Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Sri Mulyani Yakin Dana Repatriasi Tidak Kabur Lagi

2
2

Logo program pengampunan pajak. (foto: Ditjen Pajak)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak terlalu risau dengan dana repatriasi dalam program pengampunan pajak (tax amnesty) yang akan mulai bergerak bebas pada akhir tahun ini. Stabilitas ekonomi nasional dinilai menjadi daya tarik penempatan dana tersebut.

Menurutnya, penempatan dana yang saat ini ada di Tanah Air tidak akan berubah banyak saat kewajiban menahan selama 3 tahun berakhir. Wajib pajak, sambung dia, akan berhitung ulang jika ingin memindahkan dana ke luar negeri karena peningkatan gejolak ekonomi global.

“Jadi mereka yang ikut tax amnesty, yang punya dana, mungkin pilihannya tetap ke kita. Jadi, [dana/aset repatriasi] tetap berada di Indonesia,” katanya dalam konferensi pers, Rabu (2/1/2019).

Baca Juga: Ini Nasib Reformasi Perpajakan di Tahun Politik

Menurutnya, kondisi di dalam negeri masih lebih menjanjikan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi, jika dibandingkan dengan negara emerging market lainnya, posisi Indonesia masih lebih menarik untuk berinvestasi.

Posisi menguntungkan tersebut, menurut Sri Mulyani, lebih banyak ditopang oleh beberapa indikator. Beberapa diantaranya mencakup pertumbuahan ekonomi yang stabil di kisaran 5%, tingkat inflasi yang terjaga rendah, serta penerapaan kebijakan yang konsisiten.

“Cuma sedikit negara yang seperti Indonesia dan kita terus perbaiki aturan di dalam negeri supaya mereka tetap menempatkan dananya d dalam negeri,” imbuhnya.

Baca Juga: Penerimaan PPN Terkontraksi, Apakah Aktivitas Ekonomi Lesu?

Salah satu aspek yang juga membuat pemerintah tidak gusar terkait dana repatriasi tersebut adalah mulai berlakunya automatic exchange of information (AEoI). Dengan demikian, seluruh dana repatriasi sekitar Rp140 triliun dapat terpantau pergerakannya.

“Karena dengan AEoI kita tahu mereka akan ke mana. Mau di mana pun tidak ada masalah karena yang penting adalah kewajiban perpajakannya tetap terpenuhi,” imbuh Sri Mulyani. (kaw)

Baca Juga: Soal Kinerja APBN 2019 Hingga Januari, Ini Kata Sri Mulyani

“Jadi mereka yang ikut tax amnesty, yang punya dana, mungkin pilihannya tetap ke kita. Jadi, [dana/aset repatriasi] tetap berada di Indonesia,” katanya dalam konferensi pers, Rabu (2/1/2019).

Baca Juga: Ini Nasib Reformasi Perpajakan di Tahun Politik

Menurutnya, kondisi di dalam negeri masih lebih menjanjikan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi, jika dibandingkan dengan negara emerging market lainnya, posisi Indonesia masih lebih menarik untuk berinvestasi.

Posisi menguntungkan tersebut, menurut Sri Mulyani, lebih banyak ditopang oleh beberapa indikator. Beberapa diantaranya mencakup pertumbuahan ekonomi yang stabil di kisaran 5%, tingkat inflasi yang terjaga rendah, serta penerapaan kebijakan yang konsisiten.

“Cuma sedikit negara yang seperti Indonesia dan kita terus perbaiki aturan di dalam negeri supaya mereka tetap menempatkan dananya d dalam negeri,” imbuhnya.

Baca Juga: Penerimaan PPN Terkontraksi, Apakah Aktivitas Ekonomi Lesu?

Salah satu aspek yang juga membuat pemerintah tidak gusar terkait dana repatriasi tersebut adalah mulai berlakunya automatic exchange of information (AEoI). Dengan demikian, seluruh dana repatriasi sekitar Rp140 triliun dapat terpantau pergerakannya.

“Karena dengan AEoI kita tahu mereka akan ke mana. Mau di mana pun tidak ada masalah karena yang penting adalah kewajiban perpajakannya tetap terpenuhi,” imbuh Sri Mulyani. (kaw)

Baca Juga: Soal Kinerja APBN 2019 Hingga Januari, Ini Kata Sri Mulyani
Topik : Sri Mulyani, tax amnesty, amnesti pajak, repatriasi
artikel terkait
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Rabu, 21 September 2016 | 08:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 20 September 2016 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
berita pilihan
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
Senin, 29 Oktober 2018 | 09:54 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 09 Januari 2017 | 17:06 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 11 Agustus 2016 | 16:52 WIB
KANWIL DJP YOGYAKARTA
Kamis, 22 September 2016 | 12:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 16 Februari 2017 | 09:55 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 21 Maret 2017 | 09:07 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 10 Januari 2018 | 11:06 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Kamis, 07 Juni 2018 | 09:04 WIB
PENEGAKAN HUKUM