Review
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 14:42 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Sabtu, 23 Mei 2020 | 12:52 WIB
ANALISIS PAJAK
Sabtu, 23 Mei 2020 | 10:30 WIB
MENGHADAPI COVID-19 DENGAN PAJAK DAERAH (4)
Fokus
Data & alat
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 MEI-2 JUNI 2020
Reportase

Tingkat Keterperiksaan Wajib Pajak Masih Rendah

A+
A-
2
A+
A-
2
Tingkat Keterperiksaan Wajib Pajak Masih Rendah

Ilustrasi gedung DJP. 

JAKARTA, DDTCNews – Rasio cakupan pemeriksaan (audit coverage ratio/ACR) yang dilakukan Ditjen Pajak (DJP) menunjukkan tren kenaikan. Namun, indikator yang mengukur tingkat keterperiksaan wajib pajak (WP) ini masih berada di bawah standar internasional 3%—5%.

Berdasarkan Laporan Kinerja (Lakin) 2018 DJP, realisasi ACR WP orang pribadi (OP) mencapai 0,62%, melebihi target 0,39%. Sementara, ACR WP badan tercatat sebesar 3,23%. Angka untuk WP badan ini juga melebihi target yang ditetapkan sebesar 2,32%.

“ACR dihitung berdasarkan hasil pembagian antara WP badan maupun OP yang diperiksa dengan jumlah WP terdaftar wajib SPT,” demikian penjelasan DJP dalam laporan tersebut, seperti dikutip pada Selasa (14/5/2019).

Baca Juga: Saat Masa Pandemi Covid-19, DJP Tetap Lakukan Pemeriksaan Wajib Pajak

ACR untuk WP OP dan WP badan tercatat mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada 2016 dan 2017, ACR WP OP tercatat sebesar 0,36% dan 0,45%. Sementara itu, AC WP Badan pada 2016 dan 2017 masing-masing tercatat sebesar 2% dan 2,87%.

Adapun standar besaran ACR dari International Monetary Fund (IMF) sebesar 3%—5%. Dengan demikian, tingkat keterperiksaan WP badan sudah berada dalam kisaran yang disarankan. Sementara, tingkat keterperiksaan WP OP masih minim.

Indikator kinerja utama ACR, menurut DJP, bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan stakeholders dan kepatuhan WP agar dapat menunjang penerimaan negara melalui efektivitas kegiatan pemeriksaan yang bisa memunculkan deterrent effect.

Baca Juga: Pemberian Insentif Masih Berlanjut, Ini 4 Pilar Kebijakan Pajak 2021

Pada tahun lalu, ada beberapa langkah yang sudah dilakukan DJP untuk mencapai target ACR. Pertama, menerbitkan regulasi terkait dengan rencana dan strategi pemeriksaan, salah satunya adalah Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan.

Kedua, menerbitkan instruksi pemeriksaan khusus yang dilakukan dalam beberapa tahap, termasuk memperkenalkan fungsi Komite Perencanaan Pemeriksaan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas bahan baku pemeriksaan (DSPP).

Ketiga, mengatur secara mendetail strategi pemeriksaan secara khusus pada KPP pada Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP WP Besar, dan KPP Madya seluruh Indonesia (32 KPP Penentu Penerimaan), serta KPP Pratama. Keempat, melakukan koordinasi dan monitoring serta evaluasi atas kegiatan pemeriksaan selama 2018. (kaw)

Baca Juga: Proses Pemeriksaan di Pengadilan Pajak
Topik : pemeriksaan, audit coverage ratio
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 26 Februari 2020 | 17:35 WIB
AUDIT TVRI
Rabu, 12 Februari 2020 | 07:00 WIB
DITJEN PAJAK
Selasa, 11 Februari 2020 | 19:46 WIB
PEMERIKSAAN PAJAK
Selasa, 11 Februari 2020 | 11:55 WIB
PEMERIKSAAN
berita pilihan
Senin, 25 Mei 2020 | 14:33 WIB
PENGADILAN PAJAK (12)
Senin, 25 Mei 2020 | 13:52 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 25 Mei 2020 | 13:12 WIB
KINERJA FISKAL
Senin, 25 Mei 2020 | 12:01 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 11:38 WIB
PELAYANAN PEMERINTAH
Senin, 25 Mei 2020 | 11:00 WIB
TIPS PAJAK UMKM
Senin, 25 Mei 2020 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK