BERITA TERKINI
Ilustrasi.
MEDAN, DDTCNews – Bertambahnya jumlah papan reklame di Kota Medan tidak diikuti peningkatan setoran pajak reklame tahun lalu. Performa ini mendapat kritik dari DPRD.
Salman Alfarisi, Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi PKS menilai realisasi pendapatan dari sektor pajak reklame yang hanya Rp22,31 miliar atau hanya 23,64% dari target Rp94,35 miliar menjadi cerminan tidak seriusnya pemerintah kota dalam menggarap potensi pendapatan.
“Hal ini tentu menjadi pertanyaan besar, dimana realisasinya sangat rendah. Sementara, jumlah papan reklame di Kota Medan bukannya berkurang, malah bertambah,” katanya, seperti dikutip pada Senin (20/8/2018).
Rendahnya setoran pajak reklame, sambungnya, merupakan imbas dari tumpulnya penegakan hukum atas wajib pajak yang tidak taat pajak. Pemkot dinilai tidak mampu menertibkan papan reklame ilegal dan yang izinnya sudah kedaluwarsa.
Tidak hanya pajak reklame, realisasi retribusi juga tidak mencapai target yang ditetapkan. Data Pemkot Medan menunjukan realisasi dari sektor retribusi daerah hanya senilai Rp113,45 miliar atau sebesar 44,39% dari target sebesar Rp225,57 miliar.
Persoalan krusial dari retribusi terdapat pada setoran parkir yang masih bocor. Hal ini tercermin dari realisasi pendapatan dari pos retribusi parkir tepi jalan umum hanya senilai Rp19,74 miliar, atau 47,21% dari target Rp41,81 miliar.
"Angka ini kami nilai sangat rendah dan menunjukkan Pemko Medan belum mampu mengatur parkir tepi jalan umum secara maksimal. Belum lagi jumlah yang dipungut dari masyarakat tidak sesuai atau lebih rendah dari Perda Kota Medan sehingga banyak terjadi kebocoran,” imbuh Salman, seperti dilansir dari Pojoksatu Sumut.
DPRD, menurut dia, pernah mengusulkan agar Pemkot Medan menerapkan e-parking untuk menghindari kebocoran pendapatan asli daerah (PAD). Namun, sampai sekarang pihaknya tidak melihat itikad baik untuk mengakomodir usulan yang disampaikan.
“Solusi lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dari pos ini adalah dengan melakukan kerjasama resmi kepada pihak ketiga untuk mengelola parkir tepi jalan umum,” ungkapnya. (kaw)
