Berita
Jum'at, 30 Juli 2021 | 20:52 WIB
DDTC TAX AUDIT & TAX DISPUTE WEBINAR SERIES
Jum'at, 30 Juli 2021 | 19:15 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG
Jum'at, 30 Juli 2021 | 19:10 WIB
EKONOMI DIGITAL
Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:50 WIB
PMK 96/2021
Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Soal Reformasi PPN, Ini Kata Dirjen Pajak

A+
A-
1
A+
A-
1
Soal Reformasi PPN, Ini Kata Dirjen Pajak

Dirjen Pajak Suryo Utomo memaparkan materi dalam sebuah webinar. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Reformasi PPN yang direncanakan masuk dalam revisi Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) diharapkan dapat mengurangi distorsi dan memberikan keadilan.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan pemerintah selama ini telah memberikan banyak fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN). Fasilitas-fasilitas tersebut perlu dievaluasi dan diubah karena selama ini justru memunculkan distorsi.

“Kita ingin mendefinisikan ulang dengan tidak meninggalkan misi pemerintah untuk menjaga. Kita kurangkan distorsinya. Kita beri competitiveness advantage ketika orang melihat barang yang merupakan bahan baku," ujarnya, Rabu (16/6/2021).

Baca Juga: Sudah Dibebaskan, Yacht Bisa Jadi Terutang PPnBM Kalau Ini Terjadi

Salah satu kebijakan yang disorot beberapa waktu terakhir adalah pengecualian PPN. Akibat dari kebijakan ini, ada pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan sehingga pajak masukan tersebut harus diserap oleh pengusaha sebagai ongkos produksi.

"Konsekuensi dibebaskan dan tidak dikenakan adalah pajak masukannya tidak dapat dikreditkan, diserap menjadi harga ketika [konsumen] membeli barang dan jasa itu," imbuh Suryo.

Di sisi lain, pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan penerimaan dengan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat. Dampak itu terutama ketika berkaitan dengan barang dan jasa tertentu yang sangat dibutuhkan sebagian besar masyarakat.

Baca Juga: Simak Keterangan Resmi Ditjen Pajak Soal Terbitnya PMK 96/2021

Oleh karena itu, opsi yang dipertimbangkan adalah perubahan kebijakan dengan menerapkan skema PPN multitarif. Dengan skema ini, pemerintah dimungkinkan untuk mengenakan tarif yang berbeda atas barang dan jasa tertentu.

Suryo mengatakan untuk kelompok barang dan jasa tertentu bisa dikenakan tarif lebih tinggi atau lebih rendah.

Melalui skema ini, pemerintah berencana untuk menciptakan fondasi sistem PPN yang mampu memberikan keadilan, meningkatkan daya saing, menjadi mesin penerimaan, serta mendukung perekonomian. (kaw)

Baca Juga: Aplikasi Buat Mekanisme Kerja DJP dalam Awasi WP Makin Sempurna

Topik : PPN, kebijakan pajak, Ditjen Pajak, DJP, pengecualian PPN, revisi UU KUP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 28 Juli 2021 | 16:00 WIB
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Tak Sampaikan SPT, Pedagang Ponsel Diserahkan ke Kejaksaan Negeri

Rabu, 28 Juli 2021 | 15:11 WIB
PELAYANAN PAJAK

Sempat Tidak Bisa Akses Layanan Terkait NPWP? Ternyata DJP Lakukan Ini

Rabu, 28 Juli 2021 | 10:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

Ratusan Wajib Pajak Diperiksa, DJP Adakan Edukasi e-Objection

Rabu, 28 Juli 2021 | 08:02 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Perkuat Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, DJP Mulai Pakai Aplikasi Ini

berita pilihan

Jum'at, 30 Juli 2021 | 20:52 WIB
DDTC TAX AUDIT & TAX DISPUTE WEBINAR SERIES

Ini Kunci Penting dalam Pemeriksaan Transfer Pricing

Jum'at, 30 Juli 2021 | 19:15 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

KY Sebut Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tidak Lolos Seleksi

Jum'at, 30 Juli 2021 | 19:10 WIB
EKONOMI DIGITAL

World Bank Sebut Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia Belum Merata

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:50 WIB
PMK 96/2021

Sudah Dibebaskan, Yacht Bisa Jadi Terutang PPnBM Kalau Ini Terjadi

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:31 WIB
EKONOMI DIGITAL

DPR Pantau Dinamika Pencapaian Konsensus Global Pajak Digital

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:07 WIB
DDTC TAX AUDIT & TAX DISPUTE WEBINAR SERIES

Solusi Bila Data Pembanding Transfer Pricing Saat Pandemi Kurang

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:02 WIB
PMK 96/2021

Simak Keterangan Resmi Ditjen Pajak Soal Terbitnya PMK 96/2021

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:00 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR I

Aplikasi Buat Mekanisme Kerja DJP dalam Awasi WP Makin Sempurna

Jum'at, 30 Juli 2021 | 17:29 WIB
PROYEK STRATEGIS NASIONAL

LMAN Salurkan Pendanaan Lahan Proyek Strategis Nasional Rp13,4 Triliun

Jum'at, 30 Juli 2021 | 16:39 WIB
PMK 96/2021

PMK Baru, Ini Syarat Penyerahan Yacht Usaha Pariwisata Bebas PPnBM