Review
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 September 2022 | 17:40 WIB
KONSULTASI UU HPP
Fokus
Literasi
Selasa, 27 September 2022 | 16:10 WIB
BUKU PAJAK
Senin, 26 September 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 26 September 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Komunitas
Rabu, 28 September 2022 | 14:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Rabu, 28 September 2022 | 11:14 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Rabu, 28 September 2022 | 09:30 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Selasa, 27 September 2022 | 14:50 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase
Perpajakan ID
Minggu, 25 September 2022 | 09:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 11:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 15 September 2022 | 10:15 WIB
PERPAJAKAN ID
Selasa, 13 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Soal Rencana Pengenaan Pajak Karbon, Begini Kata Wamenkeu

A+
A-
0
A+
A-
0
Soal Rencana Pengenaan Pajak Karbon, Begini Kata Wamenkeu

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam International Climate Change Conference, Kamis (22/7/2021). (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah berencana menerapkan pajak karbon sebagai instrumen untuk menetapkan tarif atas emisi karbon (carbon pricing).

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan rencana pengenaan pajak karbon tersebut sudah masuk dalam revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang diajukan kepada DPR. Pajak karbon menjadi salah satu kebijakan penting untuk menurunkan emisi gas rumah kaca di dalam negeri.

"[Pajak karbon] ini adalah bukti yang akan menjadi tonggak bersejarah dalam sejarah Indonesia," katanya dalam International Climate Change Conference, Kamis (22/7/2021).

Baca Juga: Pajak Karbon Masih Tertunda, Kepala BKF Beri Penjelasan

Suahasil mengatakan pemerintah telah memasukkan agenda penanganan perubahan iklim dalam RPJMN 2020-2024. Dalam dokumen tersebut, pemerintah menetapkan rencana aksi nasional dalam mitigasi perubahan iklim, termasuk melalui carbon pricing.

Pemerintah, sambung Suahasil, akan terus membahas rencana pengenaan pajak karbon bersama parlemen. Dalam RUU KUP, pemerintah mengusulkan tarif pajak karbon senilai Rp75 per kilogram emisi CO2.

Melalui strategi tersebut, Suahasil berharap Indonesia dapat mewujudkan komitmennya menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dari business as usual (BAU) dengan upaya sendiri dan sampai dengan 41% dengan bantuan internasional hingga 2030.

Baca Juga: SiLPA Capai Rp394 T, Wamenkeu: Bakal Dipakai untuk Subsidi Energi

Dia menilai dukungan lembaga internasional termasuk Asian Development Bank (ADB) juga penting agar skema pajak karbon yang akan dijalankan Indonesia benar-benar efektif menurunkan emisi gas rumah kaca.

"Kami percaya bantuan dan dukungan internasional penting bagi kami agar memiliki mekanisme penetapan harga karbon yang tepat," ujarnya.

Selain pajak karbon, Suahasil menyebut pemerintah juga menggunakan instrumen fiskal untuk mendukung penanganan isu perubahan iklim. Dukungan itu misalnya dalam bentuk insentif perpajakan untuk kegiatan ekonomi yang berdampak pada kelestarian lingkungan, baik dari sisi pajak penghasilan (PPh) maupun pajak pertambahan nilai (PPN).

Baca Juga: Insentif Pajak dan Subsidi Jadi Kunci Sukses Program Kendaraan Listrik

Pemerintah juga memberikan pembebasan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) pada kendaraan ramah lingkungan agar masyarakat beralih dari kendaraan konvensional menjadi kendaraan listrik.

Ada pula implementasi kebijakan penandaan anggaran perubahan iklim (climate budget tagging/CBT) pada level nasional dan daerah. Sepanjang periode 2018-2020, alokasi budget tagging telah mencapai Rp307,94 triliun dengan rata-rata penggunaan per tahun senilai Rp102,65 triliun.

Adapun dari sisi pembiayaan, pemerintah telah memiliki instrumen pembiayaan inovatif seperti Global Green Sukuk sejak 2018. Pembiayaan dari Global Green Sukuk akan digunakan untuk memitigasi banjir, pengelolaan sampah, pembangunan transportasi berkelanjutan, serta akses menuju energi baru terbarukan. (kaw)

Baca Juga: Wamenkeu Sebut Digitalisasi Jadi Game Changer Ekonomi Indonesia

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kebijakan pajak, pajak karbon, Wamenkeu, Suahasil Nazara

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 08 September 2022 | 15:00 WIB
INGGRIS

Sebelum Lapor Pajak, WP Diimbau Kontak Otoritas Pajak Ini Dahulu

Selasa, 06 September 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemda Diminta Segera Salurkan Belanja Wajib, Ada Sanksi Jika Telat

Selasa, 06 September 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Soal Belanja Wajib Pemda Sebesar 2% dari DTU, Ini Kata Wamenkeu

Jum'at, 02 September 2022 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Wamenkeu Sebut Perpajakan Hadapi Situasi Menantang Karena Komoditas

berita pilihan

Rabu, 28 September 2022 | 16:00 WIB
RAPBN 2023

Anggaran Polri Hingga Kemenhan Ditambah, Belanja K/L Tembus Rp1.000 T

Rabu, 28 September 2022 | 15:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Karyawan Bergaji di Bawah PTKP dan Tak Ada Usaha Lain Bisa Ajukan NE

Rabu, 28 September 2022 | 14:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Saatnya Mengenakan Pajak Progresif atas Tanah?

Rabu, 28 September 2022 | 14:30 WIB
KPP PRATAMA SINGKAWANG

Mutakhirkan Data Mandiri Langsung ke Kantor Pajak, Begini Alurnya

Rabu, 28 September 2022 | 13:30 WIB
PMK 141/2022

PMK Baru, DJPK Kemenkeu Bakal Punya Direktorat Khusus Pajak Daerah

Rabu, 28 September 2022 | 13:00 WIB
UU PPN

Jangan Lupa! Dikukuhkan Jadi PKP Sudah Wajib Lapor SPT Masa PPN

Rabu, 28 September 2022 | 12:30 WIB
NATIONAL LOGISTIC ECOSYSTEM

DJBC Gencarkan Promosi NLE, Bakal Mudahkan Proses Logistik

Rabu, 28 September 2022 | 12:06 WIB
BEA METERAI

Surat Pernyataan atau Perjanjian Tanpa Meterai, Apakah Sah?

Rabu, 28 September 2022 | 12:00 WIB
DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Minat Berkarier di Bidang Transfer Pricing? Pelajari Keterampilan ini!