Berita
Minggu, 16 Januari 2022 | 16:00 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Minggu, 16 Januari 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Minggu, 16 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Minggu, 16 Januari 2022 | 14:00 WIB
KOTA KUPANG
Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 13 Januari 2022 | 16:37 WIB
TAX ALLOWANCE (3)
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Soal Rencana Pengenaan Pajak Karbon, Begini Pendapat Akademisi

A+
A-
3
A+
A-
3
Soal Rencana Pengenaan Pajak Karbon, Begini Pendapat Akademisi

Dosen Ilmu Administrasi Fiskal sekaligus Peneliti Tax Centre FIA Universitas Indonesia Titi Muswati Putranti memaparkan materi dalam webinar bertajuk Wacana Pajak Karbon di Indonesia, Kamis (12/8/2021). (tangkapan layar Zoom)

JAKARTA, DDTCNews - Pajak karbon dapat menjadi instrumen kebijakan untuk mendorong perusahaan atau individu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan gas rumah kaca (GRK).

Dosen Ilmu Administrasi Fiskal sekaligus Peneliti Tax Centre FIA Universitas Indonesia Titi Muswati Putranti mengatakan kebijakan tersebut dapat membuat individu atau industri berusaha untuk berinovasi sehingga beralih menggunakan energi terbarukan.

“Urgensi pemungutan pajak ini adalah untuk mengurangi emisi CO2 (karbon dioksida) dan GRK lainnya yang didesain untuk memaksa pihak yang mencemari lingkungan menanggung beban dan bertanggung-jawab,” jelas Titi dalam webinar bertajuk Wacana Pajak Karbon di Indonesia, Kamis (12/8/2021).

Baca Juga: Potensi Pajak Besar, 20 Pemilik Mobil Mewah Diminta Mutasi Pelat Nomor

Titi mengatakan pajak karbon merupakan bentuk disinsentif bagi wajib pajak yang secara signifikan menghasilkan emisi CO2 dan gas lainnya. Pajak ini dikenakan berdasarkan pada jumlah kandungan emisi karbon yang dikeluarkan.

Pada umumnya, tarif pajak karbon ditetapkan dengan patokan nilai mata uang suatu negara per ton emisi CO2 ekuivalen (CO2e). Kebijakan ini bertujuan untuk memengaruhi perilaku masyarakat agar mengurangi aktivitas yang berdampak pada pencemaran lingkungan.

Namun demikian, pajak karbon memiliki sejumlah kelemahan. Titi menyebutkan kelemahan tersebut di antaranya resisten secara politis, tidak ada jaminan akan menghasilkan pengurangan GRK yang ditargetkan, dan cenderung ada tekanan untuk melakukan pembebasan pajak.

Baca Juga: Belum Ada Mekanisme Pemotongan, Pajak Cryptocurrency Disetor Sendiri

Dalam kesempatan itu, Titi juga menekankan pentingnya penerapan earmarking atas pajak karbon. Penerimaan pajak karbon harus dapat dikembalikan kepada masyarakat, misalnya berupa pemberian subsidi pada teknologi yang lebih efisien atau perbaikan infrastruktur yang terdampak perubahan iklim.

Meski telah diterapkan di banyak negara, kebijakan pajak karbon menghadapi banyak tantangan. Tantangan tersebut di antaranya kesiapan dan pendapat dari industri yang terdampak serta dukungan politik dan publik.

Selain itu, penerapan pajak karbon juga perlu diiringi dengan berbagai kebijakan lagi agar lebih efektif mengurangi GRK. Kebijakan tersebut antara lain skema perdagangan karbon dan insentif pajak untuk menurunkan emisi GRK. Titi selanjutnya menguraikan 3 rekomendasi dalam penerapan pajak karbon.

Baca Juga: Ungkap Tanah dan Kendaraan di Kebijakan I PPS? Ini Nilai yang Dipakai

Pertama, penyempurnaan instrumen yang telah dipergunakan saat ini. Instrumen tersebut seperti pajak pertambahan nilai (PPN) atas bahan bakar minyak (BBM), pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta retribusi uji kelayakan kendaraan bermotor (KIR).

Kedua, desain pengenaan cukai atas komoditas yang menimbulkan emisi karbon melalui peraturan pemerintah yang membutuhkan waktu relatif singkat dan mudah dalam proses penyusunannya. Ketiga, desain pajak karbon yang lebih komprehensif berdasarkan pada studi akademik dan pengalaman negara lain.

Dalam kesempatan tersebut, Titi juga menjelaskan upaya dunia internasional dalam menanggulangi perubahan iklim, komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi GRK, konsep pajak lingkungan beserta alternatifnya, serta kebijakan dan ketentuan pajak yang diindikasikan untuk menurunkan emisi GRK.

Baca Juga: Pemkot Ini Bersiap Kenakan Pajak Air Tanah

Adapun webinar dengan lebih dari 1300 pendaftar ini merupakan seri ketiga dari Webinar Series: University Roadshow. Acara ini juga menjadi bagian dari rangkaian acara untuk memeriahkan HUT ke-14 DDTC. Ada 2 seri webinar lain yang akan diselenggarakan. Simak infonya di sini. (kaw)

Topik : Webinar Series University Roadshow, DDTC Academy, pajak, pajak karbon, RUU KUP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 15 Januari 2022 | 10:30 WIB
DATA PPS HARI INI

Data 14 Januari 2022: Sebanyak 4.284 Wajib Pajak Ungkapkan Hartanya

Sabtu, 15 Januari 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kemenkeu: Indonesia Berbeda, Saat Krisis Malah Mereformasi Pajak

Sabtu, 15 Januari 2022 | 09:00 WIB
SELEBRITAS

Diprotes Netizen Karena Sentil Gozhali 'NFT', Ditjen Pajak Menjawab

berita pilihan

Minggu, 16 Januari 2022 | 16:00 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Potensi Pajak Besar, 20 Pemilik Mobil Mewah Diminta Mutasi Pelat Nomor

Minggu, 16 Januari 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Belum Ada Mekanisme Pemotongan, Pajak Cryptocurrency Disetor Sendiri

Minggu, 16 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ungkap Tanah dan Kendaraan di Kebijakan I PPS? Ini Nilai yang Dipakai

Minggu, 16 Januari 2022 | 14:00 WIB
KOTA KUPANG

Pemkot Ini Bersiap Kenakan Pajak Air Tanah

Minggu, 16 Januari 2022 | 13:00 WIB
PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI

Kebutuhan Stimulus Penanganan Covid-19 Diprediksi Hanya Setengah Tahun

Minggu, 16 Januari 2022 | 12:00 WIB
TURKI

Tak Hanya Indonesia, Turki Juga Adakan PPS pada Tahun Ini

Minggu, 16 Januari 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Alami Kendala Buat Kode Billing untuk PPS, Ini Saran DJP

Minggu, 16 Januari 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Formulir SPT Tahunan

Minggu, 16 Januari 2022 | 10:30 WIB
INGGRIS

Implementasi Pajak Minimum Global, Pemerintah Minta Masukan Publik

Minggu, 16 Januari 2022 | 10:00 WIB
AGENDA PAJAK

Universitas Bunda Mulia Gelar Webinar Pajak, Bahas UU HPP