Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Jum'at, 21 Januari 2022 | 19:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:05 WIB
PROFIL PAJAK KOTA TASIKMALAYA
Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Soal Revisi RUU KUP, Asosiasi Pengusaha Sampaikan 7 Usulan Kepada DPR

A+
A-
0
A+
A-
0
Soal Revisi RUU KUP, Asosiasi Pengusaha Sampaikan 7 Usulan Kepada DPR

Ilustrasi. Warga mengunjungi Mal Central Park di Jakarta Barat, Selasa (24/8/2021). Selama masa PPKM level 3 di Jakarta, Pemerintah menyesuaikan operasional pusat perbelanjaan bisa dibuka hingga pukul 20.00 WIB dengan pembatasan 50 persen dari kapasitas serta restoran dapat menyelenggarakan makan di tempat dengan pembatasan 25 persen dari kapasitas atau maksimal dua orang per meja. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj.

JAKARTA, DDTCNews - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyampaikan pendapat terkait dengan revisi RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang sedang dibahas di DPR.

Ketum Aprindo Roy N. Mandey mengatakan asosiasi meminta Komisi XI meninjau ulang opsi kenaikan tarif PPN dan skema multitarif. Menurutnya, rencana perubahan tersebut tidak tepat jika dieksekusi pada situasi pandemi saat ini.

"Peningkatan tarif dan penerapan multitarif PPN untuk saat ini sangat kurang tepat. Berbagai sektor termasuk di antaranya ritel modern saat ini sedang dalam kondisi terpuruk," katanya dalam keterangan resmi, dikutip pada Kamis (26/8/2021).

Baca Juga: Ada Soal Insentif Pajak, Jokowi Rilis Perpres Pengembangan Wirausaha

Roy menjelaskan kenaikan tarif umum PPN dari 10% menjadi 12% akan berdampak pada daya beli. Dampak lanjutan akan menekan konsumsi rumah tangga yang menjadi kontributor terbesar dalam perekonomian nasional.

Tingkat inflasi juga akan meningkat seiring dengan kenaikan harga barang akibat kenaikan tarif pajak. Sistem multitarif PPN juga berpotensi menciptakan shadow economy baru karena konsumen yang beralih belanja di luar negeri untuk menghindari beban pajak.

Asosiasi juga berharap kebijakan alternative minimum tax pada perusahaan dengan status merugi juga dapat ditangguhkan penerapannya. Pada situasi pandemi ini, kebijakan tersebut akan berdampak pada perusahaan ritel yang sedang mengalami kerugian.

Baca Juga: Banyak Fraud, Uni Eropa Ingin Ubah Ketentuan PPN

"PPh minimal sebesar 1% ini menambah beban bagi berbagai sektor termasuk peritel yang mengalami kerugian," jelas Roy.

Roy menambahkan asosiasi setidaknya menyampaikan 7 rekomendasi terkait dengan pembahasan RUU KUP. Pertama, hasil revisi RUU KUP dapat ditangguhkan penerapannya apabila masih dalam situasi pandemi.

Kedua, pemerintah bisa mengoptimalkan proses bisnis ekstensifikasi subjek dan objek pajak. Ketiga, meningkatkan program kepatuhan wajib pajak melalui komunikasi publik dan keadilan penerapan kebijakan perpajakan.

Baca Juga: Kejar Penerimaan Rp850 Miliar, Pembayaran Pajak Online Dioptimalkan

Keempat, memperkuat post border tax untuk barang yang dibeli secara daring dari luar negeri. Kelima, meningkatkan tarif atau penerapan multitarif PPnBM. Keenam, peningkatan fungsi pengawasan pajak.

Ketujuh, perlu dibuatnya satgas perpajakan yang melibatkan berbagai unsur seperti pemda, Polri dan Kejaksaan. "Bagi wajib pajak yang melakukan penggelapan atau mengemplang pajak perlu dilakukan tindakan hukum yang presisi sebagai efek jera," ujar Roy. (rig)

Baca Juga: Data 23 Januari 2022: Sudah 6.867 Wajib Pajak Ikut PPS
Topik : aprindo, asosiasi pengusaha, RUU KUP, kebijakan pajak, PPN, DPR, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 23 Januari 2022 | 06:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 M, DJP Bisa Fokus Awasi yang Lain

Sabtu, 22 Januari 2022 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Jamin Perbaikan Iklim Usaha Terus Dilakukan

Sabtu, 22 Januari 2022 | 15:00 WIB
JERMAN

100 Miliarder Dunia Minta Dipajaki Lebih Tinggi, Ada Apa?

Sabtu, 22 Januari 2022 | 14:00 WIB
THAILAND

Bebani APBN, Insentif PBB Disetop Tahun Ini

berita pilihan

Senin, 24 Januari 2022 | 11:00 WIB
PERPRES 2/2022

Ada Soal Insentif Pajak, Jokowi Rilis Perpres Pengembangan Wirausaha

Senin, 24 Januari 2022 | 10:30 WIB
BELGIA

Banyak Fraud, Uni Eropa Ingin Ubah Ketentuan PPN

Senin, 24 Januari 2022 | 10:00 WIB
KOTA BALIKPAPAN

Kejar Penerimaan Rp850 Miliar, Pembayaran Pajak Online Dioptimalkan

Senin, 24 Januari 2022 | 09:25 WIB
DATA PPS HARI INI

Data 23 Januari 2022: Sudah 6.867 Wajib Pajak Ikut PPS

Senin, 24 Januari 2022 | 08:39 WIB
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH KETENTUAN PERPAJAKAN

Unduh di Sini! Susunan Dalam Satu Naskah Ketentuan PPS Dirilis

Senin, 24 Januari 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Soal Pajak Penghasilan Selain Uang atau Natura, Wamenkeu Pastikan Ini

Minggu, 23 Januari 2022 | 15:00 WIB
KP2KP MOJOSARI

Lapor SPT Tahunan Lebih Awal, Tiga Pengusaha Dapat Apresiasi

Minggu, 23 Januari 2022 | 13:00 WIB
KOTA SURAKARTA

Siap-Siap! SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Langsung Dikirim ke Rumah