaran Cukai?

Senin, 16 Mei 2022 | 12:00 WIB
CALL FOR PAPER DJP 2022

DJP Adakan Lomba Penulisan Makalah dengan Total Hadiah Rp52,5 Juta

Senin, 16 Mei 2022 | 11:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Menginput Nomor Seri Faktur Pajak di e-Faktur Versi 3.2