Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Tingkat Keterperiksaan Wajib Pajak Masih Rendah

2
2

Ilustrasi gedung DJP. 

JAKARTA, DDTCNews – Rasio cakupan pemeriksaan (audit coverage ratio/ACR) yang dilakukan Ditjen Pajak (DJP) menunjukkan tren kenaikan. Namun, indikator yang mengukur tingkat keterperiksaan wajib pajak (WP) ini masih berada di bawah standar internasional 3%—5%.

Berdasarkan Laporan Kinerja (Lakin) 2018 DJP, realisasi ACR WP orang pribadi (OP) mencapai 0,62%, melebihi target 0,39%. Sementara, ACR WP badan tercatat sebesar 3,23%. Angka untuk WP badan ini juga melebihi target yang ditetapkan sebesar 2,32%.

“ACR dihitung berdasarkan hasil pembagian antara WP badan maupun OP yang diperiksa dengan jumlah WP terdaftar wajib SPT,” demikian penjelasan DJP dalam laporan tersebut, seperti dikutip pada Selasa (14/5/2019).

Baca Juga: Kejar Setoran 92% Target, DPR & Pemerintah Sepakati 6 Langkah Ini

ACR untuk WP OP dan WP badan tercatat mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada 2016 dan 2017, ACR WP OP tercatat sebesar 0,36% dan 0,45%. Sementara itu, AC WP Badan pada 2016 dan 2017 masing-masing tercatat sebesar 2% dan 2,87%.

Adapun standar besaran ACR dari International Monetary Fund (IMF) sebesar 3%—5%. Dengan demikian, tingkat keterperiksaan WP badan sudah berada dalam kisaran yang disarankan. Sementara, tingkat keterperiksaan WP OP masih minim.

Indikator kinerja utama ACR, menurut DJP, bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan stakeholders dan kepatuhan WP agar dapat menunjang penerimaan negara melalui efektivitas kegiatan pemeriksaan yang bisa memunculkan deterrent effect.

Baca Juga: Ditjen Pajak: Setoran PPN Masih Tertekan

Pada tahun lalu, ada beberapa langkah yang sudah dilakukan DJP untuk mencapai target ACR. Pertama, menerbitkan regulasi terkait dengan rencana dan strategi pemeriksaan, salah satunya adalah Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan.

Kedua, menerbitkan instruksi pemeriksaan khusus yang dilakukan dalam beberapa tahap, termasuk memperkenalkan fungsi Komite Perencanaan Pemeriksaan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas bahan baku pemeriksaan (DSPP).

Ketiga, mengatur secara mendetail strategi pemeriksaan secara khusus pada KPP pada Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP WP Besar, dan KPP Madya seluruh Indonesia (32 KPP Penentu Penerimaan), serta KPP Pratama. Keempat, melakukan koordinasi dan monitoring serta evaluasi atas kegiatan pemeriksaan selama 2018. (kaw)

Baca Juga: Mantan PM Najib Digugat Pajak Rp5,7 Triliun

“ACR dihitung berdasarkan hasil pembagian antara WP badan maupun OP yang diperiksa dengan jumlah WP terdaftar wajib SPT,” demikian penjelasan DJP dalam laporan tersebut, seperti dikutip pada Selasa (14/5/2019).

Baca Juga: Kejar Setoran 92% Target, DPR & Pemerintah Sepakati 6 Langkah Ini

ACR untuk WP OP dan WP badan tercatat mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada 2016 dan 2017, ACR WP OP tercatat sebesar 0,36% dan 0,45%. Sementara itu, AC WP Badan pada 2016 dan 2017 masing-masing tercatat sebesar 2% dan 2,87%.

Adapun standar besaran ACR dari International Monetary Fund (IMF) sebesar 3%—5%. Dengan demikian, tingkat keterperiksaan WP badan sudah berada dalam kisaran yang disarankan. Sementara, tingkat keterperiksaan WP OP masih minim.

Indikator kinerja utama ACR, menurut DJP, bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan stakeholders dan kepatuhan WP agar dapat menunjang penerimaan negara melalui efektivitas kegiatan pemeriksaan yang bisa memunculkan deterrent effect.

Baca Juga: Ditjen Pajak: Setoran PPN Masih Tertekan

Pada tahun lalu, ada beberapa langkah yang sudah dilakukan DJP untuk mencapai target ACR. Pertama, menerbitkan regulasi terkait dengan rencana dan strategi pemeriksaan, salah satunya adalah Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan.

Kedua, menerbitkan instruksi pemeriksaan khusus yang dilakukan dalam beberapa tahap, termasuk memperkenalkan fungsi Komite Perencanaan Pemeriksaan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas bahan baku pemeriksaan (DSPP).

Ketiga, mengatur secara mendetail strategi pemeriksaan secara khusus pada KPP pada Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP WP Besar, dan KPP Madya seluruh Indonesia (32 KPP Penentu Penerimaan), serta KPP Pratama. Keempat, melakukan koordinasi dan monitoring serta evaluasi atas kegiatan pemeriksaan selama 2018. (kaw)

Baca Juga: Mantan PM Najib Digugat Pajak Rp5,7 Triliun
Topik : pemeriksaan, audit coverage ratio
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 08 Juli 2019 | 18:02 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Selasa, 04 Desember 2018 | 14:21 WIB
KEBIJAKAN ANGGARAN
Senin, 24 Oktober 2016 | 14:02 WIB
TAX AMNESTY
Kamis, 25 April 2019 | 13:16 WIB
PEMBANGKIT LISTRIK
Jum'at, 26 April 2019 | 18:57 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 November 2018 | 14:53 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Kamis, 06 Juni 2019 | 08:15 WIB
REFORMASI PAJAK
Rabu, 10 Juli 2019 | 10:31 WIB
INSENTIF FISKAL
Selasa, 07 Mei 2019 | 15:33 WIB
REFORMA AGRARIA
Rabu, 10 Juli 2019 | 12:54 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Selasa, 07 Mei 2019 | 16:20 WIB
INSENTIF FISKAL