Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Tarif PPh Bunga Obligasi Turun, Download Aturannya di Sini

A+
A-
2
A+
A-
2
Tarif PPh Bunga Obligasi Turun, Download Aturannya di Sini

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah telah menerbitkan aturan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) bunga obligasi bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT). Ada pula aturan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) impor barang kena pajak (BKP) strategis dan rumah susun.

Pemerintah menerbitkan aturan tentang PPh atas pengalihan partisipasi interes pada kegiatan hulu migas dan peta kapasitas fiskal daerah. Ada pula ketentuan baru terkait dengan pemberian nomor identitas subunit organisasi instansi pemerintah dan pemenuhan kewajiban pajaknya.

Aturan yang terbit dalam 2 minggu terakhir ini telah dirangkum dalam DDTC Newsletter Vol.06 No.6, September 2021 bertajuk Reduction of Bond Interest Rate for Resident Taxpayers and Permanent Establishments. Anda juga bisa men-download sejumlah aturan tersebut di sini.

Baca Juga: Tagihan Listrik Mahal, Negara Ini Berencana Pangkas Tarif PPN Jadi 5%
  • Penurunan Tarif PPh Bunga Obligasi

Ketentuan mengenai penurunan tarif PPh atas bunga obligasi wajib pajak dalam negeri dan BUT diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 91 Tahun 2021. Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada 30 Agustus 2021.

  • Pembebasan PPN Atas Impor BKP Strategis dan Penyerahan Rumah Susun

Kementerian Keuangan menerbitkan beleid mengenai tata cara pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN atas impor BKP tertentu bersifat strategis dan penyerahan rumah susun. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 115/PMK.03/2021.

  • Pengaturan Ulang Pembebasan PPN BKP Tertentu yang Bersifat Strategis

Melalui Siaran Pers No.SP- 29/2021, DJP kembali menekankan ketentuan impor dan/atau penyerahan BKP tertentu bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Ketentuan ini sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.48/2020.

Baca Juga: PPS Sisa 5 Hari, Deklarasi Harta Luar Negeri Melejit ke Rp31,7 Triliun
  • Aturan Baru PPh Pengalihan Partisipasi Interes Kegiatan Hulu Migas

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2021 yang memerinci ketentuan PPh atas pengalihan partisipasi interes pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas). Beleid ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 31 Agustus 2021.

  • Perubahan Ketentuan Prosedur Layanan Tatap Muka di Pengadilan Pajak

Melalui Surat Edaran Sekretaris Pengadilan Pajak No. SE-2/SP/2021, prosedur pemberian layanan persidangan dan administrasi secara tatap muka di Pengadilan Pajak selama masa Pandemi Covid-19 kembali diubah.

  • Tarif Sanksi Bunga dan Imbalan Bunga September 2021

Pemerintah merilis tarif bunga per bulan yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga untuk periode 1 September 2021- 30 September 2021. Perincian tarif itu tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 49/KM.10/2021.

Baca Juga: Lagi, Profesional DDTC Lulus S-2 di Tilburg University Belanda
  • Petunjuk Pemberian Nomor Identitas Subunit Organisasi Instansi Pemerintah

Melalui Surat Edaran No. SE-41/PJ/2021, dirjen pajak memberikan pedoman pemberian nomor identitas subunit organisasi instansi pemerintah. Surat edaran tersebut juga menguraikan petunjuk pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan bagi instansi pemerintah.

  • Penyampaian SPT Masa Instansi Pemerintah

Dirjen pajak menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-17/PJ/2021 yang menjabarkan ketentuan mengenai tata cara pemotongan dan pemungutan pajak serta penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa bagi instansi pemerintah.

  • Ketentuan Pengujian Faktur Pajak atas PPN yang Dapat Dikreditkan

Dirjen pajak menerbitkan ketentuan mengenai pengujian faktur pajak atas PPN yang dapat dikreditkan. Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-45/PJ/2021.

Baca Juga: Tarif Bea Keluar Atas CPO Naik, Penerimaan Diyakini Ikut Melesat
  • Peta Kapasitas Fiskal Daerah

Melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 116/PMK.07/2021, Kementerian Keuangan menjabarkan peta kapasitas fiskal daerah (KFD) 2021. Beleid tersebut menguraikan peta KFD baik untuk daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota. (kaw)

Topik : DDTC Newsletter, peraturan pajak, pajak, PPh bunga obligasi, PPN, instansi pemerintah

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 24 Juni 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Realisasi Insentif PPnBM Mobil dan PPN Rumah Minim, Begini Kata DJP

Jum'at, 24 Juni 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran Pajak Seluruh Sektor Utama Tumbuh Dua Digit, Ini Perinciannya

Jum'at, 24 Juni 2022 | 11:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Inggris Pilih Tunda Implementasi Pajak Minimum Global, Ini Alasannya

Jum'at, 24 Juni 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

PPS Segera Berakhir, DJP Makin Gencar Sosialisasi ke Wajib Pajak

berita pilihan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Sisa 5 Hari, Deklarasi Harta Luar Negeri Melejit ke Rp31,7 Triliun

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:01 WIB
LAPORAN DARI BELANDA

Lagi, Profesional DDTC Lulus S-2 di Tilburg University Belanda

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN

Ketentuan Bea Masuk Pembalasan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:45 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Tarif Bea Keluar Atas CPO Naik, Penerimaan Diyakini Ikut Melesat

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Tarif Cukai Rokok Bakal Naik Lagi Tahun Depan? Begini Kata Kemenkeu

Sabtu, 25 Juni 2022 | 09:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

WP Ungkap Harta Tak Sesuai Sebenarnya Bisa Kena Pembatalan Suket PPS

Sabtu, 25 Juni 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Pengawasan akan Makin Kencang Pasca-PPS! WP Badan UMKM Perlu Ingat Ini

Sabtu, 25 Juni 2022 | 07:45 WIB
SELEBRITAS

Lewat Jaran Goyang, Nella Kharisma Ajak Wajib Pajak Ikut PPS