UNIVERSITAS BRAWIJAYA (UB)

Universitas Brawijaya Siap Cetak SDM Perpajakan Skala Global

Redaksi DDTCNews | Jumat, 01 Desember 2023 | 15:11 WIB
Universitas Brawijaya Siap Cetak SDM Perpajakan Skala Global

Civitas academica FIA UB bersama dengan Director of DDTC Fiscal Research & Advisory usai kuliah umum bertajuk Saatnya Parpol dan Capres Bicara Pajak, Jumat (1/12/2023).

MALANG, DDTCNews - Program studi (Prodi) Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (FIA UB) berkomitmen untuk menghasilkan profesional pajak dengan kualitas unggul.

Diperbaruinya kesepakatan kerja sama (MoU) dengan DDTC pada hari ini, Rabu (29/11/2023), menegaskan komitmen FIA UB untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) yang andal dan siap kerja di sektor perpajakan nasional maupun global.

Prodi Perpajakan di UB merupakan program sarjana pertama di Indonesia yang berfokus pada keilmuan perpajakan. Prodi Perpajakan UB dirancang untuk penyelenggaraan praktek dan pendidikan yang seimbang guna menjawab permasalahan di tengah masyarakat tentang minimnya pendidikan perpajakan.

Baca Juga:
Kampus Ini Didanai APBN dan Non-APBN, KPP Beri Edukasi Aturan Pajaknya

Dekan FIA UB Andy Fefta Wijaya mengungkapkan Prodi Perpajakan memiliki peran vital dalam meningkatkan literasi pajak masyarakat. Pemahaman masyarakat tentang pajak yang meningkat diyakini bisa berpengaruh terhadap peningkatan tax ratio. Dengan begitu, negara akan lebih mandiri dalam menjalankan pembangunan.

"Pajak ini juga merupakan kontribusi pendapatan negara, kurang lebih 80% pendapatan negara dari pajak. Karenanya kita sangat tergantung pada pendapatan pajak. Ilmu perpajakan punya perang penting di sini," kata Andy.

Dari 11 prodi yang berada di bawah FIA UB, baik S-1, S-2, atau S-3, seluruhnya sudah terakreditasi unggul. Bahkan 8 di antara seluruh prodi sudah terakreditasi internasional.

Baca Juga:
Mau Ikut Webinar ADIT Asia Tenggara? Profesional DDTC Jadi Pembicara

Terkait dengan pengembangan akademik, FIA UB hingga saat ini telah berkembang sesuai dengan perkembangan keilmuan dan tuntutan praktis. Jurusan administrasi publik (negara) dan jurusan administrasi bisnis (niaga) telah berkembang sejak 1960-an.

Pada 1995, UB membuka program magister administrasi bisnis (niaga) dan program sarjana atau S-1 ekstensi. Program ekstensi hingga kini telah berkembang menjadi program non-reguler. Pada 1998 telah dibuka program magister ilmu administrasi (MIA) pendekatan interdisipliner.

Dalam rangka merespon kebutuhan masyarakat dan pemerintah untuk mengisi berbagai macam posisi tekno-struktur dengan level kompetensi yang beragam, fakultas sejak 2001 membuka program doktor ilmu administrasi (PDIA). Program ini dirancang untuk mengembangkan ilmu administrasi publik dan administrasi bisnis pada jenjang tertinggi. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 19 Februari 2024 | 12:00 WIB UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Kampus Ini Didanai APBN dan Non-APBN, KPP Beri Edukasi Aturan Pajaknya

Kamis, 15 Februari 2024 | 17:02 WIB AGENDA PAJAK

Mau Ikut Webinar ADIT Asia Tenggara? Profesional DDTC Jadi Pembicara

Selasa, 13 Februari 2024 | 16:51 WIB MSS FEB UNIVERSITAS INDONESIA

FEB UI Gelar Seminar Pasar Modal Internasional, Terbuka dan Gratis!

BERITA PILIHAN
Selasa, 20 Februari 2024 | 19:00 WIB RESENSI BUKU

Dampak Digitalisasi terhadap Urusan Pajak Perusahaan dan Otoritas

Selasa, 20 Februari 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dapat Kiriman Hadiah dari Luar Negeri, Tetap Harus Bayar Bea Masuk?

Selasa, 20 Februari 2024 | 17:30 WIB PENGAWASAN CUKAI

Desak Mobil ke Rest Area Tol, Bea Cukai Amankan 300.000 Rokok Ilegal

Selasa, 20 Februari 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP: Koreksi Harga Transfer Tak Serta Merta Berujung Penyesuaian PPN

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:45 WIB PMK 9/2024

Pemerintah Beri Insentif PPnBM DTP atas Mobil Listrik CBU dan CKD

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:36 WIB PMK 172/2023

Indikator Harga Transaksi Independen, Data Pembanding Bisa Tahun Jamak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:30 WIB PERPRES 79/2023

Pemerintah Revisi Aturan Kendaraan Listrik, Termasuk Insentif Pajak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:13 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Pebisnis Wait and See, Jokowi Berharap Investasi Meningkat Usai Pemilu