Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Sri Mulyani: Hati-hati Saat Susun Anggaran

2
2

JAKARTA, DDTCNews - Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu aspek krusial dalam pengelolaan anggaran negara. Bila tidak elok dalam pengelolaan bukan tidak mungkin berakhir dengan jerat pidana.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menurutnya, pengadaan barang dan jasa untuk belanja pemerintah merupakan sektor paling rawan dalam pengelolaan anggaran.

Karena itu, dia meminta seluruh pejabat dan pegawai Kementerian Keuangan berhati-hati kala menetapkan dan mengalokasikan anggaran.

Baca Juga: Sri Mulyani Rombak Jajaran Eselon III, Ada 62 Kepala KPP Baru

"Saya minta seluruh dokumen anggaran diperiksa, tidak hanya titik koma, angka, juga peruntukannya," katanya, Kamis (28/6).

Dia juga mengimbau agar para pejabat menyusun anggaran secara cermat dari sisi kebutuhan dan besaran anggaran. Hal ini agar meminimalisir terjadinya koreksi alias revisi saat finalisasi.

Sri Mulyani mencontohkan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan salah satu instansi yang pernah mengajukan penambahan anggaran untuk membiayai suatu program. Pihaknya pun tidak lantas mengabulkannya, tetapi melakukan koreksi terhadap anggaran yang ada.

Baca Juga: Sri Mulyani Lihat Efek Tidak Adanya Kenaikan Cukai Rokok Tahun Ini

"Mereka lapor katanya patroli bea dan cukai kurang (anggarannya) sekitar Rp34 triliun kalau tidak salah. Saya bilang, pokoknya itu harus dipenuhi, saya tidak mau menambah belanja anggaran. Setelah dicek Pak Wamenkeu ternyata anggaran yang ada bisa digunakan tanpa menambah belanja anggaran," terangnya.

Untuk itu, Sri Mulyani menegaskan, pentingnya merencanakan anggaran yang baik dan benar. Pejabat yang berwenang mengajukan kebutuhan anggaran juga tidak boleh takut mengelola anggaran.

"Kita mengelola keuangan tidak boleh merasa takut. Saya takut ditangkap KPK, saya takut nanti diaudit. Kalau Anda merasa takut, berarti ada dua hal. Anda tidak tahu aturan, sehingga Anda takut melanggar, atau memang Anda punya niat," tutup Sri Mulyani. (Amu)

Baca Juga: Genjot Investasi, Sri Mulyani Sebut Indonesia Butuh 3 Aspek Ini

Karena itu, dia meminta seluruh pejabat dan pegawai Kementerian Keuangan berhati-hati kala menetapkan dan mengalokasikan anggaran.

Baca Juga: Sri Mulyani Rombak Jajaran Eselon III, Ada 62 Kepala KPP Baru

"Saya minta seluruh dokumen anggaran diperiksa, tidak hanya titik koma, angka, juga peruntukannya," katanya, Kamis (28/6).

Dia juga mengimbau agar para pejabat menyusun anggaran secara cermat dari sisi kebutuhan dan besaran anggaran. Hal ini agar meminimalisir terjadinya koreksi alias revisi saat finalisasi.

Sri Mulyani mencontohkan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan salah satu instansi yang pernah mengajukan penambahan anggaran untuk membiayai suatu program. Pihaknya pun tidak lantas mengabulkannya, tetapi melakukan koreksi terhadap anggaran yang ada.

Baca Juga: Sri Mulyani Lihat Efek Tidak Adanya Kenaikan Cukai Rokok Tahun Ini

"Mereka lapor katanya patroli bea dan cukai kurang (anggarannya) sekitar Rp34 triliun kalau tidak salah. Saya bilang, pokoknya itu harus dipenuhi, saya tidak mau menambah belanja anggaran. Setelah dicek Pak Wamenkeu ternyata anggaran yang ada bisa digunakan tanpa menambah belanja anggaran," terangnya.

Untuk itu, Sri Mulyani menegaskan, pentingnya merencanakan anggaran yang baik dan benar. Pejabat yang berwenang mengajukan kebutuhan anggaran juga tidak boleh takut mengelola anggaran.

"Kita mengelola keuangan tidak boleh merasa takut. Saya takut ditangkap KPK, saya takut nanti diaudit. Kalau Anda merasa takut, berarti ada dua hal. Anda tidak tahu aturan, sehingga Anda takut melanggar, atau memang Anda punya niat," tutup Sri Mulyani. (Amu)

Baca Juga: Genjot Investasi, Sri Mulyani Sebut Indonesia Butuh 3 Aspek Ini
Topik : sri mulyani, anggaran negara, keuangan negara
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 17 September 2019 | 20:52 WIB
PEMILIHAN ANGGOTA BPK
Selasa, 17 September 2019 | 20:05 WIB
PELAYANAN PAJAK
Selasa, 17 September 2019 | 19:20 WIB
SENGKETA PAJAK
Selasa, 17 September 2019 | 18:00 WIB
SENGKETA PAJAK
berita pilihan
Selasa, 04 Desember 2018 | 14:21 WIB
KEBIJAKAN ANGGARAN
Senin, 24 Oktober 2016 | 14:02 WIB
TAX AMNESTY
Kamis, 25 April 2019 | 13:16 WIB
PEMBANGKIT LISTRIK
Jum'at, 26 April 2019 | 18:57 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 November 2018 | 14:53 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Kamis, 06 Juni 2019 | 08:15 WIB
REFORMASI PAJAK
Rabu, 10 Juli 2019 | 10:31 WIB
INSENTIF FISKAL
Selasa, 07 Mei 2019 | 15:33 WIB
REFORMA AGRARIA
Rabu, 10 Juli 2019 | 12:54 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Selasa, 07 Mei 2019 | 16:20 WIB
INSENTIF FISKAL