Berita
Jum'at, 27 November 2020 | 15:03 WIB
PENGADILAN PAJAK
Jum'at, 27 November 2020 | 14:27 WIB
PEGAWAI NEGERI SIPIL
Jum'at, 27 November 2020 | 14:15 WIB
UU CIPTA KERJA
Jum'at, 27 November 2020 | 14:02 WIB
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Review
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 15 November 2020 | 08:01 WIB
KEPALA KANTOR BEA CUKAI SOEKARNO-HATTA FINARI MANAN:
Rabu, 11 November 2020 | 15:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 26 November 2020 | 16:36 WIB
PROFIL PERPAJAKAN GRENADA
Kamis, 26 November 2020 | 13:48 WIB
BEA METERAI (3)
Rabu, 25 November 2020 | 17:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 25 November 2020 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & alat
Rabu, 25 November 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2020
Rabu, 18 November 2020 | 09:35 WIB
KURS PAJAK 18 NOVEMBER - 24 NOVEMBER 2020
Sabtu, 14 November 2020 | 13:05 WIB
STATISTIK PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Rabu, 11 November 2020 | 13:47 WIB
STATISTIK DESENTRALISASI FISKAL
Komunitas
Jum'at, 27 November 2020 | 10:08 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kamis, 26 November 2020 | 16:55 WIB
STIE PUTRA BANGSA
Kamis, 26 November 2020 | 10:47 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 25 November 2020 | 14:08 WIB
PODTAX
Reportase
Glosarium

Sri Mulyani: Penerimaan Perpajakan Berisiko Lebih Rendah dari Target

A+
A-
4
A+
A-
4
Sri Mulyani: Penerimaan Perpajakan Berisiko Lebih Rendah dari Target

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat paripurna DPR, Selasa (1/9/2020). (tangkapan layar Youtube DPR RI)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan perpajakan berpotensi lebih rendah dari yang ditargetkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.72 Tahun 2020.

Outlook ini berisiko menambah ketidakpastian pengamanan target penerimaan perpajakan 2021. Pemerintah memperkirakan penerimaan perpajakan pada 2021 tumbuh moderat 5,5% dari target dalam Perpres No.72 Tahun 2020 sejalan dengan pemulihan ekonomi, baik global maupun domestik.

“Meski demikian, perlu diantisipasi bahwa data terbaru ketidakpastian akibat Covid-19 masih tinggi sehingga outlook [penerimaan] perpajakan [tahun ini] lebih rendah dari Perpres No. 72 Tahun 2020,” ujarnya dalam rapat paripurna DPR, Selasa (1/9/2020).

Baca Juga: Sri Mulyani Terbitkan PMK Baru Soal Fasilitas Fiskal Proyek KPBU

Dengan kondisi tersebut, tantangan pemerintah untuk memenuhi penerimaan perpajakan akan lebih berat. Outlook penerimaan perpajakan yang lebih rendah dari Perpres No. 72 Tahun 2020 juga membuat tax ratio Indonesia menjadi lebih rendah yang telah diperkirakan.

Dalam RAPBN 2021, target penerimaan perpajakan diusulkan pemerintah senilai Rp1.481,9 triliun atau tumbuh 5,5% dari target dalam Perpres No.72 Tahun 2020 senilai Rp1.404,5 triliun. Target itu tercatat minus 20,6% bila dibandingkan dengan target dalam APBN 2020 induk senilai Rp1.865,7 triliun.

Dengan adanya risiko tidak tercapainya target pada tahun ini – meskipun sudah dipangkas dari APBN induk –, Sri Mulyani menekankan pentingnya perluasan basis pajak. Hal ini akan diprioritaskan dalam upaya untuk mencapai target penerimaan pajak pada 2021 mendatang.

Baca Juga: Per Oktober 2020, Rasio Utang Pemerintah Melebar Jadi 37,84%

Reformasi perpajakan melalui lima pilar – organisasi, sumber daya manusia (SDM), teknologi informasi (TI) dan basis data, proses bisnis, dan kebijakan – akan terus dilanjutkan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan sekaligus menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil.

“Kajian mengenai objek dan subjek pajak dan tax exemption hingga pajak final terus dilakukan dalam rangka menghasilkan kebijakan yang adil dan optimal dengan mengikuti perkembangan terkini dan dalam rangka mendorong investasi,” imbuh Sri Mulyani. (kaw)

Baca Juga: Sri Mulyani: Reformasi Penganggaran K/L Berbasis Hasil Mulai 2021
Topik : penerimaan perpajakan, RAPBN 2021, APBN 2020, kinerja fiskal, Perpres 72/2020, Sri Mulyani
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 18 November 2020 | 14:31 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Rabu, 18 November 2020 | 11:46 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Rabu, 18 November 2020 | 11:00 WIB
TATA KELOLA KEUANGAN NEGARA
Rabu, 18 November 2020 | 10:37 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN
berita pilihan
Jum'at, 27 November 2020 | 15:03 WIB
PENGADILAN PAJAK
Jum'at, 27 November 2020 | 14:27 WIB
PEGAWAI NEGERI SIPIL
Jum'at, 27 November 2020 | 14:15 WIB
UU CIPTA KERJA
Jum'at, 27 November 2020 | 14:02 WIB
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Jum'at, 27 November 2020 | 13:32 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Jum'at, 27 November 2020 | 13:30 WIB
PMK 188/2020
Jum'at, 27 November 2020 | 13:05 WIB
UU CIPTA KERJA
Jum'at, 27 November 2020 | 12:45 WIB
FILIPINA
Jum'at, 27 November 2020 | 12:15 WIB
PERPRES 109/2020
Jum'at, 27 November 2020 | 11:30 WIB
KOTA MALANG