Berita
Sabtu, 18 September 2021 | 12:00 WIB
RUU HKPD
Sabtu, 18 September 2021 | 11:00 WIB
SEJARAH PAJAK DUNIA
Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD
Review
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 17 September 2021 | 16:56 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MAKAU
Jum'at, 17 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 17 September 2021 | 14:00 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 11:44 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 09:30 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Sukseskan Program Ekonomi Hijau, Tarif Pajak Karbon Bakal Dinaikkan

A+
A-
2
A+
A-
2
Sukseskan Program Ekonomi Hijau, Tarif Pajak Karbon Bakal Dinaikkan

Ilustrasi.

SINGAPURA, DDTCNews – Pemerintah Singapura berencana menaikkan tarif pajak karbon dari saat ini sebesar SG$5 atau setara dengan Rp53.450 per ton gas rumah kaca.

Menteri Kelestarian dan Lingkungan Grace Fu mengatakan pengenaan pajak karbon yang lebih tinggi akan membuat tujuan dekarbonisasi segera tercapai. Menurutnya, pajak karbon menjadi alat yang paling tepat untuk menetapkan tarif atas emisi karbon (carbon pricing).

"Pajak [karbon] akan segera direvisi," katanya, dikutip pada Senin (19/7/2021).

Baca Juga: Dari Perkara Wiski Sampai Gender, Ini 10 Pemberontakan Pajak Terbesar

Pemerintah juga menyiapkan platform perdagangan kredit karbon yang dijalankan oleh swasta dengan dukungan beberapa perusahaan terbesar di negara itu. Nanti, platform tersebut bakal berdiri dan beroperasi pada akhir tahun ini.

Singapura tercatat sebagai negara pertama di Asia yang memberlakukan pungutan atas karbon sejak 2019. Indonesia juga menjadikan Singapura sebagai best practices dalam rencana pengenaan pajak karbon selain Jepang, Kanada, dan sejumlah negara Eropa.

Desakan menaikkan tarif pajak karbon sempat diutarakan Managing Director Monetary Authority of Singapore Ravi Menon. Dia menilai kenaikan pajak karbon merupakan landasan penting untuk menyukseskan ekonomi hijau.

Baca Juga: Kebijakan Baru PPN e-Commerce Eropa, Pelapak Online Perlu Tahu Ini

Menurutnya, pemerintah dapat menetapkan tarif pajak karbon hingga SG$102 atau setara dengan Rp1 juta per ton setara karbon dioksida, atau lebih tinggi dari tarif pajak karbon di sebagian besar negara di dunia.

Menon mengakui kenaikan pajak karbon tersebut akan menimbulkan hambatan jangka pendek pada ekonomi. Namun demikian, ia menilai kekhawatiran pajak karbon akan menghilangkan daya saing terlalu dibesar-besarkan.

Dia mencontohkan Swedia yang justru mengambil keuntungan besar ketika kebijakannya diarahkan untuk kelestarian lingkungan. Pajak karbon Swedia saat ini menjadi yang tertinggi di dunia. Namun, PDB-nya bisa meningkat 78% sepanjang 1990—2017 dan emisi gas rumah kaca turun 26%.

Baca Juga: Tak Cuma Indonesia, Negara Lain Jadikan Kantor Pajak Penyalur Insentif

"Poin pentingnya adalah Singapura mampu membayar pajak karbon yang jauh lebih tinggi daripada yang dibayangkan saat ini dan masih akan tetap kompetitif secara ekonomi," ujarnya seperti dilansir straitstimes.com.

Menon berharap tambahan penerimaan negara dari pajak karbon dapat didistribusikan kepada rumah tangga berpenghasilan rendah. Selain itu, pemerintah juga perlu melengkapi kebijakan kenaikan pajak karbon dengan regulasi lain yang mencegah perilaku merusak lingkungan. (rig)

Baca Juga: Pengadilan Sebut Skema Insentif Pajak Untuk Korporasi Langgar Aturan
Topik : singapura, pajak karbon, ekonomi hijau, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 16 September 2021 | 06:00 WIB
EKONOMI DIGITAL

Soroti Ekonomi Digital Indonesia, IMF Dorong Sistem Pajak yang Adil

Rabu, 15 September 2021 | 15:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Samsung Bakal Bangun Pabrik US$17 Miliar, Diskon Pajak Disiapkan

Rabu, 15 September 2021 | 14:30 WIB
DIGITALISASI EKONOMI

IMF Beri Catatan Khusus Soal PPN Digital Indonesia, Apa Saja?

berita pilihan

Sabtu, 18 September 2021 | 12:00 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Digodok, Ketentuan Pagu Minimal DAU Dihapus?

Sabtu, 18 September 2021 | 11:00 WIB
SEJARAH PAJAK DUNIA

Dari Perkara Wiski Sampai Gender, Ini 10 Pemberontakan Pajak Terbesar

Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi

Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD

DBH Perikanan Dihapus dalam RUU HKPD, Ini Alasannya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB
PAJAK DALAM BERITA

WP Tak Diaudit Lebih Berisiko dan NPWP Bendahara Dihapus, Cek Videonya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:00 WIB
BELANDA

Kebijakan Baru PPN e-Commerce Eropa, Pelapak Online Perlu Tahu Ini

Sabtu, 18 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: DJP Kerahkan Pegawai ke Lapangan dan Tebar Email ke WP

Sabtu, 18 September 2021 | 06:00 WIB
KABUPATEN BANGLI

Tak Perlu Repot, Cek Tagihan Pajak PBB Bisa Lewat Aplikasi Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA

Multidisiplin Ilmu, Profesional Pajak Harus Tahu Ini