Tidak Semua Hotel dan Restoran Dapat Dana Hibah, Ini Kata Menparekraf

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio meminta pelaku usaha memahami kriteria dan mekanisme penyaluran dana hibah pariwisata. Tidak semua hotel dan restoran dapat memperoleh dana hibah tersebut.

Wishnutama mengatakan semua ketentuan mengenai dana hibah tersebut telah tertuang dalam Keputusan Menparekraf Nomor KM/704/PL/07.02/M-K/2020. Pada beleid tersebut, terdapat petunjuk teknis penyaluran hibah pariwisata untuk program pemulihan ekonomi nasional 2020.

"Untuk memanfaatkan program ini, para pelaku industri hotel dan restoran perlu memahami kriteria dan mekanisme dalam memperoleh dana hibah pariwisata ini," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (11/11/2020).

Wishnutama menjelaskan program dana hibah tersebut untuk membantu pemerintah daerah serta industri hotel dan restoran yang saat ini mengalami tekanan akibat pandemi Covid-19. Pendapatan asli daerah (PAD) kini seret di tengah turunnya pendapatan pelaku usaha.

Pemerintah pun menyusun sejumlah kriteria pemda dan pengusaha penerima hibah pariwisata. Kriterianya antara lain beroperasi di wilayah yang tercakup dalam 10 destinasi superprioritas (DSP), 5 destinasi pariwisata prioritas (DPP), ibu kota provinsi, destinasi branding, daerah dengan realisasi pajak hotel dan restoran minimal 15% dari PAD 2019, serta daerah yang termasuk 100 calender of event (COE).

Pemerintah telah menyiapkan dana hibah pariwisata senilai total Rp3,3 triliun. Mengenai pembagiannya, akan diserahkan kepada pemda dengan komposisi pemanfaatan 70% untuk memberi bantuan langsung kepada industri hotel dan restoran serta 30% untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif oleh pemda.

Wishnutama menambahkan kelompok usaha yang berhak menerima dana hibah pariwisata yakni hotel dan restoran yang memenuhi sejumlah kriteria. Misalnya, hotel dan restoran yang masuk dalam data wajib pajak 2019 pada daerah penerima hibah, serta hotel dan restoran yang masih berdiri dan masih beroperasi hingga pelaksanaan dana hibah pariwisata.

Kemudian, hotel dan restoran juga wajib memiliki izin berusaha – yaitu Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) – yang masih berlaku serta membayar dan memiliki bukti pembayaran pajak hotel dan pajak restoran pada 2019.

Pemerintah menyerahkan wewenang untuk mengatur mekanisme pendaftaran hingga pengumuman kepada pemda walaupun dengan tetap memperhatikan petunjuk teknis sesuai Kepmenaker. Wishnutama pun meminta pelaku industri hotel dan restoran langsung menghubungi pemda masing-masing untuk memperoleh informasi lebih lanjut.

"Saya harap pemerintah daerah dapat membantu memberikan informasi kepada pelaku industri hotel dan restoran terkait mekanisme dana hibah pariwisata 2020. Ini agar pelaku industri hotel dan pariwisata bisa segera memanfaatkan dana hibah ini untuk membangkitan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif," ujarnya. (kaw)