Fokus
Reportase
Perpajakan.id

Tax Ratio Jepang Masih Rendah, IMF Sarankan Tarif PPN Dinaikkan

A+
A-
0
A+
A-
0
Tax Ratio Jepang Masih Rendah, IMF Sarankan Tarif PPN Dinaikkan

Para pejalan kaki memakai masker pelindung berjalan di jalan di tengah pandemi penyakit virus korona (COVID-19) di Tokyo, Jepang, Sabtu (15/1/2022). ANTARA FOTO/REUTERS/Issei Kato/hp/cfo

TOKYO, DDTCNews - International Monetary Fund menyarankan Pemerintah Jepang untuk mengurangi stimulus dan meningkatkan tarif pajak setelah perekonomian pulih mengingat rasio pajak Negara Sakura tergolong rendah.

International Monetary Fund (IMF) menyebut rasio pajak (tax ratio) Jepang terpantau lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara G7 lainnya, seperti Amerika Serikat (AS), Inggris, Jerman, Prancis, Italia, dan Kanada.

"Opsi yang dapat diambil antara lain menaikkan tarif PPN, menguatkan sistem pajak properti, rasionalisasi insentif PPh orang pribadi, dan meningkatkan tarif pajak atas capital gains," tulis IMF dalam keterangan resmi, dikutip pada Jumat (28/1/2022).

Baca Juga: Ketidaksesuaian Penyetoran Pajak Belanja Daerah, KPP Bisa Minta Ini

Untuk diketahui, tarif PPN di Jepang saat ini hanyalah sebesar 10%. Tarif ini lebih rendah bila dibandingkan dengan tarif PPN di negara-negara OECD yang rata-rata mencapai 19,2% per Desember 2020.

Selain itu, IMF juga menyarankan Jepang untuk menghapuskan kebijakan pajak preferensial yang selama ini berlaku atas properti residensial. IMF juga memandang Jepang perlu merancang kebijakan baik dari belanja maupun dari sisi penerimaan.

Setelah pandemi usai dan ekonomi mengalami pemulihan, Jepang harus melanjutkan upayanya dalam menekan utang dan memangkas biaya kesehatan. Terlebih, belanja kesehatan bakal meningkat seiring dengan menuanya populasi Jepang dan meningkatnya penggunaan teknologi.

Baca Juga: Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

IMF menilai terdapat ruang untuk mengefisienkan belanja kesehatan dengan mendorong penggunaan obat generik, membatasi cakupan pelayanan kesehatan yang dapat ditanggung oleh pemerintah, dan memperpendek durasi perawatan tersebut.

Di sisi lain, Pemerintah Jepang baru-baru ini menghapus pembebasan PPN bagi mahasiswa asing di Jepang sebagai respons adanya kasus penjualan kembali barang konsumsi oleh mahasiswa untuk mengeruk keuntungan tanpa dikenai pajak. (rig)

Baca Juga: Di Negara Ini, Unggah Bukti Transaksi Kena Pajak Bisa Dapat Mobil Baru
Topik : jepang, tarif pajak, beban pajak, pajak, pajak internasional, tax ratio, PPN

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 15 Mei 2022 | 09:30 WIB
VIETNAM

Vietnam Susun Desain Reformasi Pajak Hingga 2030

Minggu, 15 Mei 2022 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Wajib Pajak yang Tak Merespons SP2DK Berpotensi Diperiksa DJP

Minggu, 15 Mei 2022 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut RI Miliki Reputasi yang Baik Karena Reformasi Pajak

Minggu, 15 Mei 2022 | 07:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Jangan Lupa! Faktur Pajak April Paling Lambat Diupload Hari Ini

berita pilihan

Senin, 16 Mei 2022 | 16:00 WIB
PER-19/PJ/2021

Ketidaksesuaian Penyetoran Pajak Belanja Daerah, KPP Bisa Minta Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 15:30 WIB
PER-19/PJ/2021

Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 14:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Pengecualian Ketentuan Faktur Pajak yang Dibuat PKP Pedagang Eceran

Senin, 16 Mei 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Bakal Evaluasi Aturan Pajak dari Luar Daerah Pabean

Senin, 16 Mei 2022 | 13:00 WIB
CHINA

Bantu UMKM dan Manufaktur, China Percepat Restitusi PPN

Senin, 16 Mei 2022 | 12:55 WIB
DATA PPS HARI INI

4,5 Bulan PPS Berjalan, Harta WP yang Diungkap Tembus Rp86,7 Triliun

Senin, 16 Mei 2022 | 12:30 WIB
KAMUS CUKAI

Apa Itu Pagu Penundaan dalam Pembayaran Cukai?

Senin, 16 Mei 2022 | 12:00 WIB
CALL FOR PAPER DJP 2022

DJP Adakan Lomba Penulisan Makalah dengan Total Hadiah Rp52,5 Juta

Senin, 16 Mei 2022 | 11:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Menginput Nomor Seri Faktur Pajak di e-Faktur Versi 3.2