Berita
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:13 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT
Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Tax Amnesty Jilid II, Apa Perlu?

A+
A-
2
A+
A-
2
Tax Amnesty Jilid II, Apa Perlu?

Ilustrasi. (foto: Setkab)

JAKARTA, DDTCNews – Wacana penerapan program pengampunan pajak (tax amnesty) jilid II yang bergulir akhir pekan lalu, masih menjadi soroton beberapa media nasional pada hari ini, Senin (5/8/2019).

Wacana itu muncul saat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hadir dalam diskusi bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) atau Kadin Talks, Jumat (2/8/2019). Ketua Kadin Indonesia Rosan Roeslani mengatakan banyak pelaku usaha yang menyesal tidak ikut tax amnesty.

“Kami masih dalam tahap awal menghimpun masukan-masukan tersebut. Kami cukup yakin, jumlah peserta akan bertambah lebih banyak jika pemerintah benar menggelar pengampunan pajak lagi,” kata Rosan.

Baca Juga: Catat! Kalau Sudah Rajin Bayar Pajak, Tak Perlu Ikut PPS

Menanggapi hal tersebut, Menkeu mengaku akan mempertimbangkan masukan dari pelaku usaha. Pemerintah, sambungnya, masih butuh banyak pertimbangan sebelum benar-benar merealisasikan wacana tax amnesty jilid II.

“Kalau bicara mungkin, pasti mungkin. Tapi apakah itu yang terbaik? Kita pertimbangkan secara matang untuk yang terbaik bagi Indonesia,” ujar Sri Mulyani.

Masih terkait dengan pelaku usaha, beberapa media juga menyoroti tentang rendahnya kepatuhan formal wajib pajak korporasi. Hingga Juli 2019, kepatuhan formal WP badan tercatat hanya 57,28%. Realisasi ini cenderung stagnan dibandingkan tahun lalu 58% dan lebih rendah dari 2017 sebesar 65%.

Baca Juga: Khawatir Muncul Sengketa, Pengusaha Nantikan Aturan Teknis UU HPP

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Ketegasan Pemerintah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui pelaksanaan program tax amnesty belum maksimal karena peserta yang turut serta kurang dari 1 juta. Namun, dia mengaku akan menimbang wacana penerapan tax amnesty jilid II.

Pemerintah, menurutnya, perlu juga menunjukkan ketegasan kepada para wajib pajak. “Kalau kami berikan amnesti, lalu tidak lama lagi kita berikan lagi, akan muncul pertanyaan bagaimana kita tahu nanti memang tidak akan ada lagi amnesti?”

Baca Juga: Data PPS 18 Januari 2022: Sudah 5.271 Wajib Pajak Ungkapkan Hartanya
  • Gerus Kepercayaan Masyarakat

Managing Partner DDTC Darussalam menilai tax amnesty jilid II akan lebih banyak menimbulkan dampak negatif daripada efek positifnya. Pengulangan program tax amnesty akan membuat wajib pajak (WP) cenderung memilih tidak patuh sembari menunggu kemungkinan pelaksanaan program serupa di masa mendatang.

Tax amnesty, menurutnya, sudah memberikan durasi yang cukup lama, yaitu 9 bulan. Sosialisasi juga sudah secara massif dilaksanakan. Otoritas juga sudah memberikan sosialisasi ke beberapa negara, seperti Singapura, Hongkong, China, Selandia Baru, Jepang, Malaysia, dan Inggris.

“Jadi, tidak ada alasan untuk tidak tahu bagi mereka yang tidak mengikuti tax amnesty. Yang pasti, tax amnesty jilid II ini riskan karena dapat meruntuhkan kepercayaan wajib pajak,” tutur Darussalam.

Baca Juga: Mulai Sekarang, Omzet Rp500 Juta WP OP UMKM Tidak Kena Pajak

Darussalam menganjurkan pemerintah untuk berfokus saja pada agenda reformasi paja yang mencakup proses bisnis, pengembangan informasi dan teknologi, organisasi, basis data, hingga revisi paket undang-undang perpajakan.

  • Sinyal yang Keliru

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji mengatakan idealnya pengampunan pajak hanya dilaksanakan sekali per generasi (once per generation). Menurutnya, pengampunan pajak juga kerap bertujuan untuk transisi ke era reformasi yang transparan dan penuh penegakan hukum.

“Adanya pengampunan pajak yang berulang justru bisa memberi sinyal yang keliru bagi masyarakat bahwa penegakan hukum belum bisa diterapkan secara optimal,” tegasnya.

Baca Juga: Data PPS 17 Januari 2022: Hampir 5.000 Wajib Pajak Sudah Ungkap Harta
  • Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Ditjen Pajak (DJP) Yon Arsal mengatakan sejumlah langkah akan dijalankan untuk meningkatkan kepatuhan WP badan. Salah satu langkah yang akan ditempuh yakni peningkatan pengawasan dan law enforcement.

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji mengatakan pemerintah perlu konsisten melakukan ekstensifikasi untuk memperbaiki basis data. Apalagi, pemerintah cenderung memperluas cakupan pengurangan dan pembebasan pajak.

  • Belanja Perpajakan Naik

Pemerintah mencatat realisasi belanja perpajakan atau tax expenditure lebih tinggi dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya. Belanja pajak pada 2018 diestimasi senilai Rp180 triliun atau 1,21% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Baca Juga: Kirim Email ke Wajib Pajak, DJP: PPS Tidak Ada Lagi di Masa Mendatang

Angka ini lebih tinggi dibandingkan pada 2016 yang tercatat senilai Rp143,5 triliun atau 1,16% PDB dan pada 2017 yang tercatat senilai Rp154,7 triliun atau 1,14% PDB. Hitungan ini diestimasi masih akan terus bergerak karena ada beberapa fasilitas yang dulu tidak dihitung mulai dimasukkan. (kaw)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, tax amnesty, tax amnesty jilid II, pengampunan pajak, AEoI

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 12 Januari 2022 | 09:15 WIB
DATA PPS HARI INI

Data 11 Januari 2022: Sebanyak 2.850 Wajib Pajak Sudah Ungkap Harta

Rabu, 12 Januari 2022 | 08:43 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

PMK Baru, Sri Mulyani Beri Lagi Insentif Pajak Ini Sampai Juni 2022

Selasa, 11 Januari 2022 | 17:11 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

WP Non-Peserta Tax Amnesty Baru Bisa Ikut PAS Final Mulai Juli 2022

Selasa, 11 Januari 2022 | 08:55 WIB
DATA PPS HARI INI

Data Per 10 Januari 2022: Deklarasi Dalam Negeri Tembus Rp1 Triliun

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! Kalau Sudah Rajin Bayar Pajak, Tak Perlu Ikut PPS

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi, Seperti Apa Risiko Sanksinya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:13 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:30 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Dana PEN Naik Lagi Jadi Rp455,62 Triliun, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK

Menelisik Jejak Penghindaran Pajak ‘Para Raksasa’

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH

Defisit APBN 2021 Turun Signifikan, Sri Mulyani: Bukan Tugas Mudah

Rabu, 19 Januari 2022 | 13:00 WIB
KINERJA FISKAL

Penerimaan Pajak Tembus 103%, Sri Mulyani Bantah Targetnya Diturunkan