KENYA

Termasuk PNS, Warga di Negara Ini Demo Tolak Kenaikan Tarif Pajak

Dian Kurniati | Rabu, 07 Juni 2023 | 13:30 WIB
Termasuk PNS, Warga di Negara Ini Demo Tolak Kenaikan Tarif Pajak

Ilustrasi.

NAIROBI, DDTCNews - Warga Kenya melakukan demonstrasi untuk menolak RUU Keuangan yang akan menaikkan tarif beberapa jenis pajak di depan gedung parlemen.

Presiden William Ruto menyatakan pemerintah memerlukan anggaran yang memadai guna membantu orang miskin. Selain itu, sambungnya, RUU tersebut juga akan meningkatkan kepastian hukum di bidang keuangan negara.

"Ketentuannya diperlukan untuk memastikan stabilitas keuangan dan menciptakan lapangan kerja bagi kaum muda dengan membangun rumah baru yang dibiayai melalui pungutan perumahan," katanya, dikutip pada Rabu (7/6/2023).

Baca Juga:
Apakah Tas Mewah Dipungut PPnBM? Begini Aturannya

Pemerintah memiliki beberapa program di antaranya meningkatkan bantuan untuk masyarakat miskin sehingga harus meningkatkan kapasitas fiskal. Terlebih, pemerintah juga tengah dihadapkan pada tantangan berupa utang yang meningkat.

Meski demikian, usulan tersebut ternyata menuai penolakan dari masyarakat, termasuk para pegawai negeri sipil, dan lawan politik. Mereka memandang biaya hidup saat ini sudah terlalu tinggi sehingga tak perlu ada kenaikan tarif pajak.

Mulai dari Bahan Bakar Hingga Konten Digital

Pada RUU Keuangan, pemerintah mengusulkan kenaikan tarif PPN bahan bakar, pajak perumahan, dan pajak konten digital. PPN bahan bakar diusulkan naik menjadi 16% dan pajak perumahan naik menjadi 3%. Adapun RUU ini ditargetkan akan disahkan pada pekan depan.

Baca Juga:
Warga Sudah Bijak Pakai Kantong Plastik, Negara Ini Siap Hapus Cukai

Ratusan demonstran mendatangi parlemen untuk menolak pengesahan RUU itu. Saat demonstrasi, polisi juga menembakkan gas air mata dan menahan 11 pengunjuk rasa.

Partai oposisi Azimio La Umoja (Deklarasi Persatuan) turut menolak pengesahan RUU Keuangan lantaran bakal meningkatkan biaya hidup masyarakat. RUU itu dikhawatirkan bakal membawa Kenya kembali ke era 1980-an, ketika perekonomian memburuk.

Seperti dilansir voanews.com, serikat pekerja juga turut menyatakan protes terhadap RUU Keuangan pada pekan lalu. (rig)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 24 September 2023 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Apakah Tas Mewah Dipungut PPnBM? Begini Aturannya

Minggu, 24 September 2023 | 08:30 WIB PMK 80/2023

Ditjen Pajak Bisa Terbitkan SKP dan STP dengan Mata Uang Dolar AS

Minggu, 24 September 2023 | 08:00 WIB PENERIMAAN PAJAK

Harga Komoditas Menurun, Sri Mulyani Waspadai Efeknya ke Setoran Pajak

BERITA PILIHAN
Minggu, 24 September 2023 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Apakah Tas Mewah Dipungut PPnBM? Begini Aturannya

Minggu, 24 September 2023 | 08:30 WIB PMK 80/2023

Ditjen Pajak Bisa Terbitkan SKP dan STP dengan Mata Uang Dolar AS

Minggu, 24 September 2023 | 08:00 WIB PENERIMAAN PAJAK

Harga Komoditas Menurun, Sri Mulyani Waspadai Efeknya ke Setoran Pajak

Sabtu, 23 September 2023 | 18:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Perkuat Hubungan Ekonomi Kedua Yurisdiksi, Senat Dukung P3B AS-Taiwan

Sabtu, 23 September 2023 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Fenomena Jualan Lewat Medsos, Jokowi: Segera Disusun Regulasinya

Sabtu, 23 September 2023 | 14:00 WIB KP2KP BENGKAYANG

WP Bangun Ruko, Petugas Pajak Datang untuk Taksir PPN KMS Terutang

Sabtu, 23 September 2023 | 13:00 WIB KINERJA FISKAL

Posisi Utang Pemerintah Capai Rp7.870 Triliun Hingga Agustus 2023

Sabtu, 23 September 2023 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kemenkeu Sebut PPN PMSE Efektif Mengayomi Pengusaha Dalam Negeri

Sabtu, 23 September 2023 | 12:00 WIB PMK 66/2023

Pihak-Pihak yang Menjadi Penanggung Pajak WP OP dalam PMK 61/2023