PENERIMAAN BEA

Tidak Ada Ekspor Mineral Mentah, Penerimaan Bea Keluar Anjlok

Dian Kurniati | Selasa, 11 Februari 2020 | 11:55 WIB
Tidak Ada Ekspor Mineral Mentah, Penerimaan Bea Keluar Anjlok

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi 

JAKARTA, DDTCNews—Ditjen Bea Cukai memastikan tidak ada ekspor mineral tambang mentah sepanjang Januari 2020, setelah dilarang Presiden Joko Widodo.

Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi mengaku potensi penerimaan dari bea keluar mineral selama ini mencapai triliunan rupiah. Meski begitu, Ditjen Bea Cukai masih optimistis mencapai target penerimaan bea dan cukai tahun ini.

"Kami tidak merasakan kehilangan penerimaan. (Berapa pun) yang tidak ter-collect karena memang dilarang, ya enggak apa-apa. Yang penting ekonomi nasional bisa mendapatkan nilai tambah dari kebijakan itu," katanya di Jakarta, Senin (10/2/2020).

Baca Juga:
Dirjen Anggaran Sebut Surplus APBN 2024 Tak Bakal Setinggi Tahun Lalu

Berdasarkan data Customs-Excise Information System and Automation (CEISA) Bea Cukai, realisasi penerimaan bea keluar sepanjang Januari 2020 mencapai Rp173 miliar. Nilai itu anjlok 48% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp333 miliar.

Sebagai contoh, penerimaan bea keluar dari kspor nikel mentah sepanjang Januari-Oktober mencapai Rp1,1 triliun.

Heru menjelaskan fungsi bea cukai bukan sekadar penerimaan. Menurutnya, tugas DJBC yang lebih besar adalah berpartisipasi dalam mendukung kebijakan yang bisa meningkatkan perekonomian nasional.

Baca Juga:
Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Ditanya mengenai dampak pelarangan ekspor mineral terhadap ekonomi, Heru menilai efek pelarangan terhadap ekspor produk hasil hilirisasi memerlukan jeda. Bagaimanapun, industri hilirisasi memerlukan waktu untuk berproduksi.

Pemerintah sebelumnya melarang ekspor mineral mentah per Januari 2020. Komisi Uni Eropa bahkan merespons kebijakan itu dengan mengancam bakal menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Namun, Jokowi tidak memusingkan ancaman gugatan ke WTO. Dia justru memerintahkan para menteri untuk menyiapkan pengacara terbaik untuk menghadapi gugatan itu, dan yakin bisa menang atas Uni Eropa. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara