Fokus
Literasi
Jum'at, 03 Juli 2020 | 17:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:00 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI SUMATRA BARAT
Jum'at, 03 Juli 2020 | 15:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 03 Juli 2020 | 11:15 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Rabu, 01 Juli 2020 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 1 JULI-7 JULI 2020
Selasa, 30 Juni 2020 | 14:14 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Minggu, 28 Juni 2020 | 15:12 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Target Pajak Nonmigas Naik, Ini Tiga Catatan Badan Anggaran DPR

A+
A-
0
A+
A-
0
Target Pajak Nonmigas Naik, Ini Tiga Catatan Badan Anggaran DPR

JAKARTA, DDTCNews - Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui RUU APBN 2020 dibahas lebih lanjut dalam forum rapat paripurna DPR. Sejumlah catatan diberikan Banggar terkait dengan target pendapatan pajak sektor nonmigas yang naik.

Koordinator Panja Pendapatan Banggar Said Abdullah mengatakan target pajak nonmigas RUU APBN 2020 ditetapkan senilai Rp1.585,1 triliun. Target penerimaan tersebut naik dari usulan awal pemerintah yang senilai Rp1.584,8 triliun.

"Tiga catatan diberikan untuk target pajak nonmigas untuk bisa mencapai target dalam RUU APBN 2020," katanya di ruang rapat Banggar, Senin (23/9/2019).

Baca Juga: Semester II/2020, Pemerintah Bakal Terbitkan Surat Utang Rp900 Triliun

Politisi PDIP tersebut menjabarkan target pajak nonmigas yang sebesar Rp1.585,1 triliun terdiri atas PPh nonmigas yang targetnya dipatok sebesar Rp872,4 triliun, PPN dan PPnBM senilai Rp685,8 triliun, PBB senilai Rp18,8 triliun dan pajak lainnya senilai Rp7,9 triliun.

Kemudian target dalam area kepabeanan dan cukai ditetapkan senilai Rp223,1 triliun. Angka target setoran tersebut naik dari usulan awal pemerintah yang senilai Rp221,8 triliun. Kenaikan target bea cukai tersebut didorong oleh kenaikan target cukai dari Rp179 triliun menjadi Rp180,5 triliun.

Catatan pertama diberikan untuk kenaikan target cukai rokok. Kenaikan tarif harus dibarengi dengan upaya pemerintah memberantas rokok ilegal. Selain itu kebijakan tarif cukai juga harus mempertimbangkan dampaknya kepada aspek kesehatan, tenaga kerja dan industri.

Baca Juga: Pemerintah Perpanjang Insentif Pajak hingga Desember 2020

Catatan kedua, pemerintah harus meningkatkan upaya ekstra dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Ekstra efforts tersebut dilakukan dengan memperluas basis pajak atau ekstensifikasi.

"Extra efforts dilakukan dengan ekstensifikasi wajib pajak dan mengefektifkan wajib pajak yang sudah terdaftar dalam administrasi perpajakan," papar Said.

Catatan ketiga, Banggar mengharapkan pemerintah dapat menciptakan level of playing field untuk semua pelaku usaha. Catatan Banggar ini secara khusus ditujukan untuk kesetaraan berusaha di ranah konvensional dan di ranah daring atau elektronik. (Bsi)

Baca Juga: Penerimaan Semua Jenis Pajak Diproyeksi Turun, Ini Perinciannya
Topik : target pajak, APBN 2020
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 20 Mei 2020 | 17:37 WIB
KINERJA FISKAL
Rabu, 20 Mei 2020 | 17:00 WIB
KINERJA FISKAL
Rabu, 20 Mei 2020 | 16:53 WIB
KINERJA FISKAL
berita pilihan
Jum'at, 03 Juli 2020 | 19:03 WIB
SE-014/PP/2020
Jum'at, 03 Juli 2020 | 17:33 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Jum'at, 03 Juli 2020 | 17:32 WIB
KENORMALAN BARU
Jum'at, 03 Juli 2020 | 17:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:48 WIB
PER-12/PJ/2020
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:47 WIB
INSENTIF PAJAK
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:15 WIB
LAYANAN PAJAK
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:00 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI SUMATRA BARAT
Jum'at, 03 Juli 2020 | 15:59 WIB
KABUPATEN TABALONG
Jum'at, 03 Juli 2020 | 15:40 WIB
KAMUS PAJAK