Review
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 22 Juli 2020 | 11:59 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 21 Juli 2020 | 09:01 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Jum'at, 31 Juli 2020 | 15:15 WIB
STATISTIK REZIM PAJAK
Rabu, 29 Juli 2020 | 09:35 WIB
KURS PAJAK 29 JULI-4 AGUSTUS 2020
Selasa, 28 Juli 2020 | 17:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PERPAJAKAN
Komunitas
Minggu, 02 Agustus 2020 | 10:30 WIB
FAQIH RUSDIANA
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 12:01 WIB
MADONNA:
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 09:56 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 29 Juli 2020 | 11:01 WIB
DDTC PODTAX
Reportase

Think Tank AS: Pajak Transaksi Elektronik Indonesia Diskriminatif

A+
A-
4
A+
A-
4
Think Tank AS: Pajak Transaksi Elektronik Indonesia Diskriminatif

Ilustrasi. (taxfoundation.org)

WASHINGTON, DDTCNews – Lembaga think tank yang berbasis di Amerika Serikat (AS), Tax Foundation, menilai kebijakan pajak transaksi elektronik (PTE) yang dimuat dalam Undang-Undang (UU) No.2 Tahun 2020 bersifat diskriminatif.

Hal ini disampaikan oleh Tax Foundation atas permintaan komentar publik dari Kantor Perwakilan Dagang AS (United States Trade Representative/USTR) atas inisiasi investigasi terhadap pajak digital 10 negara, termasuk Indonesia.

“Karena ditargetkan pada penjual di luar negeri, kebijakan itu langsung membedakan antara bisnis domestik dan asing. Seperti DST [digital service tax] lainnya, kebijakan ini [PTE] mendiskriminasi ukuran dan sektor bisnis, dan disusun sebagai pajak omzet,” tulis Tax Foundation, dikutip pada Jumat (10/7/2020).

Baca Juga: DJP Kirim Email untuk 174.000 Wajib Pajak Strategis, Ada Apa?

Tax Foundation menilai ada perbedaan secara substansi pengenaan PTE dengan pajak penghasilan (PPh) yang berlaku untuk entitas bisnis lain di Indonesia. Karena kurangnya perincian tentang kebijakan ini, Tax Foundation masih sulit memahami dampak penuh kebijakan tersebut.

Di sisi lain, Tax Foundation mengatakan bisnis e-commerce nonresiden yang tidak memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan bakal mendapat pengenaan PTE. Padahal, sesuai dengan UU 2/2020, PTE tetap dikenakan bagi pedagang, penyedia jasa, atau penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) luar negeri yang telah memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan.

Namun, pengenaan PTE diberikan ketika pedagang, penyedia jasa, atau PPMSE luar negeri yang memenuhui kriteria kehadiran ekonomi signifikan tidak dapat ditetapkan sebagai bentuk usaha tetap (BUT) karena penerapan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B). Simak artikel ‘Apa itu Pajak Transaksi Elektronik?’.

Baca Juga: Orientasi Pajak Digital Perlu Diubah, Ini Alasan Negosiator Top AS

Pemerintah menetapkan tiga ketentuan kehadiran ekonomi signifikan yaitu pertama, peredaran bruto konsolidasi grup usaha sampai dengan jumlah tertentu. Kedua, penjualan di Indonesia sampai dengan jumlah tertentu. Ketiga, pengguna aktif media digital di Indonesia sampai jumlah tertentu.

Namun, Pemerintah Indonesia belum merilis ketentuan lebih lanjut terkait dengan besaran tarif, dasar pengenaan, dan tata cara penghitungan pajak transaksi elektronik sebagaimana telah diterapkan di beberapa negara lain.

Berbeda dengan pajak pertambahan nilai (PPN) yang sudah diperinci melalui PMK 48/2020 – dan sudah berlaku mulai 1 Juli 2020, ketentuan mengenai PPh dan PTE ini masih belum diperinci oleh pemerintah dalam ketentuan teknis.

Baca Juga: Mulai Pungut Pajak, Netflix Naikkan Tarif Berlangganan

Dalam UU 2/2020 ditegaskan tarif, dasar pengenaan, dan tata cara penghitungan PPh dan PTE bagi pedagang, penyedia jasa, dan PPMSE luar negeri akan diatur dengan atau berdasarkan pada peraturan pemerintah (PP).

Sebelumnya,DJP berkomitmen untuk tidak serta merta menerapkan PTE. Otoritas akan menunggu tercapainya konsensus global sebagai solusi jangka panjang. Simak artikel ‘DJP: Belum Ada Perumusan Teknis PPh dan PTE Perusahaan Digital’. (kaw)

Baca Juga: DJP Beri Kelonggaran Waktu Pengajuan Insentif PPh Pasal 21 dan 25
Topik : pajak digital, pajak transaksi elektronik, PTE, DST, DJP, Tax Foundation, UU 2/2020
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 29 Juli 2020 | 18:30 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 29 Juli 2020 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 29 Juli 2020 | 17:10 WIB
PELAYANAN PAJAK
Rabu, 29 Juli 2020 | 17:00 WIB
SE-43/PJ/2020
berita pilihan
Senin, 03 Agustus 2020 | 19:22 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 03 Agustus 2020 | 17:38 WIB
CPNS KEMENKEU
Senin, 03 Agustus 2020 | 17:15 WIB
PMK 98/2020
Senin, 03 Agustus 2020 | 17:15 WIB
PROVINSI JAMBI
Senin, 03 Agustus 2020 | 17:11 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 03 Agustus 2020 | 16:49 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Senin, 03 Agustus 2020 | 16:13 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 03 Agustus 2020 | 16:10 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR
Senin, 03 Agustus 2020 | 15:54 WIB
PPN PRODUK DIGITAL