JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menegaskan bahwa pemadanan atau validasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak dibatasi dengan status NPWP.

Semua wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk sesuai dengan PMK 112/2022 perlu melakukan pemutakhiran data melalui laman DJP Online. Artinya, wajib pajak yang NPWP-nya berstatus nonefektif pun tetap harus melakukan validasi data.

"Tidak dibatasi dengan status NPWP. Siakan [validasi] dapat juga dilakukan di menu profil DJP Online," cuit DJP melalui akun @kring_pajak, dikutip pada Selasa (17/1/2023).

Sebelumnya, DJP menyampaikan imbauan kepada wajib pajak orang pribadi untuk memvalidasi NIK-nya sebelum melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Periode pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi sendiri berakhir pada 31 Maret 2023 mendatang.

Validasi ini dilakukan bersamaan dengan momentum akan diimplementasikannya secara penuh penggunaan NIK sebagai NPWP orang pribadi mulai 1 Januari 2024.

Wajib pajak orang pribadi didorong memutakhirkan secara mandiri atas data utama paling lambat 31 Maret 2023. Kemudian, pemutakhiran data selain data utama, dapat dilakukan sampai dengan 31 Desember 2023.

“Data profil wajib pajak dalam sistem administrasi DJP yang lama akan dipindahkan untuk selanjutnya digunakan dalam SIAP (sistem inti administrasi perpajakan). Pemindahan atau migrasi data itu hanya dapat dilakukan jika data utama wajib pajak orang pribadi telah berstatus valid,” tulis DJP dalam laman resminya.

Adapun data utama yang dimaksud seperti NIK, nama, serta tempat dan tanggal lahir. Sementara data selain data utama antara lain nomor ponsel dan surat elektronik, alamat, klasifikasi lapangan usaha (KLU), dan data anggota keluarga. (sap)