Fokus
Literasi
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 03 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Kamis, 21 Juli 2022 | 12:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Reportase

Tarik Investor, Penurunan Tarif Pajak Hotel dan Hiburan Dikaji

A+
A-
0
A+
A-
0
Tarik Investor, Penurunan Tarif Pajak Hotel dan Hiburan Dikaji

Ilustrasi. (DDTCNews)

BALIKPAPAN, DDTCNews – DPRD mengkaji kemungkinan untuk menurunkan tarif pajak hotel dan hiburan di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur untuk menarik lebih banyak investor di sektor usaha tersebut.

Ketua DPRD Abdulloh mengatakan Balikpapan berpotensi menjadi tujuan investasi menarik karena akan menjadi kota penyangga ibu kota negara yang baru, yaitu Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Untuk itu, pemkot dan DPRD harus bersiap menyambut investor dengan menyesuaikan ketentuan pajak daerah agar lebih menguntungkan. "Jangan sampai nilai pajak yang tinggi malah menjadi beban bagi pengusaha," katanya, dikutip Jumat (2/4/2021).

Baca Juga: Tunggakan Pajak Motor Daerah Ini Tembus Rp12 M, Mayoritas karena Lupa

Abdulloh menuturkan Balikpapan saat ini menerapkan tarif pajak hiburan yang tergolong tinggi. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Balikpapan No. 6/2010, tarif pajak hiburan dipatok mulai dari 5% sampai dengan 60%.

Tarif pajak 5% berlaku untuk pagelaran kesenian rakyat atau tradisional, sedangkan tarif 15% untuk pameran, pertunjukan sirkus, akrobat, sulap, pertandingan olahraga. Pada tontonan film, tarif pajaknya 20%.

Kemudian, tarif pajak untuk pertunjukan pagelaran musik dan tari 25%; pacuan kuda dan kendaraan bermotor 30%; permainan ketangkasan 20%; dan panti pijat, refleksi, permainan biliar, bowling, dan golf 35%.

Baca Juga: Kejar Tunggakan PBB Rp70 Miliar, Pemkab Bentuk Satgas Penagihan

Untuk tempat mandi uap/spa, pusat kebugaran (fitness center), pagelaran busana, kontes kecantikan, dan binaraga tarif pajaknya 40% dan tempat karaoke 45%. Adapun tarif pajak sebesar 60% berlaku pada diskotik dan klub malam.

Menurut Abdulloh, DPRD akan mengkaji agar besaran tarif pajak tertinggi itu bisa diturunkan dari 60% menjadi 45%. Dengan tarif pajak yang rendah, ia menilai bisnis hiburan Balikpapan akan lebih menarik di masa depan.

Untuk pajak hotel, ia belum bisa membocorkan rencana penurunannya. "Lebih baik kami turunkan pajaknya tapi pengusaha riil membayarnya secara langsung dan tidak menunggak [setoran]," ujarnya seperti dilansir borneo24.com.

Baca Juga: Jelang Jatuh Tempo, Loket Pembayaran PBB Tetap Buka pada Akhir Pekan

Abdulloh menambahkan pemkot dan DPRD juga akan tetap memastikan semua pengusaha membayar dan menyetor pajak dengan benar. Jika terbukti ada yang nakal, pemkot akan menjatuhkan sanksi sesuai yang tercantum pada perda. (rig)

Topik : pemkot balikpapan, pajak hiburan, pajak hotel, pajak daerah

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Monic Provi Dewinta

Kamis, 08 April 2021 | 17:20 WIB
Upaya peningkatan laju investor harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat terhadap pengusaha agar membayar kewajiban pajaknya secara tertib dan benar, pasalnya tarif jenis pajak lain sudah diturunkan, untuk itu perlu dipastikan agar sumber pendapatan lain yang sedang ditingkatkan dan diusahakan d ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 30 Juli 2022 | 10:00 WIB
PROVINSI NTB

Waduh, Kepatuhan Pajak Kendaraan di NTB Tak Sampai 50%

Sabtu, 30 Juli 2022 | 07:30 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Warga DKI Masih Bisa Manfaatkan Diskon PBB 15% Hingga Akhir Agustus

Kamis, 28 Juli 2022 | 19:36 WIB
PAJAK DAERAH

Lihat Pajak Daerah, Sri Mulyani: Kegiatan Hiburan Aktif Kembali

berita pilihan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BKF Proyeksi Inflasi Masih Akan Tinggi pada 1-2 Bulan ke Depan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! DJP Punya Satgas Khusus untuk Bina dan Awasi Kepatuhan UMKM

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Tak Sesuai Standar, Kemendag Amankan Produk Baja Impor Rp41,6 Miliar

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Awasi Orang Kaya, Otoritas Pajak Ini Dapat Tambahan Anggaran Rp1.181 T

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Suami Meninggal, Bagaimana NPWP & Tunggakan Pajaknya? Begini Kata DJP

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Ingin Isu Pajak Masuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KABUPATEN BLORA

Tunggakan Pajak Motor Daerah Ini Tembus Rp12 M, Mayoritas karena Lupa

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Faktur Pajak Dinyatakan Terlambat Dibuat, Begini Konsekuensinya

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengumuman! 3 Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses Sementara Sore Ini