Fokus
Literasi
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 21:14 WIB
PPH FINAL (9)
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Soal Repatriasi Harta Peserta PPS, DJP Bakal Lakukan Evaluasi

A+
A-
1
A+
A-
1
Soal Repatriasi Harta Peserta PPS, DJP Bakal Lakukan Evaluasi

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor. 

JAKARTA, DDTCNews - Data Ditjen Pajak (DJP) menunjukkan wajib pajak peserta program pengungkapan sukarela (PPS) lebih memilih tetap menempatkan hartanya di luar negeri ketimbang melakukan repatriasi.

Hingga 5 Juni 2022, jumlah harta yang direpatriasi mencapai Rp1,45 triliun. Kemudian, harta yang direpatriasi dan diinvestasikan mencapai Rp852,5 miliar. Adapun harta di luar negeri yang dideklarasikan peserta PPS telah mencapai Rp9,16 triliun.

"Kami belum melakukan evaluasi itu karena ini masih berjalan. Mungkin 30 Juni, kami akan lakukan evaluasi. Ini sifatnya sukarela," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor, Senin (6/6/2022).

Baca Juga: Pajak atas Hadiah Undian

Walau demikian, lanjut Neilmaldrin, pemerintah akan tetap mendorong wajib pajak untuk melakukan repatriasi atas harta yang dideklarasikan.

"Kalau diperhatikan di DJPPR juga melakukan [persuasi], mengeluarkan ORI, dan lain sebagainya. Sebenarnya itu kan salah satu cara meng-encourage orang [investasi]," tuturnya.

Untuk diketahui, tarif PPh final yang dikenakan atas harta yang direpatriasi atau yang direpatriasi dan diinvestasikan di dalam negeri sesungguhnya lebih murah dibandingkan dengan tarif atas harta yang hanya dideklarasikan di luar negeri.

Baca Juga: Perpajakan ID, DDTC Integrasikan Berbagai Dokumen dengan Teknologi

Bila wajib pajak peserta PPS memilih mendeklarasikan hartanya di luar negeri tanpa merepatriasi harta tersebut ke Indonesia, tarif PPh final yang dikenakan sebesar 11% untuk kebijakan I PPS dan 18% untuk kebijakan II PPS.

Jika wajib pajak merepatriasi hartanya dan menginvestasikan harta tersebut ke SBN, sektor hilirisasi SDA, atau sektor energi terbarukan maka tarif PPh final yang dikenakan sebesar 6% untuk kebijakan I PPS dan 12% untuk kebijakan II PPS.

Meski tarif PPh final yang dikenakan lebih murah, wajib pajak diharuskan untuk menginvestasikan harta deklarasi PPS tersebut selama 5 tahun terhitung sejak harta diinvestasikan.

Baca Juga: HUT Kemerdekaan RI, Pemkot Berikan Diskon PBB 77% Hingga Akhir Bulan

Wajib pajak yang memilih untuk menginvestasikan harta PPS-nya di Indonesia masih memiliki waktu untuk melakukan investasi paling lambat hingga 30 September 2023. (rig)

Topik : PPS, program pengungkapan sukarela, DJP, UU HPP, pajak, repatriasi, investasi, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 08:27 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Optimalisasi Pajak 2023, Pemerintah Sebut Ada Tantangan dari Kebijakan

Kamis, 18 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Gubernur BI Sebut Inflasi Harga Pangan Perlu Diturunkan

Kamis, 18 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tegas! Sri Mulyani Bilang Negara Merdeka Perlu Penerimaan Pajak

Kamis, 18 Agustus 2022 | 17:50 WIB
HUT KE-15 DDTC

Investasi pada SDM, Ikhtiar DDTC Memunculkan Ahli Pajak di Indonesia

berita pilihan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 21:14 WIB
PPH FINAL (9)

Pajak atas Hadiah Undian

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:34 WIB
HUT KE-15 DDTC

Perpajakan ID, DDTC Integrasikan Berbagai Dokumen dengan Teknologi

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:15 WIB
KOTA TANGERANG

HUT Kemerdekaan RI, Pemkot Berikan Diskon PBB 77% Hingga Akhir Bulan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:00 WIB
MALAYSIA

Perusahaan Ini Minta Insentif Pajak untuk Mobil Listrik Diperpanjang

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KP2KP MARISA

Kantor Pajak Panggil ASN yang Belum Lapor SPT, Beri Peringatan Ini

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Lelang Eksekusi Pajak?

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:51 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Subsidi Bebani APBN, Luhut Sebut Harga Pertalite dan Solar akan Naik

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KABUPATEN SUKABUMI

Segara Manfaatkan! Pemutihan Pajak Cuma Sampai 31 September 2022

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:15 WIB
PER-11/PJ/2022

Catat! Pajak Masukan dalam Faktur Telat Upload Tak Dapat Dikreditkan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Wah! Analisis PPATK Sumbang Rp7,4 Triliun ke Penerimaan Pajak