BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara webinar internasional Mahkamah Agung, Kamis (27/8/2020). (foto: hasil tangkapan dari medsos)
JAKARTA, DDTCNews—Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Mahkamah Agung (MA) untuk dapat memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha di tengah pandemi virus Corona atau Covid-19.
Sri Mulyani menilai kepastian hukum dibutuhkan dalam meningkatkan kepercayaan dunia usaha sehingga ekonomi Indonesia segera bangkit dari tekanan. Menurutnya kepastian hukum itu harus diberikan pada setiap kasus yang sedang berjalan maupun yang akan berpotensi muncul di kemudian hari.
“Tentu kami berharap peranan dari lembaga yudisial menjadi sangat penting dalam menentukan dan juga menciptakan keadilan dan kepastian hukum," katanya dalam webinar internasional Mahkamah Agung, Kamis (27/8/2020).
Sri Mulyani menilai MA dan lembaga yudikatif lainnya seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dapat berkontribusi dalam memulihkan perekonomian nasional, terutama dalam bidang hukum.
Pemerintah juga selalu bersinergi dengan semua lembaga yudikatif dalam memformulasikan kebijakan. Sinergi ini untuk memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha karena kebijakan pemerintah bisa menjadi objek yang disengketakan.
Contoh, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1/2020 yang kini telah disahkan DPR menjadi UU No. 2/2020. Dalam proses pembuatan Perpu tersebut, Kemenkeu berkoordinasi dengan MA.
Saat ini, lanjut Sri Mulyani, telah banyak negara yang saat ini mengalami resesi ekonomi akibat pandemi. Pemerintah pun berupaya menyelamatkan perekonomian nasional dari resesi melalui berbagai kebijakan yang di luar kebiasaan.
Untuk itu, koordinasi dengan MA akan membuat pemerintah yakin dalam memberikan bantuan kepada seluruh lapisan dunia usaha. "Pelaku usaha tak hanya bisa bertahan, tetapi mampu pulih dari kondisi kedaruratan saat ini," tuturnya. (rig)
