Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Tarif PPh Bunga Obligasi Turun, Download Aturannya di Sini

A+
A-
3
A+
A-
3
Tarif PPh Bunga Obligasi Turun, Download Aturannya di Sini

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah telah menerbitkan aturan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) bunga obligasi bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT). Ada pula aturan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) impor barang kena pajak (BKP) strategis dan rumah susun.

Pemerintah menerbitkan aturan tentang PPh atas pengalihan partisipasi interes pada kegiatan hulu migas dan peta kapasitas fiskal daerah. Ada pula ketentuan baru terkait dengan pemberian nomor identitas subunit organisasi instansi pemerintah dan pemenuhan kewajiban pajaknya.

Aturan yang terbit dalam 2 minggu terakhir ini telah dirangkum dalam DDTC Newsletter Vol.06 No.6, September 2021 bertajuk Reduction of Bond Interest Rate for Resident Taxpayers and Permanent Establishments. Anda juga bisa men-download sejumlah aturan tersebut di sini.

Baca Juga: Ekonomi Pulih, Sri Mulyani Sebut Skala Insentif Pajak Sudah Diturunkan
  • Penurunan Tarif PPh Bunga Obligasi

Ketentuan mengenai penurunan tarif PPh atas bunga obligasi wajib pajak dalam negeri dan BUT diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 91 Tahun 2021. Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada 30 Agustus 2021.

  • Pembebasan PPN Atas Impor BKP Strategis dan Penyerahan Rumah Susun

Kementerian Keuangan menerbitkan beleid mengenai tata cara pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN atas impor BKP tertentu bersifat strategis dan penyerahan rumah susun. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 115/PMK.03/2021.

  • Pengaturan Ulang Pembebasan PPN BKP Tertentu yang Bersifat Strategis

Melalui Siaran Pers No.SP- 29/2021, DJP kembali menekankan ketentuan impor dan/atau penyerahan BKP tertentu bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Ketentuan ini sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.48/2020.

Baca Juga: Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar, Sri Mulyani Bilang Begini
  • Aturan Baru PPh Pengalihan Partisipasi Interes Kegiatan Hulu Migas

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2021 yang memerinci ketentuan PPh atas pengalihan partisipasi interes pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas). Beleid ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 31 Agustus 2021.

  • Perubahan Ketentuan Prosedur Layanan Tatap Muka di Pengadilan Pajak

Melalui Surat Edaran Sekretaris Pengadilan Pajak No. SE-2/SP/2021, prosedur pemberian layanan persidangan dan administrasi secara tatap muka di Pengadilan Pajak selama masa Pandemi Covid-19 kembali diubah.

  • Tarif Sanksi Bunga dan Imbalan Bunga September 2021

Pemerintah merilis tarif bunga per bulan yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga untuk periode 1 September 2021- 30 September 2021. Perincian tarif itu tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 49/KM.10/2021.

Baca Juga: Kepala Desa Dikumpulkan Gara-Gara Validasi NIK dan NPWP, Ada Apa?
  • Petunjuk Pemberian Nomor Identitas Subunit Organisasi Instansi Pemerintah

Melalui Surat Edaran No. SE-41/PJ/2021, dirjen pajak memberikan pedoman pemberian nomor identitas subunit organisasi instansi pemerintah. Surat edaran tersebut juga menguraikan petunjuk pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan bagi instansi pemerintah.

  • Penyampaian SPT Masa Instansi Pemerintah

Dirjen pajak menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-17/PJ/2021 yang menjabarkan ketentuan mengenai tata cara pemotongan dan pemungutan pajak serta penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa bagi instansi pemerintah.

  • Ketentuan Pengujian Faktur Pajak atas PPN yang Dapat Dikreditkan

Dirjen pajak menerbitkan ketentuan mengenai pengujian faktur pajak atas PPN yang dapat dikreditkan. Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-45/PJ/2021.

Baca Juga: 5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru
  • Peta Kapasitas Fiskal Daerah

Melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 116/PMK.07/2021, Kementerian Keuangan menjabarkan peta kapasitas fiskal daerah (KFD) 2021. Beleid tersebut menguraikan peta KFD baik untuk daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota. (kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : DDTC Newsletter, peraturan pajak, pajak, PPh bunga obligasi, PPN, instansi pemerintah

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 27 Januari 2023 | 13:00 WIB
PMK 167/2018

PMK 167/2018 Turut Mengatur tentang Pemajakan Natura, Masih Berlaku?

Jum'at, 27 Januari 2023 | 12:30 WIB
KOTA BLITAR

Warga Diimbau Validasi NIK, Wali Kota: Caranya Mudah dan Bisa Online

Jum'at, 27 Januari 2023 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Hapus NSFP yang Tidak Terpakai di e-Faktur Dekstop

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ekonomi Pulih, Sri Mulyani Sebut Skala Insentif Pajak Sudah Diturunkan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar, Sri Mulyani Bilang Begini

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:30 WIB
PP 50/2022

Ini Maksud 'Dimulainya Penyidikan' dalam Pengungkapan Ketidakbenaran

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:00 WIB
KABUPATEN REMBANG

Kepala Desa Dikumpulkan Gara-Gara Validasi NIK dan NPWP, Ada Apa?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Penawaran Perdana SUN Khusus PPS Tahun Ini, Begini Hasilnya

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Ngeri! Bea Cukai dan Polri Sita Sabu 149 Kg Jaringan Malaysia-Aceh 

Sabtu, 28 Januari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T