KINERJA FISKAL

Sri Mulyani Sebut Pemanfaatan Insentif Pajak Sudah Cukup Tinggi

Dian Kurniati | Rabu, 21 Juli 2021 | 19:32 WIB
Sri Mulyani Sebut Pemanfaatan Insentif Pajak Sudah Cukup Tinggi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan materi dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (21/7/2021). (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah mencatat realisasi pemanfaatan insentif pajak pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga 16 Juli 2021 mencapai Rp45,1 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi tersebut setara 71,7% dari pagu yang telah dinaikkan menjadi Rp62,83 triliun. Menurut dia, tingginya realisasi tersebut menunjukkan sudah banyak pelaku usaha yang memanfaatkannya.

"Untuk insentif usaha [pemanfaatannya] sudah cukup tinggi, yaitu Rp45 triliun dari pagu Rp62,83 triliun atau 71,7%," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (21/7/2021).

Baca Juga:
Sedang Uji Coba, Ini Manfaat Modul Vehicle Declaration dalam CEISA 4.0

Sri Mulyani mengatakan berbagai insentif pajak yang diberikan meliputi pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh final UMKM DTP, pembebasan PPh Pasal 22 impor, pembebasan bea masuk, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, serta restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat.

Selain itu, ada insentif untuk mendorong konsumsi kelas menengah, yakni pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) DTP untuk kendaraan bermotor (mobil) dan PPN DTP untuk rumah.

Dia menyebut insentif PPh Pasal 21 DTP telah dimanfaatkan 90.858 pemberi kerja. Sementara insentif pembebasan PPh Pasal 22 impor sudah dimanfaatkan 15.989 wajib pajak. Pada insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25, ada 69.654 wajib pajak yang memanfaatkannya.

Baca Juga:
World Book Day, Ini 3 Ketentuan Fasilitas Perpajakan untuk Buku

Insentif PPh final DTP telah dinikmati 129.215 wajib pajak UMKM. Insentif PPN atas rumah DTP telah dimanfaatkan 709 penjual properti. Kemudian, insentif PPnBM atas mobil DTP dimanfaatkan 5 pabrikan mobil.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah akan terus mengamati pemanfaatan insentif pajak oleh dunia usaha. Dia berharap pemberian berbagai insentif tersebut mampu mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Secara umum, realisasi dana PEN pada semester I/2021 telah mencapai Rp277,36 triliun atau 37,2% dari pagu Rp744,75 triliun. Selain insentif usaha, alokasi PEN mencakup isu kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, serta dukungan UMKM dan korporasi. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

21 Juli 2021 | 23:22 WIB

Kebijakan insentif ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Agar dapat semakin mencapai target, pemerintah dapat melakukan evaluasi selama kebijakan pemberian insentif dan semakin memperbaiki hal-hal apa saja yang masih menjadi kendala saat implementasinya.

21 Juli 2021 | 23:17 WIB

Pemberian insentif pajak serasa solusi paling feasible dalam memperoleh peningkatan negara melalui pajak sekaligus sebagai upaya menanganan pemulihan ekonomi di tengah kondisi pandemi saat ini. Dengan harapan dapat meningkatkan konsumsi/produktivitas dunia usaha dan dapat kembali memulihkan keadaan ekonomi seperti semula.

21 Juli 2021 | 23:17 WIB

Pemberian insentif pajak serasa solusi paling feasible dalam memperoleh peningkatan negara melalui pajak sekaligus sebagai upaya menanganan pemulihan ekonomi di tengah kondisi pandemi saat ini. Dengan harapan dapat meningkatkan konsumsi/produktivitas dunia usaha dan dapat kembali memulihkan keadaan ekonomi seperti semula.

21 Juli 2021 | 21:10 WIB

Semoga dengan terserapnya realisasi pemanfaatan insentif pajak bisa meningkatkan daya beli dan turut berdampak pada PDB Indonesia

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 24 April 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Sedang Uji Coba, Ini Manfaat Modul Vehicle Declaration dalam CEISA 4.0

Selasa, 23 April 2024 | 16:00 WIB HARI BUKU SEDUNIA

World Book Day, Ini 3 Ketentuan Fasilitas Perpajakan untuk Buku

Selasa, 23 April 2024 | 14:49 WIB PAJAK PENGHASILAN

Ingat, PTKP Disesuaikan Keadaan Sebenarnya Tiap Awal Tahun Pajak

Selasa, 23 April 2024 | 13:00 WIB INFOGRAFIS BEA CUKAI

Kriteria Penghapusbukuan Piutang di Bidang Kepabeanan dan Cukai

BERITA PILIHAN
Rabu, 24 April 2024 | 09:30 WIB KEANGGOTAAN OECD

Ingin Jadi Anggota OECD, Jokowi Bentuk Timnas

Rabu, 24 April 2024 | 09:03 WIB KURS PAJAK 24 APRIL 2024 - 30 APRIL 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah Terhadap Mayoritas Negara Mitra

Rabu, 24 April 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Sedang Uji Coba, Ini Manfaat Modul Vehicle Declaration dalam CEISA 4.0

Rabu, 24 April 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

DJP Bakal Tunjuk Wajib Pajak, Uji Coba Kesiapan Coretax System

Selasa, 23 April 2024 | 17:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Kode Billing atas Pemotongan PPh Final UMKM

Selasa, 23 April 2024 | 17:15 WIB REFORMASI PAJAK

Jelang Implementasi Coretax, DJP Bakal Uji Coba dengan Beberapa WP

Selasa, 23 April 2024 | 17:00 WIB PROVINSI JAWA TENGAH

Tak Ada Lagi Pemutihan Denda, WP Diminta Patuh Bayar Pajak Kendaraan

Selasa, 23 April 2024 | 16:55 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Penyelesaian BKC yang Dirampas, Dikuasai, dan Jadi Milik Negara