Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Transaksi Aset Kripto Kena Pajak, Ditto Percussion Malah Merasa Tenang

A+
A-
0
A+
A-
0
Transaksi Aset Kripto Kena Pajak, Ditto Percussion Malah Merasa Tenang

Ditto Percussion saat menjadi bintang tamu dalam diskusi TokoCrypto. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Musisi Ditto Percussion menyambut baik pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) atas transaksi perdagangan aset kripto.

Menurutnya, kebijakan baru ini justru memberikan ketenangan bagi keluarganya untuk berinvestasi pada instrumen tersebut.

Ditto mengatakan sempat memiliki keraguan untuk berinvestasi pada aset kripto. Menurutnya, keyakinan untuk berinvestasi pada aset kripto baru menguat ketika pemerintah memutuskan untuk mengenakan pajak.

Baca Juga: Rilis 55.643 Surat Keterangan PPS, DJP Dapat Setoran Rp9,53 Triliun

"Ketika benar ada berita akan dipajaki, lebih tenang saja," katanya, Kamis (12/5/2022).

Ditto mengatakan memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari aset kripto sebelum memulai berinvestasi. Ketika sudah memahaminya pun, dia tidak bisa langsung membeli kripto lantaran harus mendiskusikan rencana tersebut bersama sang istri, Ayudia Bing Slamet.

Ayah dari Sekala itu mulai membicarakan rencana berinvestasi kripto bersama Ayudia ketika pemerintah sudah berancang-ancang pengenaan pajak atas aset tersebut. Pemberitaan mengenai pajak atas kripto tersebut pada akhirnya meyakinkan pasangan itu untuk mulai menjadikan kripto sebagai instrumen investasi.

Baca Juga: Setoran PPh Badan dan Migas Berkorelasi Positif dengan Harga Komoditas

Ditto menjelaskan hal itu dilakukan karena keluarganya selalu berhati-hati dalam memilih instrumen investasi.

"Walaupun kalau nilai kan fluktuatif, namanya sebuah aset. Tapi intinya ketenangan lo dalam investasi kan ada rule yang jelas," ujarnya.

Pemerintah melalui PMK 68/2022 mengatur pengenaan PPN dan PPh atas transaksi perdagangan aset kripto mulai 1 Mei 2022. Atas penyerahan aset kripto, besaran PPN yang dipungut dan disetor sebesar 1% dari tarif PPN umum atau sebesar 0,11%.

Baca Juga: Lindungi Konsumen Korea Selatan, Pengenaan Pajak Aset Kripto Ditunda

Apabila perdagangan tidak dilakukan pedagang fisik aset kripto, maka besaran PPN yang dipungut dan disetor sebesar 2% dari tarif PPN umum atau sebesar 0,22%.

Sementara itu, penghasilan yang diterima oleh penjual aset kripto, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, dan penambang merupakan penghasilan yang terutang PPh. Penjual dikenai PPh Pasal 22 yang bersifat final dengan tarif 0,1%.

PPh Pasal 22 bersifat final tersebut dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh penyelenggara perdagangan. Apabila penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik bukan pedagang fisik aset kripto, PPh Pasal 22 bersifat final yang dipungut sebesar 0,2%. (sap)

Baca Juga: Ini 3 Tantangan Penerimaan Perpajakan yang Bakal Dihadapi pada 2023

Topik : UU HPP, kripto, cryptocurrency, PMK 68/2022, PPN, PPh

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 20 Mei 2022 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Gunakan NIK Sebagai NPWP, DJP dan Ditjen Dukcapil Revisi Perjanjian

Kamis, 19 Mei 2022 | 17:30 WIB
KP2KP BONTOSUNGGU

Petugas One on One Lagi, Ingatkan Soal Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak

Kamis, 19 Mei 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA MAJENE

Kunjungi Toko Kosmetik, AR Jelaskan Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak

Kamis, 19 Mei 2022 | 15:30 WIB
TINGKAT INFLASI

Harga Rokok Terdampak Kenaikan Tarif PPN, Begini Temuan TPIP

berita pilihan

Minggu, 22 Mei 2022 | 20:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Rilis 55.643 Surat Keterangan PPS, DJP Dapat Setoran Rp9,53 Triliun

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Fokus Lakukan Konsolidasi Fiskal, Ternyata Ini Alasannya

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Ekspor, Sri Mulyani: Eksportir Tidak Sendirian

Minggu, 22 Mei 2022 | 17:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Badan dan Migas Berkorelasi Positif dengan Harga Komoditas

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Jaminan untuk Penundaan Pembayaran Cukai

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus