Review
Kamis, 01 Desember 2022 | 16:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 November 2022 | 11:27 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 29 November 2022 | 15:48 WIB
KONSULTASI UU HPP
Kamis, 24 November 2022 | 09:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Reportase

Tekan Ketidakpatuhan, Pajak Transaksi Elektronik Diusulkan

A+
A-
0
A+
A-
0
Tekan Ketidakpatuhan, Pajak Transaksi Elektronik Diusulkan

Ilustrasi.

ACCRA, DDTCNews – Pemerintah Ghana berencana mengenakan pajak atas transaksi elektronik atau electronic transaction tax sebesar 1,75% pada tahun depan.

Pemerintah mengusulkan pajak transaksi elektronik tersebut dikenakan atas pembayaran-pembayaran elektronik seperti pembayaran secara elektronik kepada pedagang, transfer bank, hingga remitansi dari luar ke dalam negeri.

"Pajak ini akan dibayar pihak pengirim dan diusulkan untuk mulai dikenakan pada 2 Februari 2022," ujar Menteri Keuangan Ghana Ken Ofori-Atta, Senin (22/11/2021).

Baca Juga: Dokumen yang Wajib Dikenakan Bea Meterai, Ini Sanksinya Jika Tak Lunas

Pemerintah menemukan transaksi elektronik telah menjadi metode utama dalam pembayaran barang dan jasa di Ghana, melampaui metode pembayaran tunai. Data bank sentral juga menunjukkan nilai transaksi elektronik telah bertumbuh lebih dari 120% dalam 1 tahun.

Nanti, transaksi yang tidak melebihi US$14 per hari tidak akan dikenai pajak atas transaksi elektronik. Adapun pajak transaksi elektronik ini diusulkan untuk menekan ketidakpatuhan pajak yang timbul akibat shadow economy.

Pajak atas transaksi elektronik nantinya akan di-earmarking dan secara khusus akan digunakan untuk pengembangan keamanan siber, penyerapan tenaga kerja muda, pembangunan infrastruktur digital, dan belanja-belanja publik lainnya.

Baca Juga: Dapat SK Pensiun, ASN Diimbau Segera Ajukan Penonaktifan NPWP

"Pemerintah akan fokus untuk meningkatkan akses, menekan biaya, dan mempercepat akses internet sembari memperbaiki kualitas pelayanan publik," ujar menteri keuangan seperti dilansir Tax Notes International. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : ghana, pajak transaksi elektronik, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 30 November 2022 | 18:03 WIB
PRANCIS

Tax Ratio Negara OECD Sanggup Tembus 34,1% Pascapandemi Covid-19

Rabu, 30 November 2022 | 17:30 WIB
KABUPATEN KUNINGAN

Dibantu Kades Hingga Camat, Setoran PBB dan BPHTB Akhirnya Capai 100%

Rabu, 30 November 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Ingatkan Tak Semua Hibah Tanah atau Bangunan Bebas Pajak

Rabu, 30 November 2022 | 16:00 WIB
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jelang Penghapusan Data STNK, Pemutihan Pajak Kendaraan Diperpanjang

berita pilihan

Kamis, 01 Desember 2022 | 19:30 WIB
BEA METERAI

Dokumen yang Wajib Dikenakan Bea Meterai, Ini Sanksinya Jika Tak Lunas

Kamis, 01 Desember 2022 | 19:00 WIB
KP2KP PINRANG

Dapat SK Pensiun, ASN Diimbau Segera Ajukan Penonaktifan NPWP

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:48 WIB
PAJAK PENGHASILAN

Soal Penghitungan PPh Natura, DJP Minta Wajib Pajak Tunggu Ini

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:30 WIB
BEA METERAI

Awas! e-Meterai Tidak Boleh Menumpuk dengan Tanda Tangan

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:15 WIB
KP2KP SIDRAP

Bayar PPh Final 0,5%, WP UMKM Diimbau Lakukan Pencatatan Lebih Dulu

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:00 WIB
BADAN PUSAT STATISTIK

Ada Tren Kenaikan Harga Beras Hingga Telur Ayam Ras, Ini Kata BPS

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:47 WIB
UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

Catat! Upah Minimum Kabupaten/Kota Diumumkan Paling Lambat Pekan Depan

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:38 WIB
PMK 171/2022

Sri Mulyani Rilis Peraturan Baru Soal Pengelolaan Insentif Fiskal

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:34 WIB
KABUPATEN PONOROGO

Kepatuhan WP Membaik, Penerimaan Pajak Daerah Lampaui Target

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:18 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Masuk Desember, Belanja Pemerintah Pusat dan Pemda Bakal Dikebut