Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Soal Rencana Pengenaan Pajak Karbon, Begini Pendapat Akademisi

A+
A-
3
A+
A-
3
Soal Rencana Pengenaan Pajak Karbon, Begini Pendapat Akademisi

Dosen Ilmu Administrasi Fiskal sekaligus Peneliti Tax Centre FIA Universitas Indonesia Titi Muswati Putranti memaparkan materi dalam webinar bertajuk Wacana Pajak Karbon di Indonesia, Kamis (12/8/2021). (tangkapan layar Zoom)

JAKARTA, DDTCNews - Pajak karbon dapat menjadi instrumen kebijakan untuk mendorong perusahaan atau individu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan gas rumah kaca (GRK).

Dosen Ilmu Administrasi Fiskal sekaligus Peneliti Tax Centre FIA Universitas Indonesia Titi Muswati Putranti mengatakan kebijakan tersebut dapat membuat individu atau industri berusaha untuk berinovasi sehingga beralih menggunakan energi terbarukan.

“Urgensi pemungutan pajak ini adalah untuk mengurangi emisi CO2 (karbon dioksida) dan GRK lainnya yang didesain untuk memaksa pihak yang mencemari lingkungan menanggung beban dan bertanggung-jawab,” jelas Titi dalam webinar bertajuk Wacana Pajak Karbon di Indonesia, Kamis (12/8/2021).

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Titi mengatakan pajak karbon merupakan bentuk disinsentif bagi wajib pajak yang secara signifikan menghasilkan emisi CO2 dan gas lainnya. Pajak ini dikenakan berdasarkan pada jumlah kandungan emisi karbon yang dikeluarkan.

Pada umumnya, tarif pajak karbon ditetapkan dengan patokan nilai mata uang suatu negara per ton emisi CO2 ekuivalen (CO2e). Kebijakan ini bertujuan untuk memengaruhi perilaku masyarakat agar mengurangi aktivitas yang berdampak pada pencemaran lingkungan.

Namun demikian, pajak karbon memiliki sejumlah kelemahan. Titi menyebutkan kelemahan tersebut di antaranya resisten secara politis, tidak ada jaminan akan menghasilkan pengurangan GRK yang ditargetkan, dan cenderung ada tekanan untuk melakukan pembebasan pajak.

Baca Juga: Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Dalam kesempatan itu, Titi juga menekankan pentingnya penerapan earmarking atas pajak karbon. Penerimaan pajak karbon harus dapat dikembalikan kepada masyarakat, misalnya berupa pemberian subsidi pada teknologi yang lebih efisien atau perbaikan infrastruktur yang terdampak perubahan iklim.

Meski telah diterapkan di banyak negara, kebijakan pajak karbon menghadapi banyak tantangan. Tantangan tersebut di antaranya kesiapan dan pendapat dari industri yang terdampak serta dukungan politik dan publik.

Selain itu, penerapan pajak karbon juga perlu diiringi dengan berbagai kebijakan lagi agar lebih efektif mengurangi GRK. Kebijakan tersebut antara lain skema perdagangan karbon dan insentif pajak untuk menurunkan emisi GRK. Titi selanjutnya menguraikan 3 rekomendasi dalam penerapan pajak karbon.

Baca Juga: Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Pertama, penyempurnaan instrumen yang telah dipergunakan saat ini. Instrumen tersebut seperti pajak pertambahan nilai (PPN) atas bahan bakar minyak (BBM), pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta retribusi uji kelayakan kendaraan bermotor (KIR).

Kedua, desain pengenaan cukai atas komoditas yang menimbulkan emisi karbon melalui peraturan pemerintah yang membutuhkan waktu relatif singkat dan mudah dalam proses penyusunannya. Ketiga, desain pajak karbon yang lebih komprehensif berdasarkan pada studi akademik dan pengalaman negara lain.

Dalam kesempatan tersebut, Titi juga menjelaskan upaya dunia internasional dalam menanggulangi perubahan iklim, komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi GRK, konsep pajak lingkungan beserta alternatifnya, serta kebijakan dan ketentuan pajak yang diindikasikan untuk menurunkan emisi GRK.

Baca Juga: Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Adapun webinar dengan lebih dari 1300 pendaftar ini merupakan seri ketiga dari Webinar Series: University Roadshow. Acara ini juga menjadi bagian dari rangkaian acara untuk memeriahkan HUT ke-14 DDTC. Ada 2 seri webinar lain yang akan diselenggarakan. Simak infonya di sini. (kaw)

Topik : Webinar Series University Roadshow, DDTC Academy, pajak, pajak karbon, RUU KUP

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 16 Agustus 2022 | 10:15 WIB
KONSULTASI UU HPP

Bunga dari P2P Lending Kena Pajak, Bagaimana Perlakuan Pajaknya?

Selasa, 16 Agustus 2022 | 10:00 WIB
EDUKASI PAJAK

Promo Merdeka Perpajakan ID: Gratis Buku UU HPP + Diskon Tambahan 17%

Selasa, 16 Agustus 2022 | 09:30 WIB
FILIPINA

Dapat Dukungan World Bank, Menkeu Ini Harap Penerimaan Terkerek

Selasa, 16 Agustus 2022 | 08:30 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Ada Relaksasi Pasal 6 ayat (6) PER-03/PJ/2022 Soal Faktur Pajak

berita pilihan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:00 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
HUT KE-15 DDTC

Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Costums Declaration?

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Tak Perlu ke KPP Bawa Berkas Tebal, Urus Ini Bisa Lewat DJP Online

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN DAN CUKAI

Mengenal Barang Lartas dalam Kegiatan Ekspor Impor