Berita
Sabtu, 18 September 2021 | 12:00 WIB
RUU HKPD
Sabtu, 18 September 2021 | 11:00 WIB
SEJARAH PAJAK DUNIA
Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD
Review
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 17 September 2021 | 16:56 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MAKAU
Jum'at, 17 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 17 September 2021 | 14:00 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 11:44 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 09:30 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Tax Amnesty untuk Pajak Kendaraan Digelar Sampai 30 September 2021

A+
A-
7
A+
A-
7
Tax Amnesty untuk Pajak Kendaraan Digelar Sampai 30 September 2021

Ilustrasi.

KUPANG, DDTCNews – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali memberikan tax amnesty untuk pajak kendaraan bermotor (PKB). Pemprov memberikan keringanan pokok pajak dan membebaskan denda PKB.

Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Zeth Sony Libing mengatakan program tersebut berlaku sejak 15 Juli 2021 hingga 30 September 2021. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) NTT No.28 tahun 2021

"Gubernur mengeluarkan kebijakan tax amnesty, yaitu memberikan pembebasan denda dan juga keringanan [pokok] pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak," ujar Zeth, dikutip pada Sabtu (17/7/2021).

Baca Juga: RUU HKPD Digodok, Ketentuan Pagu Minimal DAU Dihapus?

Zeth menjelaskan kebijakan tersebut dibuat untuk membantu masyarakat yang ekonominya terdampak pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut juga menjadi strategi untuk meningkatkan pendapatan pemerintah daerah dari pajak.

Program tax amnesty ini memberikan pembebasan baik atas denda maupun bunga PKB. Dia menyebut selama ini masyarakat yang terlambat membayar PKB akan dikenakan denda dan bunga. Namun, melalui program tax amnesty, denda dan bunga tersebut dibebaskan.

"Pemerintah membebaskan 100% denda dan bunga PKB. Jadi, meski dia terlambat bayar pajak, dengan aturan tax amnesty maka dia bebas denda dan bunga," ujarnya

Baca Juga: Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi

Program ini, sambung Zeth, juga memberikan keringanan atas pokok PKB. Dia menjelaskan, pemilik kendaraan roda 4 ke atas yang menunggak PKB diberikan pengurangan sebesar 5%. Sementara itu, pemilik kendaraan roda 2 diberikan pengurangan sebesar 10%.

"Jika wajib pajak terlambat membayar di atas 2 tahun, diberi keringanan pokok pajak. Jadi, ada pengurangan," imbuhnya.

Zeth mengatakan Pemprov NTT juga memberikan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) baik atas mutasi masuk ke daerah NTT maupun mutasi dalam daerah. Biaya untuk alih fungsi angkutan umum ke angkutan pribadi dan sebaliknya juga dibebaskan.

Baca Juga: DBH Perikanan Dihapus dalam RUU HKPD, Ini Alasannya

"Contoh pelat kuning ke hitam atau hitam ke kuning itu bebas biaya. Demikian juga pelat kuning yang mau bergabung dengan koperasi dibebaskan bea balik nama,” katanya seperti dilansir kupang.tribunnews.com. (kaw)

Topik : Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT, pajak daerah, pajak kendaraan bermotor, PKB, tax amnesty

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 15 September 2021 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Opsen Pajak?

Rabu, 15 September 2021 | 10:30 WIB
FISKAL DAERAH

Penerapan Open List dan Close List System dalam Rezim Pajak Daerah

Rabu, 15 September 2021 | 10:15 WIB
DESENTRALISASI FISKAL

Mau Reformasi Pajak Daerah? Perhatikan Aspek Penting Ini

Rabu, 15 September 2021 | 10:00 WIB
DESENTRALISASI FISKAL

Meningkatkan Pajak dan Retribusi Minim Distorsi Ekonomi

berita pilihan

Sabtu, 18 September 2021 | 12:00 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Digodok, Ketentuan Pagu Minimal DAU Dihapus?

Sabtu, 18 September 2021 | 11:00 WIB
SEJARAH PAJAK DUNIA

Dari Perkara Wiski Sampai Gender, Ini 10 Pemberontakan Pajak Terbesar

Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi

Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD

DBH Perikanan Dihapus dalam RUU HKPD, Ini Alasannya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB
PAJAK DALAM BERITA

WP Tak Diaudit Lebih Berisiko dan NPWP Bendahara Dihapus, Cek Videonya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:00 WIB
BELANDA

Kebijakan Baru PPN e-Commerce Eropa, Pelapak Online Perlu Tahu Ini

Sabtu, 18 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: DJP Kerahkan Pegawai ke Lapangan dan Tebar Email ke WP

Sabtu, 18 September 2021 | 06:00 WIB
KABUPATEN BANGLI

Tak Perlu Repot, Cek Tagihan Pajak PBB Bisa Lewat Aplikasi Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA

Multidisiplin Ilmu, Profesional Pajak Harus Tahu Ini