BERITA TERKINI
Para pejalan kaki memakai masker pelindung berjalan di jalan di tengah pandemi penyakit virus korona (COVID-19) di Tokyo, Jepang, Sabtu (15/1/2022). ANTARA FOTO/REUTERS/Issei Kato/hp/cfo
TOKYO, DDTCNews - International Monetary Fund menyarankan Pemerintah Jepang untuk mengurangi stimulus dan meningkatkan tarif pajak setelah perekonomian pulih mengingat rasio pajak Negara Sakura tergolong rendah.
International Monetary Fund (IMF) menyebut rasio pajak (tax ratio) Jepang terpantau lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara G7 lainnya, seperti Amerika Serikat (AS), Inggris, Jerman, Prancis, Italia, dan Kanada.
"Opsi yang dapat diambil antara lain menaikkan tarif PPN, menguatkan sistem pajak properti, rasionalisasi insentif PPh orang pribadi, dan meningkatkan tarif pajak atas capital gains," tulis IMF dalam keterangan resmi, dikutip pada Jumat (28/1/2022).
Untuk diketahui, tarif PPN di Jepang saat ini hanyalah sebesar 10%. Tarif ini lebih rendah bila dibandingkan dengan tarif PPN di negara-negara OECD yang rata-rata mencapai 19,2% per Desember 2020.
Selain itu, IMF juga menyarankan Jepang untuk menghapuskan kebijakan pajak preferensial yang selama ini berlaku atas properti residensial. IMF juga memandang Jepang perlu merancang kebijakan baik dari belanja maupun dari sisi penerimaan.
Setelah pandemi usai dan ekonomi mengalami pemulihan, Jepang harus melanjutkan upayanya dalam menekan utang dan memangkas biaya kesehatan. Terlebih, belanja kesehatan bakal meningkat seiring dengan menuanya populasi Jepang dan meningkatnya penggunaan teknologi.
IMF menilai terdapat ruang untuk mengefisienkan belanja kesehatan dengan mendorong penggunaan obat generik, membatasi cakupan pelayanan kesehatan yang dapat ditanggung oleh pemerintah, dan memperpendek durasi perawatan tersebut.
Di sisi lain, Pemerintah Jepang baru-baru ini menghapus pembebasan PPN bagi mahasiswa asing di Jepang sebagai respons adanya kasus penjualan kembali barang konsumsi oleh mahasiswa untuk mengeruk keuntungan tanpa dikenai pajak. (rig)
