Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Tax Amnesty Jilid II Berpotensi Ubah Perilaku WP

2
2

Direktur Riset Center of Reform on Economic (CORE) Piter Abdullah (kanan) dalam Kongkow Bisnis Pas FM bertajuk 'Berharap Tax Amnesty Jilid II', Rabu (14/8/2019). (Foto: Das/DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNewsWacana untuk menggelar tax amnesty jilid II perlu disikapi secara mendalam. Perilaku wajib pajak diprediksi dapat berubah jika pemerintah jadi menggulirkan kembali program pengampunan pajak.

Direktur Riset Center of Reform on Economic (CORE) Piter Abdullah mengatakan implementasi tax amnesty jilid II berpotensi mengubah perilaku wajib pajak yang sudah patuh. Pasalnya, pemerintah melaksanakan kebijakan pengampunan pajak berulang.

"Apa yang disampaikan tentang tax amnesty jilid II itu harus hati-hati dengan adanya perubahan perilaku wajib pajak yang sudah patuh," katanya dalam Kongkow Bisnis Pas FM bertajuk 'Berharap Tax Amnesty Jilid II', Rabu (14/8/2019).

Baca Juga: Ditjen Pajak Luncurkan Pengawasan Kepatuhan Berbasis Risiko, Apa Itu?

Piter melanjutkan, idealnya tax amnesty dilakukan satu kali. Pasalnya, kebijakan pengampunan dari negara tidak dilakukan secara berulang dalam periode waktu yang berdekatan.

Melalui program pengampunan pajak yang berulang menimbulkan implikasi buruk bagi kepatuhan wajib pajak. Tax amnesty sejatinya ditujukan bagi wajib pajak yang tidak dan belum patuh. Pemberian pengampunan yang berulang berpotensi membuat wajib pajak patuh bergeser menjadi tidak patuh karena terbukanya pintu pengampunan dari negara.

"Tax amnesty jilid II akan membuat wajib pajak berpikir buat apa patuh, karena teori tax amnesty itu once in your life agar tidak memberikan kesempatan untuk perubahan perilaku wajib pajak," paparnya.

Baca Juga: Pemenuhan Kewajiban Pajak Jadi Syarat Permohonan Izin

Oleh karena itu, mengulang program tax amnesty seharusnya tidak menjadi prioritas untuk dilakukan pemerintah saat ini. Terlebih, insentif pajak sudah diberikan secara luas untuk pelaku usaha.

"Saat ini sudah diberikan insentif seperti tax holiday dan tax allowance untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Kemudian hasil tax amnesty yang sudah dilakukan dan ditambah dengan data AEoI menjadi sarana DJP memperluas basis pajak," imbuhnya. (Bsi)

Baca Juga: Ciptakan Kepatuhan Pajak Berkelanjutan, Ini Langkah Sri Mulyani

"Apa yang disampaikan tentang tax amnesty jilid II itu harus hati-hati dengan adanya perubahan perilaku wajib pajak yang sudah patuh," katanya dalam Kongkow Bisnis Pas FM bertajuk 'Berharap Tax Amnesty Jilid II', Rabu (14/8/2019).

Baca Juga: Ditjen Pajak Luncurkan Pengawasan Kepatuhan Berbasis Risiko, Apa Itu?

Piter melanjutkan, idealnya tax amnesty dilakukan satu kali. Pasalnya, kebijakan pengampunan dari negara tidak dilakukan secara berulang dalam periode waktu yang berdekatan.

Melalui program pengampunan pajak yang berulang menimbulkan implikasi buruk bagi kepatuhan wajib pajak. Tax amnesty sejatinya ditujukan bagi wajib pajak yang tidak dan belum patuh. Pemberian pengampunan yang berulang berpotensi membuat wajib pajak patuh bergeser menjadi tidak patuh karena terbukanya pintu pengampunan dari negara.

"Tax amnesty jilid II akan membuat wajib pajak berpikir buat apa patuh, karena teori tax amnesty itu once in your life agar tidak memberikan kesempatan untuk perubahan perilaku wajib pajak," paparnya.

Baca Juga: Pemenuhan Kewajiban Pajak Jadi Syarat Permohonan Izin

Oleh karena itu, mengulang program tax amnesty seharusnya tidak menjadi prioritas untuk dilakukan pemerintah saat ini. Terlebih, insentif pajak sudah diberikan secara luas untuk pelaku usaha.

"Saat ini sudah diberikan insentif seperti tax holiday dan tax allowance untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Kemudian hasil tax amnesty yang sudah dilakukan dan ditambah dengan data AEoI menjadi sarana DJP memperluas basis pajak," imbuhnya. (Bsi)

Baca Juga: Ciptakan Kepatuhan Pajak Berkelanjutan, Ini Langkah Sri Mulyani
Topik : tax amnesty II, kepatuhan pajak
Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 08 Juli 2019 | 18:02 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Minggu, 15 September 2019 | 16:20 WIB
PMK 128/2019
Minggu, 15 September 2019 | 16:15 WIB
PERTEMUAN MENKEU EROPA
Minggu, 15 September 2019 | 16:01 WIB
TARIF CUKAI ROKOK
Sabtu, 14 September 2019 | 15:12 WIB
PMK 128/2019
Sabtu, 14 September 2019 | 15:06 WIB
OMNIBUS LAW PERIZINAN
Jum'at, 13 September 2019 | 17:06 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Jum'at, 13 September 2019 | 16:48 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Jum'at, 13 September 2019 | 16:19 WIB
INVESTASI
Jum'at, 13 September 2019 | 14:25 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Jum'at, 13 September 2019 | 09:16 WIB
BERITA PAJAK HARI INI