BELGIA

Sumbang Emisi, Diskon Pajak Bagi Kapal Penangkap Ikan Perlu Dihapus

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 25 September 2021 | 15:00 WIB
Sumbang Emisi, Diskon Pajak Bagi Kapal Penangkap Ikan Perlu Dihapus

lustrasi. Suasana nelayan dan pedagang di Tempat Pelelangan Ikan. ANTARA FOTO/Abriawan Abhe/pras.s

BRUSSELS, DDTCNews – Lembaga pemerhati lingkungan, Our Fish meminta Komisi Eropa untuk meninjau ulang kebijakan diskon pajak pada armada penangkapan ikan.

Berdasarkan laporan Our Fish, nilai insentif pajak yang dinikmati oleh kapal penangkap ikan selama ini mencapai €1,5 miliar per tahun, padahal sektor tersebut ikut menyumbang emisi CO2 dalam skala besar.

"Keringanan pajak yang diterima armada penangkap ikan hingga €1,5 miliar per tahun meskipun ikut menyumbang emisi CO2 sama dengan Malta untuk kebutuhan bahan bakar," sebut Our Fish dalam laporannya, Sabtu (25/9/2021).

Baca Juga:
Meski Lewat Tenggat Waktu, DJP Minta WP OP Tetap Lapor SPT Tahunan

Laporan tersebut menyebutkan jumlah armada penangkapan ikan di seluruh negara anggota Uni Eropa saat ini sudah mencapai 63.600 kapal aktif. Dari jumlah kapal tersebut, setidaknya sebanyak 2,3 miliar liter bahan bakar dikonsumsi.

Laporan tersebut juga menyebutkan hasil penangkapan ikan telah menghasilkan emisi hampir 7,3 juta ton CO2 per tahun. Angka tersebut setara dengan yang dihasilkan Malta untuk laporan tahun fiskal 2019.

Rebecca Hubbard dari Our Fish menjelaskan industri penangkapan ikan tidak hanya menimbulkan dampak negatif dengan pelepasan emisi dalam jumlah besar. Sektor usaha ini juga tidak lepas dari praktik penghindaran pajak.

Baca Juga:
Catat! Layanan Tempat dan Peralatan Golf Kena PPN, Bukan Pajak Hiburan

Meski sudah menikmati insentif, masih terdapat potensi penghindaran pajak dari armada penangkapan ikan yang mencapai €759 juta per tahun. Untuk itu, Komisi Eropa harus bertindak untuk meninjau ulang skema insentif yang diberikan kepada sektor penangkapan ikan.

"Kami meminta Komisi Eropa membatalkan insentif pembebasan pajak. Prinsip penghasil polusi harus membayar pajak wajib diterapkan pada armada penangkapan ikan," ujar Hubbard.

Sementara itu, anggota Parlemen Eropa Grace O'Sullivan menuturkan Uni Eropa sudah memiliki rencana transisi ekonomi hijau dengan penghapusan subsidi, termasuk pajak, secara bertahap.

"Sudah ada seruan penghapusan semua subsidi yang berbahaya bagi lingkungan secara bertahap pada 2027," tuturnya seperti dilansir euobserver.com. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 27 April 2024 | 09:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Meski Lewat Tenggat Waktu, DJP Minta WP OP Tetap Lapor SPT Tahunan

Jumat, 26 April 2024 | 18:30 WIB KABUPATEN BEKASI

Sisir Tempat-Tempat Usaha, Pemda Cari Wajib Pajak Baru

BERITA PILIHAN
Sabtu, 27 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

RKP 2025 Disusun Meski RPJPN Belum Diundangkan, Ini Alasan Bappenas

Sabtu, 27 April 2024 | 09:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Meski Lewat Tenggat Waktu, DJP Minta WP OP Tetap Lapor SPT Tahunan

Sabtu, 27 April 2024 | 07:30 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Sri Mulyani Proyeksikan Ekonomi RI Tumbuh 5,17% di Kuartal I/2024

Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati