Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

SP2DK Tak Direspons, Petugas Pajak Kembali Datangi Lokasi Usaha WP

A+
A-
21
A+
A-
21
SP2DK Tak Direspons, Petugas Pajak Kembali Datangi Lokasi Usaha WP

Petugas dari KPP Pratama Tabanan dalam visit ke salah satu lokasi usaha wajib pajak. (foto: DJP)

TABANAN, DDTCNews - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tabanan, Bali kembali melakukan kunjungan kepada wajib pajak (visit). Kali ini, visit dilakukan sebagai tindak lanjut atas disampaikannya surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK).

I Wayan Putratenaya, Kepala Seksi Pengawasan I KPP Pratama Tabanan menyampaikan bahwa sasaran visit kali ini adalah wajib pajak di wilayah Kecamatan Penebel, Baturiti, dan Marga. Dirinya juga didampingi oleh 3 orang account representative (AR) yang bertugas.

"Kunjungan ini menyisir sejumlah 5 wajib pajak. Adapun bentuk usaha wajib pajak yang dikunjungi antara lain pengusaha ponsel, pengusaha ternak ayam, pengusaha grosir, koperasi, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)," kata Wayan, dikutip dari pajak.go.id, Rabu (11/5/2022).

Baca Juga: Pengawasan akan Makin Kencang Pasca-PPS! WP Badan UMKM Perlu Ingat Ini

Wayan melanjutkan, kunjungan lapangan ke tempat usaha wajib pajak ini diadakan untuk mengetahui proses bisnis usaha wajib pajak sekaligus menyampaikan SP2DK. Dalam kasus ini, ujarnya, beberapa wajib pajak belum menyampaikan respons atas SP2DK yang sebelumnya sudah dikirimkan.

"Selain itu, petugas pajak juga memberikan edukasi dan pemahaman wajib pajak terkait PPS [Program Pengungkapan Sukarela]," ujar Wayan.

Menanggapi kunjungan ini, wajib pajak disebut memberikan respons positif. Wayan menyebutkan kelima wajib pajak yang didatangi secara terbuka memberikan penjelasan secara detail terkait dengan perkembangan terkini usaha mereka.

Baca Juga: Pakai Data Kelurahan, Petugas Pajak Sisir Alamat Rumah WP Ingatkan SPT

"Mereka terbuka menyampaikan proses bisnis usahanya. Dan terkait PPS juga wajib pajak akan melakukan penelitian terhadap data terlebih dahulu, apabila terdapat data yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020 wajib pajak bersedia untuk mengikuti PPS," tutur Made Pande Ari Mahendra, account representative Seksi Pengawasan I KPP Pratama Tabanan.

Sebagai pengingat, SP2DK merupakan surat yang disampaikan Ditjen Pajak (DJP) melalui KPP kepada wajib pajak. Penerbitan SP2DK tersebut pada dasarnyaa dilakukan DJP sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap kewajiban perpajakan wajib pajak.

Adapun pengertian mengenai SP2DK sendiri dapat dilihat dalam Bagian E No. 1 huruf d Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (Visit) Kepada Wajib Pajak (SE-39/2015), yang berbunyi sebagai berikut:

Baca Juga: Salah Tulis dan Hitung dalam Suket PPS, KPP Bisa Lakukan Penelitian

“SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada Wajib Pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.” (sap)

Topik : pengawasan pajak, kepatuhan pajak, pemeriksaan pajak, KPDL, basis data, rasio pajak, SP2DK, KP2KP, penyuluhan pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Yanyan

Kamis, 12 Mei 2022 | 15:56 WIB
kami sebagai WP mohon pbk jgn menunggu 21 hari sangat menyakitkan ketika ditolak dg dalih inilah itulah
1

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 11 Juni 2022 | 14:00 WIB
KPP PRATAMA SUMBAWA BESAR

Resign Kerja dan Jadi Pengusaha, WP Ini Dapat SP2DK dari Kantor Pajak

Jum'at, 10 Juni 2022 | 18:00 WIB
KP2KP SINJAI

Untungkan UMKM, Pegawai Pajak Sosialisasikan Aturan PTKP di UU HPP

Jum'at, 10 Juni 2022 | 13:30 WIB
KP2KP TOMOHON

Kantor Pajak Gandeng Kelurahan, Cek Kepatuhan Indekos Hingga Apotek

Jum'at, 10 Juni 2022 | 10:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Wow, Pertamina Setor Pajak Hingga Rp116,53 Triliun pada 2021

berita pilihan

Minggu, 26 Juni 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Minggu, 26 Juni 2022 | 15:00 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini

Minggu, 26 Juni 2022 | 14:00 WIB
KANWIL DJP KALTIMTARA

Temui 60 Perwakilan Industri, Kanwil Ini Sosialisasikan Insentif Pajak

Minggu, 26 Juni 2022 | 13:00 WIB
INGGRIS

Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

Minggu, 26 Juni 2022 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA SITUBONDO

KPP Akhirnya Sita Tanah Milik Wajib Pajak Seluas 2.104 Meter Persegi

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

Tinggal 4 Hari! DJP Sudah Terbitkan 176.417 Surat Keterangan PPS

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Hibah yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan

Minggu, 26 Juni 2022 | 10:00 WIB
HUNGARIA

Parlemen Hungaria Tolak Ketentuan Perpajakan dalam Pilar 2 OECD