Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Rabu, 07 Juli 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 7 JULI 2021-13 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Soal Rencana Pengenaan Pajak Karbon, Begini Kata Wamenkeu

A+
A-
0
A+
A-
0
Soal Rencana Pengenaan Pajak Karbon, Begini Kata Wamenkeu

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam International Climate Change Conference, Kamis (22/7/2021). (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah berencana menerapkan pajak karbon sebagai instrumen untuk menetapkan tarif atas emisi karbon (carbon pricing).

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan rencana pengenaan pajak karbon tersebut sudah masuk dalam revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang diajukan kepada DPR. Pajak karbon menjadi salah satu kebijakan penting untuk menurunkan emisi gas rumah kaca di dalam negeri.

"[Pajak karbon] ini adalah bukti yang akan menjadi tonggak bersejarah dalam sejarah Indonesia," katanya dalam International Climate Change Conference, Kamis (22/7/2021).

Baca Juga: Apa Itu Polluter Pays Principle?

Suahasil mengatakan pemerintah telah memasukkan agenda penanganan perubahan iklim dalam RPJMN 2020-2024. Dalam dokumen tersebut, pemerintah menetapkan rencana aksi nasional dalam mitigasi perubahan iklim, termasuk melalui carbon pricing.

Pemerintah, sambung Suahasil, akan terus membahas rencana pengenaan pajak karbon bersama parlemen. Dalam RUU KUP, pemerintah mengusulkan tarif pajak karbon senilai Rp75 per kilogram emisi CO2.

Melalui strategi tersebut, Suahasil berharap Indonesia dapat mewujudkan komitmennya menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dari business as usual (BAU) dengan upaya sendiri dan sampai dengan 41% dengan bantuan internasional hingga 2030.

Baca Juga: Otoritas Pajak Bisa Sita Cryptocurrency WP Tanpa Putusan Pengadilan

Dia menilai dukungan lembaga internasional termasuk Asian Development Bank (ADB) juga penting agar skema pajak karbon yang akan dijalankan Indonesia benar-benar efektif menurunkan emisi gas rumah kaca.

"Kami percaya bantuan dan dukungan internasional penting bagi kami agar memiliki mekanisme penetapan harga karbon yang tepat," ujarnya.

Selain pajak karbon, Suahasil menyebut pemerintah juga menggunakan instrumen fiskal untuk mendukung penanganan isu perubahan iklim. Dukungan itu misalnya dalam bentuk insentif perpajakan untuk kegiatan ekonomi yang berdampak pada kelestarian lingkungan, baik dari sisi pajak penghasilan (PPh) maupun pajak pertambahan nilai (PPN).

Baca Juga: Kenakan Tarif 7%, 20 Perusahaan Digital Bakal Jadi Pemungut PPN

Pemerintah juga memberikan pembebasan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) pada kendaraan ramah lingkungan agar masyarakat beralih dari kendaraan konvensional menjadi kendaraan listrik.

Ada pula implementasi kebijakan penandaan anggaran perubahan iklim (climate budget tagging/CBT) pada level nasional dan daerah. Sepanjang periode 2018-2020, alokasi budget tagging telah mencapai Rp307,94 triliun dengan rata-rata penggunaan per tahun senilai Rp102,65 triliun.

Adapun dari sisi pembiayaan, pemerintah telah memiliki instrumen pembiayaan inovatif seperti Global Green Sukuk sejak 2018. Pembiayaan dari Global Green Sukuk akan digunakan untuk memitigasi banjir, pengelolaan sampah, pembangunan transportasi berkelanjutan, serta akses menuju energi baru terbarukan. (kaw)

Baca Juga: Blueprint OECD Pillar 1 Kompleks, Bagaimana Implementasinya?

Topik : kebijakan pajak, pajak karbon, Wamenkeu, Suahasil Nazara

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Selasa, 27 Juli 2021 | 08:02 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Realisasi Restitusi Pajak Naik 15,87%, Begini Penjelasan DJP

Senin, 26 Juli 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Polluter Pays Principle?

Senin, 26 Juli 2021 | 18:43 WIB
PMK 82/2021

Ini Alasan DJP Beri Tambahan Waktu Pembetulan Laporan Pajak DTP

Senin, 26 Juli 2021 | 18:35 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Biaya Fasilitas Ruangan Sebagai Objek PPh Pasal 4 ayat (2)

Senin, 26 Juli 2021 | 18:31 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada PPKM Darurat, ADB Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jadi 4,1%

Senin, 26 Juli 2021 | 18:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kemenkeu Sebut Setoran Pajak dari 3 Sektor Usaha Ini Sudah Positif

Senin, 26 Juli 2021 | 18:13 WIB
FILIPINA

Muncul Desakan Judi Online Segera Dikenai Pajak

Senin, 26 Juli 2021 | 18:00 WIB
KOREA SELATAN

Otoritas Pajak Bisa Sita Cryptocurrency WP Tanpa Putusan Pengadilan