BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani bersiap mengikuti rapat kerja di Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Senin (20/9/2021). Rapat kerja tersebut beragendakan penyerahan Daftar Investarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menyoroti meningkatnya jumlah simpanan pemerintah daerah di perbankan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan simpanan daerah di perbankan pada Agustus 2021 mencapai Rp178,95 triliun. Jumlah tersebut naik 3,01% dari tingkat simpanan pada Juli 2021 senilai Rp173,73 triliun, atau naik senilai Rp5,22 triliun.
"Simpanan daerah yang naik sedikit ini menjadi perhatian kita," katanya dalam konferensi pers APBN Kita dikutip pada Jumat (24/9/2021).
Menkeu Sri Mulyani memaparkan masih ada daerah dengan nilai simpanan yang lebih besar dibandingkan belanja untuk 3 bulan ke depan. Hal ini menandakan realisasi belanja daerah yang lambat.
Daerah dengan nilai simpanan yang jauh lebih gendut ketimbang belanjanya adalah Jawa Timur dengan surplus Rp9,9 triliun, Aceh dengan selisih Rp4,3 triliun, dan Jateng senilai Rp4,2 triliun.
Di sisi lain, ada juga daerah dengan kebutuhan belanja yang lebih tinggi dari simpanannya. Hal ini menunjukkan realisasi belanja yang berjalan lebih cepat.Â
Belanja operasional yang lebih tinggi dari simpanan pemda di bank ditempati oleh DKI Jakarta senilai Rp2,5 triliun, Lampung Rp1,1 triliun, dan NTB sejumlah Rp900 miliar.
Simpanan pemda di bank hingga akhir Agustus 2021 tercatat mengalami penurunan jika dibandingkan periode sama tahun lalu dengan simpanan mencapai Rp227,14 triliun. Tingkat simpanan tersebut turun sebesar 21,21% dengan nominal senilai Rp48,19 triliun.
Lalu, saldo rata-rata simpanan pemda di bank dalam 3 tahun terakhir sejumlah Rp96 triliun. Kemenkeu, lanjut Sri Mulyani, menyatakan statistik tersebut menunjukkan pemanfaatan kas di daerah perlu lebih dioptimalkan.
"Mayoritas daerah realisasi belanja masih lebih rendah dari transfer. Saat transfer sudah dengan tata kelola persyaratan salur, mereka [pemda] juga tidak langsung membelanjakan," terangnya. (sap)
