BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (tangkapan layar Youtube)
JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) tidak akan menimbulkan skandal korupsi seperti yang terjadi pada sovereign wealth fund (SWF) di Malaysia yang menyeret nama mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak.
Sri Mulyani mengatakan skandal korupsi SWF di Malaysia yang bernama 1Malaysia Development Berhad (1MDB) menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam merancang LPI. Menurutnya, pemerintah akan memastikan LPI berjalan dengan tata kelola yang lebih baik ketimbang 1MDB.
"Karena itu, fondasi transparansi akuntabilitas perlu dibangun," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (25/1/2021).
Sri Mulyani mengatakan aspek penting yang dilakukan pemerintah saat ini adalah memilih nama terbaik untuk mengisi posisi Dewan Pengawas (Dewas) LPI. Pasalnya, dewas yang berwenang memilih dan mengangkat Dewan Direksi LPI sehingga berdampak pada proses pengelolaannya.
Saat ini, DPR RI telah menyetujui 3 usulan nama Dewas LPI yang dipilih Presiden Joko Widodo, yakni Darwin Cyril Noerhadi, Yozua Makes, dan Haryanto Sahari. Setelah keputusan presiden pengangkatan Dewas LPI terbit, mereka akan segera bekerja melakukan rekrutmen dewan direksi.
Meski demikian, pemerintah tetap akan mewaspadai berbagai risiko untuk mencegah LPI mengulang kesalahan 1MDB. Misalnya, melalui audit berkala pada laporan keuangan LPI oleh kantor akuntan publik.
Pemerintah berencana membentuk LPI melalui UU Cipta Kerja agar makin banyak investasi asing yang masuk ke Indonesia. Saat ini Presiden Joko Widodo telah menerbitkan PP 74/2020 tentang tata kelola dan operasional LPI, sedangkan RPP Perlakuan Perpajakan LPI tengah dalam proses penyusunan.
Pemerintah akan memberikan modal kepada LPI senilai Rp75 triliun dengan penyetoran awal Rp15 triliun. Sri Mulyani memastikan LPI akan dikelola secara independen dan profesional demi menarik investor menanamkan modalnya ke Indonesia. (kaw)
