Berita
Kamis, 25 Februari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Kamis, 25 Februari 2021 | 10:48 WIB
PP 7/2021
Kamis, 25 Februari 2021 | 10:22 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Kamis, 25 Februari 2021 | 09:51 WIB
INSENTIF FISKAL
Review
Rabu, 24 Februari 2021 | 16:39 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 23 Februari 2021 | 11:05 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 21 Februari 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP KALIMANTAN BARAT AHMAD DJAMHARI:
Jum'at, 19 Februari 2021 | 15:52 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 24 Februari 2021 | 17:25 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 24 Februari 2021 | 16:00 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 24 Februari 2021 | 15:31 WIB
TIPS PAJAK
Selasa, 23 Februari 2021 | 15:10 WIB
WARREN BUFFET:
Data & Alat
Rabu, 24 Februari 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 24 FEBRUARI - 2 MARET 2021
Minggu, 21 Februari 2021 | 09:00 WIB
STATISTIK MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
Rabu, 17 Februari 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 FEBRUARI - 23 FEBRUARI 2021
Senin, 15 Februari 2021 | 11:38 WIB
STATISTIK RASIO PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Soal Target Konsensus Pajak Digital, Begini Kata Kemenkeu

A+
A-
1
A+
A-
1
Soal Target Konsensus Pajak Digital, Begini Kata Kemenkeu

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. (Foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan optimistis Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dapat mencapai konsensus atas proposal Pillar 1: Unified Approach dan Pillar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) pada pertengahan 2021.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan negosiasi mengenai pajak digital antara negara produsen dan konsumen bukan hal mudah. Meski demikian, dia menilai masih ada waktu bagi Inclusive Framework untuk menyelesaikan semua perdebatan.

"Dia [konsensus] bukan sesuatu yang akan cepat, kemudian ada solusi. Moga-moga tahun depan kelihatan ada formula yang bisa disepakati, diratifikasi, dan kemudian tax authority masing-masing bisa menerapkan," katanya dalam wawancara khusus DDTCNews, dikutip Rabu (30/12/2020).

Baca Juga: Insentif PPnBM Mobil DTP, Kemenkeu: Untuk Jaga Konsumsi Kelas Menengah

Suahasil mengatakan pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1/2020 yang kemudian diundangkan dengan UU No.2/2020, yang antara lain mengatur pengenaan pajak digital.

Saat ini pemerintah sudah memulai memungut pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk digital dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), tetapi pengenaan pajak penghasilan (PPh) atau pajak transaksi elektronik (PTE) harus menunggu konsensus OECD.

Dia membandingkan upaya mencapai konsensus pajak digital tersebut dengan kerja sama antarnegara mengatasi praktik penghindaran, penggelapan, dan perencanaan pajak yang agresif (base erosion and profit shifting/BEPS).

Baca Juga: Kemenkeu Harapkan Cukai Kantong Plastik Bisa Dipungut Tahun ini

Menurutnya, kedua hal itu sama-sama diawali dengan perselisihan antarnegara, tetapi pada akhirnya harus ada kesepakatan agar semua pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Suahasil pun turut mengamati aksi unilateral beberapa negara yang cenderung tidak sabar menanti konsensus OECD untuk menarik pajak digital, seperti Inggris, Prancis, dan Spanyol.

Namun bagi Indonesia, pengenaan pajak digital hanya berlaku jika perusahaannya menjadi bentuk usaha tertentu (BUT). "Itu kesepakatannya antara satu yurisdiksi dan dunia usaha. Kalau kita punya payung yang lebih besar, akan lebih enak," ujarnya.

Baca Juga: Subsidi Gaji Tidak Diperpanjang, Begini Penjelasan Kemenkeu

Suahasil menambahkan pandemi Covid-19 membuat pajak digital semakin mendesak. Karena itu, walaupun pemerintah menunggu konsensus OECD, bukan berarti Indonesia tidak memiliki punya mekanisme untuk mengenakan pajak digital, karena telah ada mekanisme BUT.

Sebelumnya, OECD sepakat memundurkan jadwal pembahasan untuk mencapai konsensus atas proposal Pillar 1: Unified Approach dan Pillar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE), dari yang semula ditargetkan tahun ini.

OECD mempertimbangkan pandemi Covid-19 dan masih adanya perdebatan yang belum selesai di antara negara anggota Inclusive Framework dalam menyikapi proposal tersebut. (Bsi)

Baca Juga: Google Cs Gugat Keputusan Pengesahan Pajak Jasa Iklan Digital

Topik : konsensus global, konsensus OECD, pajak digital, posisi Indonesia, Kemenkeu, Suahasil Nazara
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 04 Februari 2021 | 12:27 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 03 Februari 2021 | 17:56 WIB
INSENTIF FISKAL
Senin, 01 Februari 2021 | 09:15 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
berita pilihan
Kamis, 25 Februari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Kamis, 25 Februari 2021 | 10:48 WIB
PP 7/2021
Kamis, 25 Februari 2021 | 10:22 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Kamis, 25 Februari 2021 | 09:51 WIB
INSENTIF FISKAL
Kamis, 25 Februari 2021 | 09:20 WIB
KOREA SELATAN
Kamis, 25 Februari 2021 | 08:26 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 24 Februari 2021 | 18:01 WIB
PERPRES 10/2021
Rabu, 24 Februari 2021 | 17:43 WIB
PP 51/2021
Rabu, 24 Februari 2021 | 17:30 WIB
PELAPORAN SPT