BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan materi dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (21/7/2021). (tangkapan layar Youtube)
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah mencatat realisasi pemanfaatan insentif pajak pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga 16 Juli 2021 mencapai Rp45,1 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi tersebut setara 71,7% dari pagu yang telah dinaikkan menjadi Rp62,83 triliun. Menurut dia, tingginya realisasi tersebut menunjukkan sudah banyak pelaku usaha yang memanfaatkannya.
"Untuk insentif usaha [pemanfaatannya] sudah cukup tinggi, yaitu Rp45 triliun dari pagu Rp62,83 triliun atau 71,7%," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (21/7/2021).
Sri Mulyani mengatakan berbagai insentif pajak yang diberikan meliputi pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh final UMKM DTP, pembebasan PPh Pasal 22 impor, pembebasan bea masuk, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, serta restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat.
Selain itu, ada insentif untuk mendorong konsumsi kelas menengah, yakni pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) DTP untuk kendaraan bermotor (mobil) dan PPN DTP untuk rumah.
Dia menyebut insentif PPh Pasal 21 DTP telah dimanfaatkan 90.858 pemberi kerja. Sementara insentif pembebasan PPh Pasal 22 impor sudah dimanfaatkan 15.989 wajib pajak. Pada insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25, ada 69.654 wajib pajak yang memanfaatkannya.
Insentif PPh final DTP telah dinikmati 129.215 wajib pajak UMKM. Insentif PPN atas rumah DTP telah dimanfaatkan 709 penjual properti. Kemudian, insentif PPnBM atas mobil DTP dimanfaatkan 5 pabrikan mobil.
Menurut Sri Mulyani, pemerintah akan terus mengamati pemanfaatan insentif pajak oleh dunia usaha. Dia berharap pemberian berbagai insentif tersebut mampu mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
Secara umum, realisasi dana PEN pada semester I/2021 telah mencapai Rp277,36 triliun atau 37,2% dari pagu Rp744,75 triliun. Selain insentif usaha, alokasi PEN mencakup isu kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, serta dukungan UMKM dan korporasi. (kaw)
