Fokus
Literasi
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Tidak Hanya Kasino, Tarif PPh yang Rendah Jadi Daya Tarik Negara Ini

A+
A-
1
A+
A-
1
Tidak Hanya Kasino, Tarif PPh yang Rendah Jadi Daya Tarik Negara Ini

MAKAU dikenal sebagai daerah administrasi khusus China yang memiliki otonomi sendiri seperti Hong Kong. Makau juga dijuluki Las Vegas-nya Asia. Terletak di Asia Timur, negara ini berbatasan langsung dengan Laut China Selatan dan China.

Dijuluki juga sebagai The Sin City of Asia karena The Venetian Macao-nya, Makau juga menjadi salah satu negara terpadat di dunia. Dengan ukuran wilayah lebih dari 32,9 km2, negara tersebut dihuni sekitar 679.000 jiwa.

Kegiatan ekspor, pariwisata, dan kasino menjadi sumber utama penghasilan negara bekas jajahan Portugis ini. World Bank mencatat produk domestik bruto (PDB) Makau mencapai US$55,15 miliar. Namun, pada 2020, nilai PDB tersebut turun sangat drastis menjadi US$24,33 miliar.

Baca Juga: Utang Pajak Dilunasi, Rekening Milik WP Ini Kembali Dibuka Blokirnya

Berbeda dengan negara lain, Makau menerima 2 jenis mata uang dalam transaksi ekonomi. Pertama, mata uang resmi Makau, yaitu Macau Pataca (MOP) atau sering disebut dengan Pataca. Kedua, dolar Hong Kong.

Sistem Perpajakan

MAKAU dikenal sebagai salah satu tax haven country. Negara tersebut menawarkan kemudahan aturan pajak serta tarif pajak yang sangat rendah bila dibandingkan dengan negara lain. Hal tersebut berlaku baik untuk wajib pajak badan maupun orang pribadi.

Di negara ini, wajib pajak badan terbagi menjadi 2 kategori, yaitu grup A dan grup B. Grup A dalah wajib pajak dengan modal mencapai MOP1 juta atau memiliki rata-rata profit MOP1 juta per tahun selama 3 tahun berturut-turut. Pajak terutang dinilai sesuai dengan Surat Pemberitahuan (SPT).

Baca Juga: Windfall Komoditas Bakal Berakhir, Pajak Hanya Tumbuh 6,7% Tahun Depan

Sementara wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan tersebut akan tergabung dalam grup B. Wajib pajak kelompok ini tidak melakukan pembukuan dan pencatatan secara komprehensif. Pajak penghasilan akan dihitung The Macau Finance Service Bureau (MFB) berdasarkan pada deemed profit.

Pajak tidak akan dikenakan kepada perusahaan yang memiliki profit kurang dari MOP32.000. Lebih dari itu hingga MOP300.000 akan dikenakan tarif 3% sampai dengan 9%. Selanjutnya, apabila penghasilan melebihi MOP300.000 maka akan dikenakan tarif 12%.

Untuk wajib pajak orang pribadi (OP) akan dikenakan pajak selama mereka menerima atau memperoleh penghasilan dari kegiatan yang dilakukan Makau. Pajak juga akan tetap dikenakan terhadap individu yang mendapat penghasilan bersumber dari negara ini.

Baca Juga: Cetak Sejarah, Penerimaan Perpajakan 2023 Tembus Rp2.000 Triliun

Penghasilan yang bersumber selain dari negara ini tidak akan dikenakan pajak. Selain itu, Makau juga memberikan perlakuan yang sama terhadap wajib pajak OP warga negara dan bukan warga negara.

Tarif pajak tersebut dimulai dari 7% untuk penghasilan mulai dari MOP144.001 hingga 12% untuk penghasilan lebih dari MOP424.000. Rendahnya tarif pajak tersebut juga dapat dinikmati oleh nonwarga negara. Syaratnya, mereka harus memiliki izin bekerja.

Tidak seperti negara lain, perusahaan-perusahaan di Makau memberikan tunjangan terkait dengan kelahiran, kematian, juga pemakaman kepada para karyawan. Tunjangan ini kemudian dapat menjadi pengurang pajak mereka dengan batas tertentu.

