Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Soal Rencana AAJI Gugat UU Cipta Kerja, Begini Jawaban DJP

A+
A-
3
A+
A-
3
Soal Rencana AAJI Gugat UU Cipta Kerja, Begini Jawaban DJP

Nelayan menunjukan layar layanan asuransi Axa mandiri saat melakukan bongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Kamis (3/3/2021). Ditjen Pajak (DJP) menyatakan unsur manfaat risiko dan unsur manfaat investasi pada produk asuransi memiliki konsekuensi perpajakan yang berbeda. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/hp)

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menyatakan unsur manfaat risiko dan unsur manfaat investasi pada produk asuransi memiliki konsekuensi perpajakan yang berbeda.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan bila pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi adalah manfaat investasi berupa kelebihan nilai tanggungan dari premi yang dibayar, maka pembayaran dari perusahaan asuransi tersebut tidak termasuk dalam penggantian atau santunan.

"Penghasilan tersebut digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenai tarif Pasal 17 UU PPh dalam SPT Tahunan," ujarnya menanggapi rencana pelaku industri asuransi jiwa mengajukan uji materiel Pasal 4 ayat (3) huruf e UU PPh yang direvisi melalui UU Cipta Kerja, Jumat (12/3/2021).

Baca Juga: Ketentuan Status Pengusaha Kena Pajak atas Agen dan Pialang Asuransi

Neilmaldrin mengatakan bila pembayaran asuransi kepada orang pribadi adalah penggantian atau santunan yang dibayarkan karena suatu peristiwa yang tidak pasti dan dipertanggungkan dalam polis seperti saat tertanggung meninggal dunia, kecelakaan, atau sakit, maka pembayaran tersebut dikecualikan dari objek pajak.

Dengan penjelasan ini, Neilmaldrin pun mengatakan perbedaan perlakuan pajak atas unsur manfaat risiko dan unsur manfaat investasi sudah berlaku sejak dahulu sebelum Pasal 4 ayat (3) huruf e UU PPh yang direvisi melalui UU Cipta Kerja.

Sebelumnya Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) berencana untuk mengajukan uji materiel atas Pasal 4 ayat (3) huruf e UU PPh yang diubah melalui UU 11/2021 tentang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.

Baca Juga: Cara Menghitung Pajak Penghasilan Petugas Dinas Luar Asuransi

Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu mengatakan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e UU PPh yang direvisi UU Cipta Kerja tertulis pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang tertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa dikecualikan dari objek pajak.

Apabila dibandingkan dengan Pasal 4 ayat (3) huruf e UU PPh yang belum direvisi, UU PPh mengatur pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa dikecualikan dari objek pajak.

Dengan revisi tersebut, Togar memandang terdapat 2 perbedaan yang muncul. Pertama, hanya pembayaran dari perusahaan asuransi berdasarkan kondisi pada Pasal 4 ayat (3) huruf e saja yang dikecualikan dari objek pajak. Kedua, asuransi dwiguna dihilangkan dari Pasal 4 ayat (3) huruf e.

Baca Juga: 'Usulan Insentif Pemegang Polis Asuransi, Premi Jadi Pengurang Pajak'

Perubahan bunyi Pasal 4 ayat (3) huruf e juga menghambat perkembangan industri asuransi jiwa. "Industri asuransi jiwa itu masih kecil tingkat penetrasi dan densitasnya. Mestinya dikembangkan dan ditopang dengan kebijakan yang sifatnya membantu," ujar Togar, Jumat (12/3/2021). (Bsi)

Topik : gugatan AAJI, asuransi, Pasal 4 ayat (3) huruf e UU PPh, UU Cipta Kerja

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 07 Mei 2022 | 07:30 WIB
KINERJA INVESTASI

S&P Naikkan Outlook, Pemerintah Sebut Indonesia Tahan Gejolak Global

Rabu, 04 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Penghitungan PPN atas Penyerahan Jasa Pialang Asuransi

Sabtu, 30 April 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Penghitungan PPN Atas Penyerahan Jasa Agen Asuransi

Selasa, 26 April 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jasa-Jasa Fintech di Bidang Keuangan dan Asuransi yang Bebas Pajak

berita pilihan

Kamis, 18 Agustus 2022 | 08:10 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Pastikan Pajak Nonmigas 2023 Tetap Naik, Sri Mulyani Ungkap Langkahnya

Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:00 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
HUT KE-15 DDTC

Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Costums Declaration?

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Tak Perlu ke KPP Bawa Berkas Tebal, Urus Ini Bisa Lewat DJP Online