Berita
Jum'at, 01 Juli 2022 | 21:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 20:17 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 19:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 29 Juni 2022 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI - 5 JULI 2022
Selasa, 28 Juni 2022 | 19:00 WIB
STATISTIK CUKAI DUNIA
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Komunitas
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Selasa, 28 Juni 2022 | 20:01 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Reportase
Perpajakan ID

Tarif PPN Naik Tahun Depan, Menkumham: Dampak pada Inflasi Minimal

A+
A-
7
A+
A-
7
Tarif PPN Naik Tahun Depan, Menkumham: Dampak pada Inflasi Minimal

Menkumham Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/10/2021). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah memastikan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) mulai 1 April 2022 tidak akan terlalu berdampak terhadap laju inflasi.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) mengatur kenaikan tarif PPN secara bertahap. Tarif PPN akan naik dari 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022, dan kembali naik menjadi 12% paling lambat pada 1 Januari 2025.

"Dengan kenaikan PPN sebesar 1%, dampak terhadap inflasi diperkirakan akan terbatas dan minimal," katanya dikutip pada Minggu (10/10/2021).

Baca Juga: Mau Tahu Hasil Pelaksanaan PPS 2022? Simak Data dari Ditjen Pajak Ini

Yasonna menuturkan tarif PPN terbaru tersebut masih relatif rendah dibandingkan dengan negara negara di dunia. Secara global, rata-rata tarif PPN sekitar 15,4%.

Pemerintah juga akan selalu memperhatikan dampak penerapan UU HPP terhadap perekonomian dan masyarakat. Dengan kenaikan tarif PPN, pemerintah bersama dengan Bank Indonesia (BI) akan tetap menjaga inflasi pada tingkat rendah untuk menjaga daya beli rakyat.

Pemerintah, lanjut Yasonna, optimistis UU HPP bersama dengan reformasi fiskal dan belanja negara yang makin terarah, mampu menghasilkan pemulihan ekonomi yang makin kuat, dan pengurangan kemiskinan yang makin cepat.

Baca Juga: Mayoritas Harta Luar Negeri PPS Tak Direpatriasi, Ini Kata Sri Mulyani

Dia juga berharap daya beli masyarakat tetap dapat terjaga karena terkendalinya laju inflasi, terutama bagi golongan masyarakat miskin dan rentan. Pemerintah juga akan mereformasi perlindungan sosial dalam mengakselerasi program pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan.

"Dengan gambaran ini semua, net benefit-nya bagi sosial-ekonomi dari reformasi perpajakan ini akan sangat positif," ujarnya. (rig)

Baca Juga: Pasca-PPS, Sri Mulyani Mulai Fokus ke Pengawasan dan Penegakan Hukum
Topik : menkumham yasonna laoly, RUU HPP, UU HPP, inflasi, PPN, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 01 Juli 2022 | 10:30 WIB
PERPRES 98/2022

Revisi APBN 2022, Target Penerimaan PPh Badan Naik 39 Persen

Jum'at, 01 Juli 2022 | 10:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Sudah Ikut PPS dan Berkomitmen Investasikan Harta? Simak Pesan DJP Ini

Jum'at, 01 Juli 2022 | 09:46 WIB
TRANSFER PRICING

Lagi, Ulasan 2 Profesional DDTC Masuk Buku Transfer Pricing 15 Negara

Jum'at, 01 Juli 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Begini Cara Sri Mulyani Atasi Piutang Pajak yang Macet

berita pilihan

Jum'at, 01 Juli 2022 | 21:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mau Tahu Hasil Pelaksanaan PPS 2022? Simak Data dari Ditjen Pajak Ini

Jum'at, 01 Juli 2022 | 20:17 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mayoritas Harta Luar Negeri PPS Tak Direpatriasi, Ini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 01 Juli 2022 | 19:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Pasca-PPS, Sri Mulyani Mulai Fokus ke Pengawasan dan Penegakan Hukum

Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Peserta Tax Amnesty Ungkap Harta Rp399 Triliun Lewat PPS

Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Valuation Ruling dalam Kepabeanan?

Jum'at, 01 Juli 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Gali Potensi Pajak, Petugas KPP Kunjungi Gudang Beras

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:45 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Ditutup! Ini Rekapitulasi Lengkap Peserta dan Harta yang Diungkap

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:30 WIB
KP2KP BENTENG

Datangi Alamat WP, Petugas Pajak Gali Informasi Soal Omzet Usaha

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Buat Faktur Pajak dengan Kode Transaksi 09 Lewat e-Faktur 3.2