AMERIKA SERIKAT

Tingkat Inflasi Melonjak, BBM Diusulkan Bebas Pajak

Muhamad Wildan | Kamis, 17 Februari 2022 | 12:00 WIB
Tingkat Inflasi Melonjak, BBM Diusulkan Bebas Pajak

Ilustrasi. 

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Pemerintah AS dan anggota parlemen dari Partai Demokrat mempertimbangkan untuk membebaskan BBM dari pajak.

Rencananya, BBM akan mendapatkan fasilitas pembebasan pajak hingga akhir 2022. Harapannya, fasilitas ini dapat menekan laju inflasi di AS yang mulai melonjak dalam beberapa bulan terakhir.

"Idenya adalah menangguhkan pajak bahan bakar selama 2022 untuk seluruh konsumen di AS. Saya kira itu hal yang perlu dilakukan," ujar Senator AS dari Partai Demokrat Mark Kelly, dikutip Kamis (17/2/2022).

Baca Juga:
Pilar 1 Tak Kunjung Dilaksanakan, Kanada Bersiap Kenakan Pajak Digital

Untuk diketahui, tarif pajak atas BBM di AS sesungguhnya hanya sebesar 18,4 sen per galon. Tarif pajak BBM tercatat tidak pernah naik sejak tahun 1993.

Untuk saat ini harga BBM di AS secara rata-rata mencapai US$3,49 per galon. Tepat setahun yang lalu, harga rata-rata tercatat hanya senilai US$2,5 per galon.

Senator AS dari Partai Demokrat mengatakan pembebasan pajak perlu diberikan guna membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga dalam beberapa waktu terakhir.

Baca Juga:
Inggris Beri Insentif PPN untuk Produk Rumah Tangga yang Disumbangkan

"Kita harus mencari cara untuk menurunkan. Pembebasan pajak ini akan membantu rumah tangga pekerja," ujar Hassan seperti dilansir foxbusiness.com.

Pihak pemerintah pun mengungkapkan akan menggunakan segala cara untuk menurunkan harga bahan bakar. "Kami melihat semua opsi untuk menurunkan harga. Presiden [Joe Biden] telah menyetujui pendistribusian 50 juta barel minyak dari Strategic Petroleum Reserve. Opsi-opsi lainnya masih terus dipertimbangkan," ujar Juru Bicara White House Emilie Simons.

Untuk diketahui, inflasi di AS tercatat mengalami lonjakan dalam beberapa bulan terakhir. Pada Januari 2022 inflasi tercatat mencapai 7,5%, tertinggi dalam 40 tahun terakhir. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 19 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Segera Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online

Jumat, 19 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jangan Diabaikan, Link Aktivasi Daftar NPWP Online Cuma Aktif 24 Jam

BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT atas Makanan dan Minuman?

Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan

Jumat, 19 April 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Meski Tidak Lebih Bayar, WP Tetap Bisa Diperiksa Jika Status SPT Rugi

Jumat, 19 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Segera Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online

Jumat, 19 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jangan Diabaikan, Link Aktivasi Daftar NPWP Online Cuma Aktif 24 Jam

Jumat, 19 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kring Pajak Jelaskan Syarat Piutang Tak Tertagih yang Dapat Dibiayakan

Jumat, 19 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Persilakan WP Biayakan Natura Asal Penuhi 3M