Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Sri Mulyani Minta Pengusaha Properti Pakai Insentif Pajak, Ada Apa?

A+
A-
6
A+
A-
6
Sri Mulyani Minta Pengusaha Properti Pakai Insentif Pajak, Ada Apa?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pembukaan Property Fiesta Virtual Expo 2020, Kamis (15/10/2020).

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta seluruh pelaku usaha properti dan perumahan memanfaatkan insentif pajak untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dari tekanan pandemi Covid-19.

Sri Mulyani mengatakan peran sektor properti sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Selain memulihkan sektor usaha, dia berharap insentif pajak juga dapat mendorong masyarakat kembali membeli properti.

"Saya berharap pelaku usaha, terutama di bidang properti, konsumsi, dan perumahan mampu menghadapi tekanan ini dan mampu memahami berbagai instrumen-instrumen yang telah diberikan pemerintah untuk bisa membantu sektor usaha, termasuk insentif di bidang perpajakan," katanya dalam pembukaan Property Fiesta Virtual Expo 2020, Kamis (15/10/2020).

Baca Juga: Insentif Perpajakan Sudah Telan Rp9,9 Triliun Hingga 5 Agustus 2022

Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah menerbitkan berbagai insentif untuk mendukung pemulihan sektor usaha properti, baik insentif yang terkait dan tidak terkait Covid-19 maupun kemudahan pelaksanaan perpajakan.

Menurutnya, insentif pajak untuk pelaku usaha properti telah tertuang dalam PMK 110/2020. Pemerintah memberikan insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan PPh Pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, dan pengembalian pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat.

Dia menyebut ada berbagai klasifikasi lapangan usaha di sektor properti yang memperoleh insentif pajak tersebut. Misalnya, konstruksi gedung tempat tingkat, konstruksi gedung perkantoran, konstruksi gedung pendidikan, dan konstruksi gedung tempat hiburan.

Baca Juga: Dirjen Pajak Evaluasi Pemanfaatan Insentif PPnBM DTP dan PPN Rumah DTP

Tidak hanya memberikan insentif pajak, sambung Sri Mulyani, pemerintah juga mempermudah prosedur pelaksanaan perpajakannya.

"Prosedur untuk mendapatkan insentif pajak ini sangat disederhanakan sehingga para wajib pajak cukup menyampaikan pemberitahuan secara online melalui laman resmi Ditjen Pajak," ujarnya.

Sri Mulyani menyebut sektor properti dan perumahan menjadi salah satu sektor usaha yang berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB). Pengeluaran rumah tangga dari sektor perumahan mampu meningkatkan PDB hingga 0,6% hingga 1,4% serta menyerap tenaga kerja sekitar 4,23 juta orang.

Baca Juga: DJBC Evaluasi Berkala Jenis Alkes yang Dapat Insentif Fiskal

Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 juga menargetkan kontribusi sektor perumahan menjadi 4% terhadap PDB. (kaw)

Topik : insentif, insentif pajak, properti, pemulihan ekonomi nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 29 Juli 2022 | 15:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Kurangi Impor Semikonduktor, AS Siapkan Stimulus Bagi Industri

Jum'at, 29 Juli 2022 | 10:19 WIB
PMK 114/2022

Biar Dapat PPh Final DTP PMK 3/2022, Wajib Lapor Ulang ke DJP

Rabu, 27 Juli 2022 | 17:00 WIB
KINERJA INVESTASI

Mitsubishi Tanam Investasi Rp10 Triliun, Tagih Insentif ke Pemerintah

berita pilihan

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 19:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Ada Pajak Minimum, Beban Pajak Korporasi AS Bakal Tembus US$223 Miliar

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KP2KP PINRANG

Tak Hanya Kumpulkan Data, Kantor Pajak Juga 'Tandai' Kedai Kekinian WP

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Semua Sistem DJP Bakal Pakai NIK Sebagai Basis Data Wajib Pajak OP

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:09 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Peta PBB Bisa Diakses di Aplikasi 'Jakarta Satu', Ada ID Objek Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:00 WIB
APBN 2022

APBN Cetak Surplus Lagi, Pembiayaan Utang Turun 49,5 Persen

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 17:23 WIB
KP2KP PANGKAJENE

Belum Tuntas Lapor SPT, Pemilik Kedai Makan Didatangi Petugas Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 17:00 WIB
PAJAK DAERAH

BPKP Sebut Banyak Pemda Tak Serius Tetapkan Angka Target Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 16:30 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Muncul Kasus e-Meterai Palsu, Peruri Ungkap Modusnya

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:45 WIB
DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Pentingnya Mendalami Pemahaman Pajak Internasional, Termasuk P3B

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH

Cara Blokir STNK Secara Online di Provinsi Jawa Barat