Baca Juga: Utang Pajak Rp1,24 Miliar Belum Dilunasi, Rekening WP Disita Fiskus

Dari sisi penerima penghasilan, tunjangan kelahiran tidak dikenakan pajak dengan syarat kurang dari MOP5.460. Untuk tunjangan pemakaman, batas tidak kena pajaknya adalah MOP5.005. Sementara untuk tunjangan kematian, batas tidak kena pajaknya adalah kurang dari remunerasi 6 bulan.

Layaknya Indonesia, Makau memiliki pajak sejenis Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yaitu stamp duty. Ada 3 kategori transaksi pengenaan pajak ini. Pertama, penyerahan immoveable property dengan tarif berkisar antara 1% hingga 3%.

Kedua, special stamp duty dengan tarif 10% hingga 20%. Skema pajak ini berlaku untuk penyerahan atas properti komersial, kantor, lahan parkir motor, dan lain-lain.

Baca Juga: Sengketa Perbedaan Interpretasi dalam Menetapkan Besaran Sanksi Bunga

Ketiga, residential property dengan tarif 10,5%. Bea tersebut dikenakan terhadap penyerahan residential property yang dilakukan korporasi, pemilik tunggal, atau bukan penduduk.

Uniknya, negara ini tidak memberlakukan value-added tax (VAT) ataupun goods and services tax (GST). Selain itu, tidak ada aturan spesifik terkait CFC Rules, general anti-avoidance rules (GAAR), specific anti-avoidance rules (SAAR), dan ketentuan transfer pricing.

Namun demikian, MFB secara mandiri akan memeriksa transaksi yang terjadi antarpihak yang memiliki hubungan istimewa. Transaksi tersebut akan diuji sesuai dengan arm’s length principle dan justifikasi komersialnya.

Baca Juga: Belanja Perpajakan 2021 Capai Rp309 Triliun, Tumbuh 23 Persen

Dalam konteks perpajakan internasional, Makau belum memiliki tax treaty dengan Indonesia. Sejauh ini, negara perairan tersebut telah mempunyai double tax treaty dengan China, Portugal, Republik Mozambik, Kape Republik, Vietnam, dan Hong Kong. (Sandri/kaw)



Baca Juga: Penerimaan 2023 Ditargetkan Rp2.443 T, Jokowi Singgung Reformasi Pajak
Topik : profil negara, profil perpajakan Makau, Makau, kajian pajak, pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 15 Agustus 2022 | 15:49 WIB
AGENDA PAJAK

Gratis! Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia Gelar Webinar, Mau?

Senin, 15 Agustus 2022 | 15:00 WIB
PER-11/PJ/2022

Aturan PER-11/PJ/2022 Berlaku Bulan Depan, Simak Ketentuan Transisinya

Senin, 15 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KABUPATEN BATANG

Warga Ogah Bayar Denda PBB, Pemkab Adakan Pemutihan Pajak

Senin, 15 Agustus 2022 | 14:14 WIB
PELAYANAN PAJAK

Info dari DJP, e-Filing Tidak Bisa Diakses Wajib Pajak Sementara Waktu

berita pilihan

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KPP PRATAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

Utang Pajak Dilunasi, Rekening Milik WP Ini Kembali Dibuka Blokirnya

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:03 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Windfall Komoditas Bakal Berakhir, Pajak Hanya Tumbuh 6,7% Tahun Depan

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Cetak Sejarah, Penerimaan Perpajakan 2023 Tembus Rp2.000 Triliun

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA CILACAP

Utang Pajak Rp1,24 Miliar Belum Dilunasi, Rekening WP Disita Fiskus

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Perbedaan Interpretasi dalam Menetapkan Besaran Sanksi Bunga

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:00 WIB
BELANJA PERPAJAKAN

Belanja Perpajakan 2021 Capai Rp309 Triliun, Tumbuh 23 Persen

Selasa, 16 Agustus 2022 | 16:15 WIB
RAPBN 2023

Defisit 2023 Dipatok 2,85% PDB, Jokowi Ungkap Strategi Pembiayaannya

Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:30 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Penerimaan 2023 Ditargetkan Rp2.443 T, Jokowi Singgung Reformasi Pajak

Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:17 WIB
RAPBN 2023

Jokowi Pasang Target Pertumbuhan Ekonomi 2023 di Level 5,3%

Selasa, 16 Agustus 2022 | 14:55 WIB
RAPBN 2023

Jokowi Sampaikan RAPBN 2023 kepada DPR, Begini Perinciannya