Fokus
Data & Alat
Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Soal Rencana AAJI Gugat UU Cipta Kerja, Begini Jawaban DJP

A+
A-
3
A+
A-
3
Soal Rencana AAJI Gugat UU Cipta Kerja, Begini Jawaban DJP

Nelayan menunjukan layar layanan asuransi Axa mandiri saat melakukan bongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Kamis (3/3/2021). Ditjen Pajak (DJP) menyatakan unsur manfaat risiko dan unsur manfaat investasi pada produk asuransi memiliki konsekuensi perpajakan yang berbeda. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/hp)

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menyatakan unsur manfaat risiko dan unsur manfaat investasi pada produk asuransi memiliki konsekuensi perpajakan yang berbeda.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan bila pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi adalah manfaat investasi berupa kelebihan nilai tanggungan dari premi yang dibayar, maka pembayaran dari perusahaan asuransi tersebut tidak termasuk dalam penggantian atau santunan.

"Penghasilan tersebut digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenai tarif Pasal 17 UU PPh dalam SPT Tahunan," ujarnya menanggapi rencana pelaku industri asuransi jiwa mengajukan uji materiel Pasal 4 ayat (3) huruf e UU PPh yang direvisi melalui UU Cipta Kerja, Jumat (12/3/2021).

Baca Juga: Penetapan Upah Minimum 2022, Kemnaker Minta Semua Pihak Tahan Diri

Neilmaldrin mengatakan bila pembayaran asuransi kepada orang pribadi adalah penggantian atau santunan yang dibayarkan karena suatu peristiwa yang tidak pasti dan dipertanggungkan dalam polis seperti saat tertanggung meninggal dunia, kecelakaan, atau sakit, maka pembayaran tersebut dikecualikan dari objek pajak.

Dengan penjelasan ini, Neilmaldrin pun mengatakan perbedaan perlakuan pajak atas unsur manfaat risiko dan unsur manfaat investasi sudah berlaku sejak dahulu sebelum Pasal 4 ayat (3) huruf e UU PPh yang direvisi melalui UU Cipta Kerja.

Sebelumnya Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) berencana untuk mengajukan uji materiel atas Pasal 4 ayat (3) huruf e UU PPh yang diubah melalui UU 11/2021 tentang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.

Baca Juga: KSP Pastikan UU Cipta Kerja Permudah Izin UMKM, Ini Alasannya

Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu mengatakan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e UU PPh yang direvisi UU Cipta Kerja tertulis pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang tertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa dikecualikan dari objek pajak.

Apabila dibandingkan dengan Pasal 4 ayat (3) huruf e UU PPh yang belum direvisi, UU PPh mengatur pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa dikecualikan dari objek pajak.

Dengan revisi tersebut, Togar memandang terdapat 2 perbedaan yang muncul. Pertama, hanya pembayaran dari perusahaan asuransi berdasarkan kondisi pada Pasal 4 ayat (3) huruf e saja yang dikecualikan dari objek pajak. Kedua, asuransi dwiguna dihilangkan dari Pasal 4 ayat (3) huruf e.

Baca Juga: UU HPP Disahkan, Peraturan Pajak Mana yang Harus Dirujuk?

Perubahan bunyi Pasal 4 ayat (3) huruf e juga menghambat perkembangan industri asuransi jiwa. "Industri asuransi jiwa itu masih kecil tingkat penetrasi dan densitasnya. Mestinya dikembangkan dan ditopang dengan kebijakan yang sifatnya membantu," ujar Togar, Jumat (12/3/2021). (Bsi)

Topik : gugatan AAJI, asuransi, Pasal 4 ayat (3) huruf e UU PPh, UU Cipta Kerja

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 30 Mei 2021 | 06:01 WIB
PAJAK DIVIDEN

Soal Insentif Pembebasan Pajak Dividen, Ini Permintaan DJP

Kamis, 27 Mei 2021 | 07:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Menuju Rezim Pajak yang Lebih Kompetitif Melalui UU Cipta Kerja

Sabtu, 22 Mei 2021 | 16:01 WIB
UU CIPTA KERJA

Ternyata Begini Dampak Perpajakan UU Cipta Kerja bagi Industri Sawit

Selasa, 11 Mei 2021 | 12:06 WIB
PENDAPATAN ASLI DAERAH

Dampak UU Cipta Kerja Terhadap Setoran PAD, Ini Kata Ketua Apeksi

berita pilihan

Rabu, 27 Oktober 2021 | 10:30 WIB
REPUBLIK CEKO

Harga Listrik dan Gas Melonjak, PPN Dibebaskan Selama 2 Bulan

Rabu, 27 Oktober 2021 | 09:51 WIB
BANTUAN SOSIAL

Ada Bansos Lagi! Bantuan Rp300 Ribu Per Bulan Cair Akhir Tahun Ini

Rabu, 27 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ini Strategi DJP dalam Awasi Kepatuhan Materiel Wajib Pajak

Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021

Reli Penguatan Rupiah Terhadap Dolar AS Berlanjut

Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:23 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Omzet Rp500 Juta Bebas Pajak Diharapkan Tidak Hanya Perkuat UMKM

Selasa, 26 Oktober 2021 | 18:09 WIB
UU HPP

Penggunaan Data Wajib Pajak Dipertegas di UU HPP, Ini Alasannya

Selasa, 26 Oktober 2021 | 18:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Pemerintah Didesak Hapus Skema Pink Tax, Diskriminasi bagi Perempuan

Selasa, 26 Oktober 2021 | 17:54 WIB
KP2KP MAMASA

Petugas Pajak Datangi WP, Ingatkan Soal Kewajiban Perpajakan