Berita
Jum'at, 17 September 2021 | 08:41 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 17 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 17 September 2021 | 07:30 WIB
BANTUAN SOSIAL
Jum'at, 17 September 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Review
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 16 September 2021 | 17:10 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (3)
Kamis, 16 September 2021 | 16:49 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 15 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 15 September 2021 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Sri Mulyani Sebut Pencairan Dana PEN Sudah 62% dari Target

A+
A-
2
A+
A-
2
Sri Mulyani Sebut Pencairan Dana PEN Sudah 62% dari Target

Ilustrasi. Pekerja mengangkat kursi berbahan rotan di kawasan Grogol, Jakarta, Minggu (29/11/2020). Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN) menyatakan hingga Senin (23/11) realisasi program PEN untuk sektor UMKM mencapai Rp97,05 triliun atau dengan 84,53 persen dari pagu Rp114,81 triliun. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wsj.

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan mencatat realisasi penyerapan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) dalam penanganan dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 hingga 25 November 2020 baru mencapai Rp431,4 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi tersebut setara dengan 62,1% dari pagu anggaran Rp695,2 triliun. Meski 2020 hanya tersisa sebulan, ia optimistis sejumlah pos anggaran bisa terserap 100%.

"Saat ini program PEN dan penanganan Covid-19 yang senilai Rp695 triliun, sebesar Rp431 triliun telah terealisasi," katanya melalui konferensi video, Senin (30/11/2020).

Baca Juga: Diskon Pajak Mobil 100% Akhirnya Diperpanjang Hingga Akhir Tahun

Sri Mulyani menambahkan realisasi penanganan kesehatan tercatat Rp40,32 triliun atau 41,2% dari pagu Rp97,90 triliun. Menurutnya, proses penyerapan anggaran sektor kesehatan akan terus berlanjut pada bulan terakhir 2020.

Pada belanja perlindungan sosial, realisasi belanja tercatat Rp207,8 triliun, atau 88,9% dari pagu Rp233,69 triliun. Realisasi belanja perlindungan sosial menjadi yang tertinggi, dan diprediksi akan mencapai 100% hingga akhir tahun.

"Hingga Desember 100% akan terealisasi karena masyarakat yang sudah terdata akan mendapatkan bantuan dari pemerintah tersebut. Ada yang dalam bentuk PKH, sembako, dana tunai, kartun prakerja, diskon listrik, serta subsidi gaji dan kuota," ujarnya.

Baca Juga: India Berharap Konsensus Hadirkan Solusi Pemajakan Ekonomi Digital

Realisasi anggaran dukungan untuk kementerian/lembaga dan pemda tercatat Rp36,25 triliun atau 54,97% dari pagi Rp65,97 triliun. Anggaran digunakan untuk membantu masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi, seperti melalui subsidi dan hibah pariwisata.

Kemudian, pada sektor UMKM, realisasinya sudah mencapai Rp98,76 triliun atau 85,27% dari pagu Rp115,82 triliun. Adapun pada pembiayaan korporasi sudah terealisasi Rp2 triliun atau 3,22% dari pagu Rp61,22 triliun.

Untuk insentif dunia usaha, realisasinya sudah mencapai Rp46,4 triliun atau setara 38,5% dari pagu Rp120,6 triliun. Menkeu mengklaim insentif tersebut telah membantu ratusan ribu wajib pajak menghadapi masa sulit akibat pandemi.

Baca Juga: Dana Pemda Mengendap di Bank Tembus Rp140 Triliun, Ini Kata Kemendagri

"Kami sudah melihat ribuan atau ratusan ribu perusahaan yang menikmati insentif usaha ini," klaim Sri Mulyani.

Sejalan dengan itu, menkeu juga merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 187/PMK.05/2020 yang mengatur sisa dana PEN 2020 bisa dimanfaatkan untuk tahun depan. Meski demikian, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi. (rig)

Baca Juga: Pemerintah Jamin UMKM Bisa Akses Insentif Pajak dan Retribusi
Topik : pemulihan ekonomi nasional PEN, belanja anggaran, serapan anggaran, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Daffa Abyan

Selasa, 01 Desember 2020 | 19:47 WIB
Terealisasinya dana PEN dengan baik menunjukkan adanya kemudahan administrasi dan kepastian hukum dalam insentif. Pemerintah perlu diapresiasi karena serius dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional
1

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 15 September 2021 | 18:30 WIB
RAPBN 2022

Hadapi Pandemi Tahun Depan, Airlangga Harap Anggaran PEN Rp321 T Cukup

Rabu, 15 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Temui Kesulitan Pakai e-Bupot Unifikasi? DJP Siapkan Pendampingan

Rabu, 15 September 2021 | 15:53 WIB
PROVINSI BANTEN

Buntut Faktur Pajak Fiktif, Apartemen Eks Bos Perusahaan Disita

Rabu, 15 September 2021 | 15:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Samsung Bakal Bangun Pabrik US$17 Miliar, Diskon Pajak Disiapkan

berita pilihan

Jum'at, 17 September 2021 | 08:41 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Diskon Pajak Mobil 100% Akhirnya Diperpanjang Hingga Akhir Tahun

Jum'at, 17 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Amankan Penerimaan Pajak, DJP Awasi Sektor Usaha Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 07:30 WIB
BANTUAN SOSIAL

Coba Cek Rekening! 4,6 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Jum'at, 17 September 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Periode Stimulus Diperpanjang, OJK Terbitkan 2 Aturan Baru

Kamis, 16 September 2021 | 18:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Dana Pemda Mengendap di Bank Tembus Rp140 Triliun, Ini Kata Kemendagri

Kamis, 16 September 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Jamin UMKM Bisa Akses Insentif Pajak dan Retribusi

Kamis, 16 September 2021 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Sebagian Usulan Kenaikan Pajak Joe Biden Didukung Parlemen

Kamis, 16 September 2021 | 17:10 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (3)

Ini 5 Kelompok Biaya yang Dapat Insentif Supertax Deduction Vokasi

Kamis, 16 September 2021 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Lacak Penghasilan Wajib Pajak Kaya, Menkeu Minta Dukungan Kongres