Fokus
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Tingkatkan Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak, Ini Kata ADB

A+
A-
0
A+
A-
0
Tingkatkan Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak, Ini Kata ADB

Ilustrasi.

MANILA, DDTCNews - Asian Development Bank (ADB) menilai persepsi masyarakat terhadap pemerintah memiliki peran signifikan dalam menciptakan kepatuhan sukarela yang tinggi dari wajib pajak.

Dalam laporannya yang berjudul A Comprehensive Assessment of Tax Capacity in Southeast Asia, persepsi publik terhadap keadilan sistem pajak dan kepercayaan terhadap regulator memiliki peran penting terhadap kepatuhan sukarela.

Salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi publik adalah adanya praktik korupsi di tubuh instansi pemerintahan. Menurut ADB, berbagai kebijakan dalam memperbaiki integritas SDM sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan publik.

Baca Juga: Wajib Pajak UMKM Bisa Catat Omzet dan Buat Kode Billing di Fitur Ini

"Bagi otoritas pajak dengan persepsi korupsi yang tinggi, perlu memperbaiki persepsi publik melalui berbagai kebijakan yang memperbaiki integritas SDM. Langkah ini memiliki peluang meningkatkan kepatuhan sukarela," tulis ADB dalam laporannya, Kamis (2/12/2021).

Selain persepsi atas praktik korupsi, ADB juga menyebut membangun sistem pajak yang adil juga penting sehingga wajib pajak bersedia untuk turut serta dalam sistem pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh otoritas pajak untuk meningkatkan persepsi publik atas keadilan sistem pajak adalah dengan meningkatkan pengawasan atas wajib pajak besar, utamanya korporasi multinasional dan orang-orang kaya.

Baca Juga: Dapat Resititusi Pajak Rp1,3 T, Warga Kota Ini Tak Rasakan Manfaatnya

Publik di berbagai negara memandang korporasi-korporasi multinasional dan orang kaya melakukan perencanaan pajak secara agresif melalui profit shifting dan cara-cara lainnya guna meminimalisasi nominal pajak yang mereka bayar.

Guna mendukung pengawasan yang lebih intensif atas korporasi multinasional dan orang kaya maka transparansi atas transaksi lintas yurisdiksi perlu ditingkatkan. Untuk itu, kerja sama bilateral dan multilateral perlu ditingkatkan.

Kerja sama yang dimaksud antara lain kerja sama dalam hal pertukaran informasi data dan informasi untuk kepentingan perpajakan dan informasi mengenai beneficial ownership yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan penerimaan. (rig)

Baca Juga: Perda Baru Dirancang, Atur Pungutan Pajak Atas Perdagangan Online

Topik : adb, korupsi, keadilan pajak, sistem pajak, pajak, kepatuhan pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 27 Januari 2022 | 10:07 WIB
PELAPORAN PAJAK

Hingga 16 Januari 2022, 618.750 Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan

Kamis, 27 Januari 2022 | 09:42 WIB
DATA PPS HARI INI

Data PPS 26 Januari 2022: 8.180 Wajib Pajak Sudah Ungkap Harta

Kamis, 27 Januari 2022 | 08:27 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Trade Confirmation Bebas Bea Meterai, Ini Kata DJP dan BEI

Kamis, 27 Januari 2022 | 06:30 WIB
PP 3/2022

Keterangan Resmi Ditjen Pajak, 4 Dokumen Ini Bebas Bea Meterai

berita pilihan

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:41 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Wajib Pajak UMKM Bisa Catat Omzet dan Buat Kode Billing di Fitur Ini

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:30 WIB
KPP PRATAMA PAREPARE

Giliran Nasabah Bank Jadi Sasaran Petugas Pajak Promosikan PPS

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:49 WIB
KOTA BANJARMASIN

Perda Baru Dirancang, Atur Pungutan Pajak Atas Perdagangan Online

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:35 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terbit Surat Edaran Soal P3B, KPP Diminta Samakan Pemahaman

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terlalu Sering Ditanya Soal Pajak Kendaraan, Begini Jawaban DJP

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Simak! Ini Deret Stimulus untuk Pulihkan Sektor Otomotif dan Properti

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Pasal 21 Naik, Kemenkeu: Upah Pegawai Mulai Membaik

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sambut Pajak Minimum Global, Insentif Pengganti Tax Holiday Belum Siap